Kantor berita Associated Press merilis sebuah video pada hari Rabu (03/03) yang menunjukkan pasukan keamanan Myanmar menahan seorang jurnalis AP Thein Zaw dengan memiting leher sang jurnalis dan memborgolnya ketika pasukan keamanan menindak aksi unjuk rasa anti-kudeta.

Pihak berwenang Myanmar mendakwa Zaw dan lima jurnalis lainnya melanggar undang-undang ketertiban umum, dan terancam pidana penjara hingga tiga tahun.

"Jurnalis independen harus diizinkan untuk dengan bebas dan aman melaporkan berita tanpa takut pembalasan," kata Ian Phillips, wakil presiden AP untuk berita internasional, Rabu (03/043), menyerukan pembebasan segera Thein Zaw.

Dalam video tersebut, Thein Zaw tampak sedang memotret pasukan keamanan yang berlari ke arah pengunjuk rasa pada aksi hari Sabtu (27/02) pekan lalu di kota terbesar Myanmar, Yangon.

Thein Zaw mencoba melarikan diri saat tujuh orang petugas memiting lehernya dan memborgolnya. Seorang polisi kemudian menariknya.

Didakwa dengan undang-undang penyebaran berita palsu

Menurut laporan AP, pengacara Thein Zaw mengatakan dia menghadapi dakwaan berdasarkan undang-undang yang menghukum penyebaran berita palsu, menyebabkan ketakutan, atau menimbulkan agitasi atas tindak pidana terhadap pegawai publik.

Junta mengubah undang-undang tersebut bulan lalu dengan meningkatkan ancaman hukuman dari dua tahun penjara dan memperluas yurisdiksinya, kata pengacara itu kepada AP.

Thein Zaw (32) dilaporkan ditahan di Penjara Insein di Yangon utara, tempat rezim militer sebelumnya memenjarakan tahanan politik.

AP mengatakan, pengacaranya memastikan Thein Zaw bisa ditahan hingga 12 Maret tanpa ada persidangan lagi.

Selain Zaw, jurnalis yang bekerja untuk Myanmar Now, Myanmar Photo Agency, 7Day News, berita online Zee Kwet, dan seorang pekerja lepas, juga turut ditahan.

Kelompok HAM menuntut pembebasan Zaw

Kelompok dan aktivis HAM internasional telah menyerukan diakhirinya tindakan kekerasan terhadap kebebasan pers di Myanmar.

Komite untuk Perlindungan Jurnalis (CPJ) yang berbasis di New York, AS, menuntut pembebasan segera jurnalis tersebut.

"Myanmar tidak boleh kembali ke masa kegelapan masa lalu di mana penguasa militer memenjarakan jurnalis untuk menahan dan menyensor pelaporan berita," kata CPJ di Twitter, mengutip perwakilan Asia Tenggara Shawn Crispin.

Sebelumnya pada Desember 2017, Myanmar pernah menangkap dua jurnalis Reuters saat mereka tengah melaporkan berita tentang etnis minoritas Rohingya di Myanmar.

Mereka dibebaskan pada 2019 dengan pengampunan presiden setelah pengadilan menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara.

Sedikitnya 38 orang tewas dalam aksi unjuk rasa

Utusan khusus PBB Christine Schaner Burgener mengatakan sedikitnya 38 orang tewas setelah pasukan keamanan berusaha menghentikan aksi protes anti-kudeta di Myanmar pada Rabu (03/03).

Menurut berbagai laporan dari beberapa kota, polisi dan militer Myanmar menggunakan amunisi tajam, serta gas air mata dan peluru karet, untuk membubarkan protes di hari paling mematikan sejak demonstrasi menentang kudeta pecah.

"Hari ini adalah hari paling kelam sejak kudeta terjadi pada 1 Februari. Hari ini, 38 orang tewas," kata Schraner Burgener.

Dia mengatakan video yang menunjukkan kekerasan terhadap jurnalis dan penembakan seorang pengunjuk rasa "sangat mengganggu."

"Tampaknya polisi menggunakan senjata seperti senapan mesin ringan 9 mm. Jadi, menggunakan peluru tajam," kata Schraner Burgener.

Schraner Burgener meminta negara-negara anggota PBB untuk menggunakan semua sarana "untuk menghentikan situasi ini" dan menyerukan persatuan dalam komunitas internasional, sehari setelah Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN meminta pihak militer Myanmar menahan diri. Dewan keamnan PBB berencana mengadakan pertemuan tertutup pada Jumat (05/03) untuk membahas situasi di Myanmar.

Sejak awal bulan lalu, pengunjuk rasa turun ke jalan menentang kudeta yang menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. Para aktivis berjanji akan mengadakan lebih banyak aksi protes nasional.

rap/as