Melalui cuitan dalam bahasa Inggris, Fahri Hamzah meminta bantuan Elon Musk untuk menyetop penggunaan kata kadrun dan cebong di Twitter. Fahri khawatir masyarakat kembali terbelah di Pemilu 2024.
Iklan
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah mencolek CEO Twitter, Elon Musk. Dia meminta Elon Musk membantu agar kata cebong, kadrun hingga kampret disetop penggunaannya di Twitter.
"Dear @elonmusk, Could you please help Indonesia to stop these following words from your social media platform: 'kadrun', 'cebong', 'kampret', etc," tulis Fahri Hamzah dalam bahasa Inggris seperti dilihat dalam akun Twitter-nya, @Fahrihamzah, Selasa (20/12/2022).
Fahri telah mengizinkan cuitannya dikutip. Fahri mengatakan kata-kata tersebut memicu masyarakat terbelah dan bisa terjadi di Pemilu 2024.
"Because those words have sparked divisions in society in facing the upcoming 2024 elections. I'm about to test your capacity," kata Fahri dalam cuitannya.
Alasan colek Elon Musk
Fahri menjelaskan alasannya menuliskan hal tersebut. Fahri menilai penghentian penggunaan 'kadrun' hingga 'cebong' akan menyehatkan percakapan di Twitter.
"Saya sebenarnya sedang memancing Elon Musk saja. Kalau misalnya ia mengerti bahwa bagian dari misi besar dia untuk menjadikan Twitter sebagai sarana untuk menyehatkan percakapan di ruang publik, maka salah satunya di Indonesia adalah mengakhiri kosakata yang bersumber dari konflik identitas pada masa masa Pemilu yang lalu," kata Fahri kepada wartawan.
Fahri berharap Elon Musk memahami hal itu. Dia juga berharap ada bantuan dari Twitter agar Pemilu 2024 lebih sehat.
"Siapa tahu dia mengerti dan mencoba melakukan sesuatu agar pemilu yang akan datang lebih sehat bagi bangsa Indonesia," ujarnya. (gtp)
Negara yang Pernah Batasi Media Sosial Dalam Keadaan Darurat
Heboh WhatsApp, Facebook dan Twitter tidak bisa diakses pasca-kisruh 22 Mei ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia. Negara lain ternyata juga pernah melakukan hal serupa. Negara mana saja dan apa alasan pemblokiran?
Foto: Reuters/W. Kurniawan
Indonesia
61.000 akun Whatsapp, 640 akun Instragram, 848 akun Twitter, 551 akun facebook diblokir pascakerusuhan akibat penolakan hasil Pemilu 2019. Warganet juga terkena imbas karena akses sosial media dibatasi. Meski ada saja netizen yang coba mengakses internet melalui VPN. Menurut Menkominfo Rudiantara ini adalah cara agar berita hoaks dan gambar provokatif tidak beredar memperkeruh suasana.
Foto: Reuters/W. Kurniawan
Sri Lanka
Akibat banyaknya berita hoaks tersebar pasca-peristiwa bom bunuh diri Paskah (21/04), pemerintah Sri Lanka menutup jejaring sosial Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan WhatsApp selama 9 hari. Bom yang menewaskan 258 orang dan menyebabkan 500 orang terluka diduga didomplengi ISIS. Banyak yang mengaku menggunakan VPN dan TOR agar tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat dekat.
Foto: Getty Images/L. Wanniarachchi
Bangladesh
Pemerintah menghentikan layanan internet 3G dan 4G sebelum pemilu untuk jaga keamanan negara dan mencegah penyebaran desas-desus, menurut Asisten Direktur Senior BTRC, Zakir Hossain Khan Desember 2018 lalu. Bangladesh bahkan menutup akses terhadap portal berita populer, Poriborton.com Selasa (21/05) karena laporannya menyebabkan kemarahan badan intelijen militer Bangladesh
Foto: DW/A. Islam
Sudan
Awal Januari 2019, pemerintah Sudan juga menutup akses media sosial populer setelah kerusuhan berlangsung selama dua minggu. Saat itu, warga protes agar Presiden Omar Al-Bashir turun dari jabatannya setelah berkuasa 20 tahun. Menurut Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Nasional Sudan, Salah Abdallah, pemblokiran sosial media sudah jadi bahan perbincangan sejak kisruh terjadi 21 Desember 2018.
Foto: Reuters/M. Nureldin Abdallah
Iran
Sejak 2018, aplikasi Telegram diblokir pemerintah karena dianggap telah digunakan sejumlah pihak anti-pembangunan di Iran. 40 dari 46 juta pengguna media sosial di Iran menggunakan Telegram untuk banyak hal, mulai dari berjualan pakaian hingga mencari dokter. Media sosial seperti Facebook dan Twitter sudah ditutup sejak tahun 2009.
Foto: picture alliance/dpa/D. Feoktistov/TASS
Rusia
Pertengahan tahun 2018, pemerintah Rusia juga menutup akses Telegram, aplikasi pesan instan yang dianggap aman dan terenkripsi baik. Bahkan pemerintah mengancam pemblokiran akses VPN untuk mengakses situs terlarang. Badan sensor Rusia telah mengirim notifikasi pemblokiran oleh 10 penyedia VPN di Rusia, di antaranya seperti KNordVPN, Hide My Ass! dan Kaspersky Secure Connection sejak April 2018.
Foto: picture alliance/dpa/V. Prokofyev
Cina
Cina memiliki platform media sosial sendiri yang dikelola oleh negara, seperti WeChat, Weibo, QQ dan YouKu. Media sosial besar seperti Facebook, YouTube dan WhatsApp tidak bisa diakses. Lewat sistem poin (scoring system), kebebasan berekspresi baik melalui media sosial maupun telepon kini dimonitor penuh oleh pemerintah. Ed: ss/ts (Reuters, AFP)