Pekerjaan sektor ekonomi serabutan atau gig tumbuh secara global. Dengan fleksibilitas yang ditawarkan, pekerjaan gig menarik banyak orang. Apa benar menguntungkan atau justru rentan bagi pekerjanya?
Iklan
Sudah 8 tahun Adi menjadi pengemudi ojek online di Jakarta. Dulu, saat masih bekerja di perusahaan, menjadi pengemudi ojek online ia jalani sebagai pekerjaan sampingan. Namun, ketika wabah Covid-19, perusahaan tempatnya bekerja bangkrut. Adi yang kesulitan mencari kerja, mau tidak mau, menjalani profesi itu sebagai pekerjaan utama.
Seperti Adi, meski dengan alasan yang beragam, banyak pencari kerja memutuskan menjadi pengemudi ojek online sebagai jalan pintas dibanding menganggur. Selain tidak membutuhkan keterampilan khusus, fleksibilitas juga menjadi daya tawar menarik. Fleksibilitas inilah yang menjadi salah satu karakteristik utama dalam pekerja gig economy atau ekonomi gig.
Dalam beberapa tahun terakhir, secara global ekonomi gig semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Business Research Insights, memprediksi pasar ekonomi gig global mencapai USD556,7 miliar pada 2024, dan nilainya diperkirakan akan lebih meroket lagi hingga USD1.847 miliar tahun 2032.
Secara singkat, ekonomi gig, atau kerap disebut sebagai ekonomi serabutan, diartikan sebagai pasar tenaga kerja jangka sangat pendek atau tenaga lepas yang dimediasi oleh platform digital. Serabutan, pekerja gig tidak terikat oleh aturan upah minimum atau waktu kerja seperti pekerja outsourcing.
Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!
Selain pengemudi ojek online, banyak pekerjaan lain juga yang sudah masuk dalam kategori gig, seperti kurir online, guru privat online, hingga pekerja kreatif.
Karakteristik ekonomi gig memungkinkan seseorang untuk bekerja secara lepas dengan waktu yang lebih fleksibel dan dengan potensi capaian penghasilan yang menjanjikan.
Ekonomi gig, tren global yang diprediksi tumbuh pesat
Tren ekonomi gig diprediksi akan terus tumbuh di tengah kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia yang didominasi pekerja informal. Menurut BPS per Agustus 2024, hanya 42,05% dari total 144,64 orang penduduk bekerja terserap ke sektor formal dan 57,95% adalah pekerja informal.
Meski tidak ada data resmi yang menunjukkan berapa jumlah pekerja ekonomi gig, studi Permana, Izzati, dan Askar (2023) memprediksi sekitar 430 ribu hingga 2,3 juta orang menjadikan pekerjaan gig sebagai mata pencarian utama.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai ekonomi gig mampu menopang kondisi angka pengangguran di Indonesia yang hingga Agustus 2024, mencapai 7,47 juta jiwa.
Potret Muram Buruh Anak di Indonesia
Di mana kemiskinan merebak, di situ anak-anak dipekerjakan. Kesimpulan Organisasi Buruh Dunia itu juga berlaku buat Indonesia. Negara kita menampung hingga 2,3 juta buruh anak. Dan pemerintah kewalahan.
Foto: picture alliance/C. Leimbach/Robert Harding
Konsentrasi di Timur Indonesia
Organisasi Buruh Internasional (ILO) mencatat, saat ini terdapat sekitar 2,3 juta buruh anak di Indonesia. Data tersebut mencakup bocah yang berusia antara 5 hingga 17 tahun. Menurut badan PBB itu, sebagian besar pekerja anak di Indonesia terdapat di bagian timur.
Foto: WEDA/AFP/Getty Images
Papua dan Sulawesi
Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak, buruh di bawah umur di Papua mencapai 34,7 persen dari total pekerja. Sementara di tempat kedua adalah Sulawesi Utara yang menampung 20,4 persen buruh anak dan Sulawesi Barat sebesar 19,82 persen.
Foto: picture alliance/M. Norz
Bertani Atau Jadi Buruh
Sebagian buruh anak di Indonesia bekerja di sektor pertanian. Sementara sisanya terbagi antara sektor jasa dan manufaktur. ILO mengklaim, bocah yang bekerja di sektor jasa kebanyakan menjadi pembantu rumah tangga.
Foto: picture alliance/C. Leimbach/Robert Harding
Nol Buruh Anak di 2022
Kementrian Ketenagakerjaan berambisi menghapus buruh anak di Indonesia hingga tahun 2022. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memberikan perlindungan sosial buat anak di bawah umur dan pelatihan buat masyarakat, serikat pekerja dan perusahaan.
Foto: picture alliance/dpa/M. Irham
Lingkaran Kemiskinan
Tantangan terbesar dalam mengurangi pertumbuhan buruh anak adalah minimnya akses pendidikan dan kemiskinan. Dari jumlahnya yang mencapai jutaan, pemerintah baru berhasil menyekolahkan hingga 50.000 buruh anak.
Foto: picture alliance/Robert Harding
Potret Bocah Miskin Perkotaan
Sebagian bocah dipaksa bekerja sebagai anak jalanan. Data Kementerian Sosial menyebut terdapat sekitar 230.000 anak jalanan di Indonesia. 8000 di antaranya berada di Jakarta. Dari jumlah tersebut, tidak sampai setengahnya yang masuk dalam jaringan pengaman sosial.
Foto: B. Ismoyo/AFP/Getty Images
Rumah Penampungan
Dinas Sosial pemerintahan DKI sejauh ini telah membuka 56 rumah singgah buat anak-anak jalanan. Jumlah yang bisa ditampung sekitar 3000 bocah. Namun seringkali anak-anak itu kembali ke pekerjaan lama, ketimbang duduk di bangku sekolah.
Foto: picture alliance/dpa/A. Rante
Membantu Ekonomi Keluarga
Penelitian Kementerian Pemberdayaan Perempuan 2009 silam mengungkap, 71 persen anak jalanan mengaku bekerja secara sukarela untuk membantu perekonomian keluarga, enam persen lain mengklaim dirinya dipaksa dan 15 persen buat membiayai sekolah. Ketika mengemis dan mengamen tidak lagi mendatangkan uang, anak-anak terkadang menjadi pemulung.
Foto: picture alliance/AP Photo/B. Bakkara
Rentan Kemiskinan
Kemiskinan anak adalah masalah lain yang dihadapi Indonesia. Menurut sensus penduduk terakhir, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) mencatat 51 persen bocah di Indonesia rentan kemiskinan, sementara 28 persen lain saat ini tergolong miskin.
Foto: picture alliance/Robert Harding World Imagery
Tanpa Gizi, Tanpa Pendidikan
Riset Kesehatan Dasar tahun 2010 menyebut saat ini 17,9 persen balita di Indonesia mengalami kekurangan gizi. Situasi muram juga bisa ditemui di bidang pendidikan. Menurut data Profil Anak Indonesia 2011 lalu: 8,12 persen anak usia 5-17 tahun masih berstatus tidak sekolah dan 9,3 persen malah belum pernah sama sekali mengecap pendidikan.
Foto: picture-alliance/dpa
10 foto1 | 10
Menurut Nailul, ada dua faktor yang mendorong tumbuhnya ekonomi gig. Pertama, pergeseran paradigma anak muda tentang pekerjaan yang menawarkan fleksibilitas.
Kedua, serapan sektor formal yang masih terbatas jika dibandingkan jumlah angkatan kerja. Sebagai gambaran, data BPS menunjukkan sepanjang periode Agustus 2023 hingga Agustus 2024, hanya sebanyak 4,79 juta orang terserap dalam lapangan pekerjaan formal.
"Pekerjaan formal itu sudah terbatas secara kuantitas, juga dibatasi aturan yang memberatkan. Misalnya, batasan umur. Artinya, jika seseorang yang di-PHK di usia 40 tahun ke atas akan sulit mencari kerja, sehingga mereka bisa terserap ke ekonomi gig,” ungkap Nailul.
Meskipun sekilas ekonomi gig dapat menjadi jalan pintas bagi masalah pengguran, tetapi bukan tanpa celah. Seperti pekerja informal lain, pekerja serabutan juga menghadapi sejumlah kerentanan, dari potensi eksploitasi, upah murah, hingga tak terjamah perlindungan sosial.
Dalam kasus Adi, misalnya, ia menceritakan pengalamannya sebagai pengemudi ojek online. Pada 2015, Adi bisa meraup Rp400.000 hingga Rp500.000 sehari. Namun, kini dengan bekerja 12 jam sehari, ia hanya bisa membawa pulang sekitar Rp100.000 hingga Rp150.000, akibat penurunan tarif dan potongan platform yang mencapai 10%-25%.
Dengan penghasilan itu, Adi mengaku enggan mendaftar ke jaminan sosial pekerja. Menurut perhitungannya, untuk sekadar memenuhi kebutuhan dasar di Jakarta pun, jumlah itu belum cukup.
Iklan
Maju mundur regulasi ekonomi gig
Meski ekonomi gig terus berkembang, regulasi yang mengaturnya masih sangat lemah. Jelang akhir masa jabatan pada September 2024, Presiden Jokowi pernah mengingatkan akan tren ekonomi gig atau ekonomi serabutan yang butuh perhatian karena akan dibayangi kerentanan. Menurutnya, kondisi ini akan membuat perusahaan lebih tertarik merekrut pekerja lepas dan pekerja jangka pendek dibanding karyawan tetap.
Karl Marx Sebagai Ikon Kebudayaan
Warisan Karl Marx ambivalen: Di satu sisi ide-idenya menjadikan Marx sebagai bapak spiritual gerakan buruh, idenya juga digunakan sebagai pembenaran bagi tirani. Namun, ia dirayakan di seluruh dunia sebagai ikon budaya.
Foto: picture-alliance/NurPhoto/A. Widak
Marx sebagai pemulung botol
Kini Karl Marx berfungsi sebagai semacam simbol kenabian, yang memperingatkan tentang pembagian kelas antara kaya dan miskin. Dalam seni jalanan di Berlin, filsuf ini berpakaian sebagai pemulung botol dengan kaos bertuliskan: "Saya sudah mengatakan bagaimana cara mengubah dunia."
Foto: picture-alliance/NurPhoto/A. Widak
Leluhur spiritual
Banyak politisi yang menggunakan teori-teori Marx untuk membenarkan negosiasi dan kepentingan mereka - meskipun sering dengan cara yang merugikan warga negara lainnya. Foto raksasa Marx ditampilkan pada pertemuan tahunan Partai Komunis Cina yang ke sembilan April 1969, disandingkan bersama foto Engels, Lenin dan Stalin.
Foto: picture-alliance/akg-images
Instrumen pembunuhan massal
Inilah realita penerapan teori Marx: dapat ditafsirkan dan disalahgunakan dengan cepat. Marx tidak akan antusias jika tahu teorinya bakal dijadikan instrumen oleh seorang diktator dan pembunuh massal seperti Mao Ze Dong. Ide-ide Marx mungkin revolusioner, tetapi dia lebih memilih pendekatan moderat untuk pelaksanaannya.
Foto: picture-alliance/akg-images
Meminjamkan nama untuk partai di India
Marx juga telah dieksploitasi di India khususnya di negara bagian Kerala di pantai tropis Malabar (Laut Arab), di mana ia ditampilkan bersama Lenin dan Stalin. Ketika Partai Komunis India pecah pada 1964, CPI (M) muncul dari Partai Komunis CPI: "M" berasal dari kata "Marxist."
Foto: picture-alliance/Godong
Pemimpin komunis
Meskipun komunisme secara historis terkait erat dengan penindasan, gagasan Marx tentang masyarakat tanpa kelas tetap menjadi prinsip panduan global hingga saat ini. Dalam gambar ini, Lenin, Marx, dan Engels menghiasi sebuah baliho pada saat demonstrasi Hari Buruh di Sri Lanka tahun 2012.
Foto: picture-alliance/AP Photo/G. Amarasinghe
Teater in Havana
Setelah Revolusi Kuba pada tahun 1959, teater terbesar di negara itu dengan kapasitas 8.000 kursi diubah namanya menjadi Karl Marx. Bintang-bintang musik Kuba biasanya tampil di sini, dan pada tahun 2017 pimpinan politik merayakan ulang tahun ke-100 revolusi sosialis Oktober.
Foto: picture-alliance/dpa
Patung lilin
Museum Madame Tussauds di Beijing menggambarkan sang filsuf seperti ini: sebagai pemikir dengan mata waspada, siap untuk berargumentasi.
Foto: picture-alliance/ROPI/G. Dianhua
Komunisme jadi emas
Di kota kelahirannya, Trier, pemasaran sosok Marx terus berlanjut. Lima tahun yang lalu, seorang seniman memajang karya instalasi berupa 500 patung Marx di depan gerbang Porta Nigra yang terkenal.
Foto: picture-alliance/dpa/O. Dietze
Lampu lalu lintas
Marx jadi simbol di lampu lalu lintas di kota Trier. Lengkap dengan seragam dan jenggotnya. Baik dalam warna merah mau pun hijau.
Foto: picture-alliance/dpa/H. Tittel
Mandi dengan Marx
Ada banyak suvenir unik Karl Marx yang bisa ditemukan di kota Trier. Seperti bebek karet untuk mandi (foto), lengkap dengan buku karya Marx, "Das Kapital". Penulis: Torsten Landberg (vlz/as)
Foto: Reuters/W. Rattay
10 foto1 | 10
Pembahasan mengenai aturan ekonomi gig maupun sistem kemitraan juga timbul tenggelam sejak 2021. Wacana ini terakhir kali mencuat kembali pada Maret 2024, saat Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau perusahaan platform memberikan THR kepada pengemudi ojek online, meskipun ini ditolak oleh perusahaan.
Pakar Hukum Ketenagakerjaan UGM, Nabiyla Risfa Izzati, mengatakan kekosongan hukum menjadi biang kerok kerentanannya pekerja gig. Tanpa aturan yang jelas, banyak pekerjaan formal berubah menjadi informal dengan sistem kemitraan.
"Pada kacamata pengusaha, tentu lebih menguntungkan mempekerjakan dengan sistem kemitraan. Karena tidak adanya aturan upah minimum, tidak ada aturan jaminan sosial. Sehingga banyak pengusaha yang tadinya mempekerjakan sejumlah posisi sebagai hubungan formal saat ini menjadi hubungan kemitraan,” ungkap Nabiyla kepada DW Indonesia.
Nabiyla menambahkan, selain memastikan kembali aturan main dari sistem kemitraan yang kerap diterapkan pada pekerja gig, pemerintah harus mendorong lebih banyak pekerja informal dan gig yang masuk dalam program jaminan sosial BPJS BPU (Bukan Penerima Upah), dan memberi akses pada pelatihan keterampilan.
Sementara, menurut Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, pemerintah tak perlu menjadikan gig ekonomi sebagai sektor formal. Langkah yang bisa dilakukan pemerintah adalah pengakuan status pekerja gig.
"Yang harus dilakukan pemerintah adalah pengakuan status pekerja gig. Misalnya dengan status hibrida: status antara kontraktor tetap dan pekerja independen. Sehingga kemudian ada aturan (lain) yang menyangkut status hibrida itu," tutur Achmad.
Dari sana menurutnya, pemerintah bisa membuat regulasi mengenai jaminan sosial, hingga aturan tarif minimal yang didasarkan pada biaya hidup layak di masing-masing wilayah. Aspek ini, menurut Achmad, akan mengurangi potensi eksploitasi pekerja gig dan mendorong terpenuhinya kesejahteraan pekerja.
Dari Pemberontakan sampai Soal Upah Minimum
Telah banyak yang dicapai gerakan buruh dalam 150 tahun terakhir ini. Semuanya berawal dari pemberontakan para pekerja terhadap pemilik-pemilik pabrik.
Foto: Getty Images
Kutukan dan Berkah Industrialisasi
Industrialisasi yang dimulai pada abad ke- 18 di Inggris bukan saja membawa kemajuan di bidang teknologi, tapi juga menimbulkan krisis sosial. Buruh pabrik, yang merupakan tulang punggung produksi industri, berusaha membela diri atas tindakan eksploitatif pemilik pabrik. Kerusuhan pertama pecah di Inggris, saat para buruh menghancurkan mesin pabrik, menewaskan banyak buruh.
Foto: imago/Horst Rudel
Manifesto Komunis
Juga para pekerja lainnya di bidang industri menghadapi kondisi yang tidak lebih baik dibandingkan para buruh: jam kerja yang panjang, upah dan hak yang rendah. Karl Marx (foto) dan Friedrich Engels menggagas satu program bagi para pekerja yang tertindas: Manifesto Komunis, yang menyerukan "perjuangan kelas“ dengan tujuan untuk satu kemenangan bagi kelas proletar atas borjuis.
Foto: picture-alliance /dpa
Gerakan Buruh menjadi Politis
Tahun 1864 berbagai gerakan buruh bergabung untuk bekerja sama secara internasional. Selain itu, bermunculan partai dan serikat buruh, seperti Asosiasi Pekerja Jerman ADAV dan Partai Pekerja Sosial Demokrat SDAP pimpinan Wilhelm Liebknecht (dalam foto tengah mengangkat tangan) serta August Bebel (di kanan Liebknecht). SDAP menjadi cikal bakal partai Partai Sosial Demokrat Jerman SPD.
Foto: AdsD der Friedrich-Ebert-Stiftung
Sosial Demokrat vs Komunis
Sosial Demokrat Jerman menjadi model bagi negara-negara Eropa lainnya. Perjuangan mereka bagi hak pekerja sangat dipengaruhi ideologis. Setelah akhir Perang Dunia I, gerakan buruh di banyak negara Eropa terpecah, memisahkan diri menjadi gerakan sosialis dan komunis, di mana Lenin (foto) merupakan salah seorang motor gerakan ini.
Foto: Getty Images
Nazi Bubarkan Serikat Buruh
Perpecahan di tahun 1920-an tidak menghentikan masa kejayaan gerakan buruh: serikat-serikat buruh berhasil merangkul rekor jumlah anggota. Berkuasanya Nazi menjadi akhir gerakan buruh di Jerman: serikat-serikat buruh dibubarkan, aktivis buruh dikerja dan bahkan beberapa di antara mereka dihukum mati. Foto: Paramiliter Partai Nazi mengambil alih satu kantor serikat buruh.
Foto: picture-alliance/dpa
Pemberontakan di Jerman Timur
Setelah Perang Dunia II berakhir di bawah pengawasan Sekutu, serikat-serikat buruh kembali diakui. Di Jerman Timur serikat-serikat buruh bernaung dalam Federasi Serikat Buruh Bebas FDGB. Pada 17 Juni 1953 terjadi pemberontakan: ratusan ribu buruh memprotes kebijakan politik Jerman Timur. Pemberontakan dibasmi oleh pasukan Soviet. FDGB berpihak pada rezim Jerman Timur.
Foto: picture-alliance / akg-images
Gerakan Buruh tanpa Buruh
Setelah tahun 1945, gerakan buruh meredup di negara-negara demokratis. Semakin sedikit pekerja industri yang terlibat dalam gerakan buruh. Selain itu, antara tahun 1960 dan 70-an muncul berbagai gerakan lain seperti gerakan perempuan atau gerakan lingkungan.
Foto: picture-alliance/dpa
Dari Pemimpin Serikat menjadi Presiden
Satu serikat buruh yang terkenal secara internasional: Solidarność di Polandia. Dalam waktu hanya beberapa bulan, gerakan yang didirikan tahun 1980 ini berubah menjadi gerakan massa, yang turut berperan dalam peralihan haluan politik di Polandia. Ketua Solidarność yang pertama, Lech Walesa (foto), berhasil menjadi presiden Polandia di tahun 1990.
Foto: picture-alliance/dpa
Gerakan Buruh Hari Ini
Saat ini di Jerman, serikat-serikat buruh dan partai-partai kiri terus berjuang menuntut perbaikan hak para pekerja, seperti menentang upah dumping, diskriminasi di tempat kerja atau memperjuangkan pensiun yang memadai.
Foto: Getty Images
9 foto1 | 9
Nailul Huda juga menilai pemerintah tak perlu mendorong pekerja gig masuk ke sektor formal. Namun, ia menitikberatkan perlunya pemerintah mendorong tumbuhnya jenis ekonomi gig dengan tenaga kerja terdidik dengan pendapatan yang layak, serta menjamin tersedianya skema dan akses perlindungan sosial bagi para pekerja gig.
Para pekerja gig, ikuti training dan bersatulah!
Pekerja ekonomi gig dengan keterampilan rendah, seperti pengemudi angkutan online dan kurir online, terancam terjebak dalam low-skilled labor trap atau terjebak dalam pekerjaan yang hanya butuh keterampilan rendah. Ini berpotensi menghambat tumbuhnya penghasilan mereka.
"Pekerja gig ini tidak boleh terjebak pada pekerjaan yang tidak memberikan penghasilan layak. Mereka harus melanjutkan pendidikan atau pelatihan agar skill mereka berkembang," ujar Nailul. Hal ini menjadi penting agar bisa mendapatkan pekerjaan gig yang lebih baik dengan pendapatan yang layak.
Senada dengannya, Pakar Hukum Ketenagakerjaan UGM, Nabiyla Risfa Izzati, juga menekankan pentingnya pelatihan ulang dan pendidikan bagi pekerja di ekonomi gig. Menurutnya, pekerja gig yang terjebak pada sektor informal sering kali tidak berkembang. Akses ke pelatihan keterampilan menjadi krusial agar bisa terserap di pasar kerja.
Sementara, Achmad Nur Hidayat menekankan pentingnya kesadaran pekerja gig untuk memiliki jaminan sosial dan berorganisasi.
"Pekerja muda di ekonomi gig harus berorganisasi untuk menyuarakan hak-hak mereka, hal ini akan membantu pekerja muda memiliki suara dalam memperjuangkan kesejahteraan dan hak-hak mereka," jelasnya.