Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Ahok akan menggantikan Tanri Abeng.
Foto: Getty Images/AFP/B. Ismoyo
Iklan
"Pak Basuki akan jadi Komisaris Utama di Pertamina," ujar Erick di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Jumat (22/11).
Nama Ahok belakangan santer dikabarkan menjadi petinggi di BUMN migas tersebut. Ahok juga sempat datang ke Kementerian BUMN dan bertemu langsung dengan Erick Thohir.
"Intinya kita bicara soal BUMN dan saya mau dilibatkan menjadi salah satu (petinggi) BUMN. Gitu aja. Jabatannya apa BUMN mana saya nggak tahu, mesti tanya ke Pak Menteri. Itu aja sih," ujar Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (13/11).
Harapan "bisa kerja maksimal"
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat sebagai partai politik yang menaungi Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok menyambut baik penunjukan kadernya itu sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Djarot berharap Ahok bisa memberikan yang terbaik.
Ahok dan Penggusuran
Pemerintah ibukota terus lakukan penggusuran. Di tengah aksi penolakan warga, pemerintah DKI Jakarta menggusur Pasar Ikan Luar Batang di Jakarta Utara.
Foto: Reuters/Beawiharta
Ribuan Aparat Diturunkan
Meski diwarnai protes, pemerintah DKI Jakarta tetap lakukan penertiban bangunan di zona satu dan zona dua kawasan Pasar Ikan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Lebih 4000 aparat gabungan Polda Metro Jaya TNI dan satuan pamong praja diturunkan ke lokasi. Untuk antisipasi demonstrasi, petugas juga membawa water cannon.
Foto: Reuters/Beawiharta
Kericuhan Pecah
Petugas memperingatkan warga sebelum mesin-mesin berat meluluhlantakkan perumahan nelayan di Luar Batang. Penduduk tak mau menyerah begitu saja. Sebagian berusaha pertahankan rumah mereka dan berdiri menantang petugas, sebelum pada akhirnya petugas tetap hancurkan rumah mereka.
Foto: Reuters/Beawiharta
Warga Berhadapan dengan Petugas
Warga yang menentang penggusuran tampak berhadap-hadapan dengan petugas. Menurut Pemprov DKI Jakarta dari total 240 kios yang ada di dekat kawasan Museum Bahari itu, sekitar 100 kios di antaranya justru dijadikan tempat tinggal. Pemprov DKI juga mengatakan, setelah akuarium raksasa dipindahkan ke Ancol, banyak warga memasuki lokasi ini.
Foto: Reuters/Beawiharta
Nasib Pemukim Dipertanyakan
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan tidak akan meratakan seluruh bangunan di sekitar Museum Bahari-Pasar Ikan, melainkan mengembalikan konsep kios di Pasar Ikan Luar Batang seperti zaman kolonial Belanda dahulu. Namun bagaimana nasib para pemukim ini kemudian?
Foto: Reuters/Beawiharta
Kemana Mereka Pergi?
Tampak warga menggotong barang miliknya, ketika alat berat mulai meratakan bangunan yang dikategorikan ilegal di Luar Batang 11 April 2016.
Foto: Reuters/Beawiharta
Hujan Kritikan
Kebijakan penggusuran yang dilakukan pemprov DKI Jakarta mendulang kritik, di antaranya dari Konsorsium Masyarakat Miskin Kota (Urban Poor Consortium-UPC), yang melihat rakyat kecil selalu menjadi korban, dengan alasan menempati tanah negara. Padahal menurut UPC, banyak oknum di pemerintahan yang menjual lahan kepada warga, namun pemerintah tidak menindak oknum-oknum tersebut.
Foto: Reuters
Sebelumnya Kalijodo
Akhir Februari lalu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama melakukan penggusuran kawasan Kalijodo, guna kembalikan fungsi lahan. Warga terkejut karena merasa kurangnya sosialisasi. Warga yang punya KTP disediakan rumah susun, sementara yang tak punya KTP ditawarkan pulang ke kampung halaman. Pemerintahan Ahok juga menggusur warga di kolong tol Pluit.
Foto: Reuters/Antara Foto/W. Putro
Penggusuran demi Penggusuran
Sebelumnya juga telah dilakukan penggusuran di beberapa wilayah lain, seperti Bukit Duri, Jakarta Selatan yang ingin dibuat tanggul. Lalu Kampung Pulo, Jakarta Timur yang merupakan langganan banjir. Mei 2015, pemprov DKI juga melakukan penggusuran di kawasan bantaran Ancol, Pinangsia.
Foto: Getty Images/AFP/B. Ismoyo
8 foto1 | 8
"Menyambut baik, dan mudah-mudahan Pak Ahok bisa memberikan yang terbaik, terutama memberikan masukan dan kontrol, supaya Pertamina menjadi perusahaan yang bagus dan bisa mewujudkan kedaulatan energi," kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat saat dihubungi, Jumat.
Djarot, yang juga pasangan Ahok saat memimpin DKI Jakarta, berharap sahabatnya itu bisa bekerja maksimal sebagai Komisaris Utama Pertamina. Ia berharap Ahok bisa memberi masukan terhadap kinerja perusahaan itu.
"Baguslah ya, ya saya berharap, berdoa supaya Pak Ahok bisa maksimal sebagai Komisaris Utama, terutama memberikan masukan dan evaluasi terhadap kinerja Pertamina," ujarnya.
"Tidak harus mundur"
Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Ahok tak harus mundur.
"Kalau posisinya adalah sebagai komisaris, berdasarkan ketentuan UU BUMN, maka Pak Ahok tidak masuk kategori sebagai pimpinan dewan, pimpinan partai. Dengan demikian, tidak harus mengundurkan diri berdasarkan ketentuan UU dan PDI Perjuangan mempunyai pengalaman dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan," kata Hasto di Depok, Jumat.
Hasto kemudian menceritakan pengalaman PDIP dalam mengelola negara selama masa pemerintahan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, pengelolaan negara saat itu berjalan baik.
"BUMN ditujukan untuk mencapai tujuan negara karena itulah tidak boleh ada intervensi kepentingan politik praktis di dalam BUMN tersebut," tegas dia. (ae/vlz)
