Menjamurnya penyewaan ilegal rumah untuk liburan, membuat pihak berwenang di Mallorca, Spanyol, 'kebakaran janggut' dan semakin serius mengambil tindakan. Dalam kerangka "rencana aksi" yang didanai sebesar €700.000 atau hampir 11,5 miliar rupiah, jumlah pengawas yang memburu apartemen-apartemen yang disewakan secara ilegal itu telah meningkat.

Dengan menyamar sebagai turis, para pengawas diberi kartu kredit dan dapat memesan properti yang mencurigakan secara online untuk menangkap para pelanggar. Mereka juga memeriksa properti pada malam hari dan akhir pekan. Sebelumnya, beberapa pemilik properti hanya memasang iklan untuk properti mereka setelah jam kerja para pengawas. 

Penyewaan hunian untuk liburan adalah masalah yang sangat kontroversial di Mallorca, seperti halnya di banyak tujuan liburan lain yang banyak dicari seperti Barcelona dan Lisbon, Portugal. Efeknya terhadap pasar perumahan sangat ekstrem.

Sementara pasokan penyewaan hunian liburan di platform internet seperti Airbnb dan Vrbo (sebelumnya dikenal dengan nama HomeAway) terus bertambah, harga sewa apartemen biasa meroket, sehingga menyulitkan penduduk setempat untuk menemukan tempat tinggal dengan harga terjangkau. Pemilik properti seperti apartemen atau rumah lebih memilih menyewakan tempat tinggal sebagai rumah liburan yang menghasilkan banyak profit, ketimbang menyewakannya ke warga untuk tempat tinggal.

Di ibu kota Mallorca, Palma, misalnya, sulit untuk menemukan tempat tinggal dengan harga sewa kurang dari €900 (16 juta rupiah) per bulan. Jumlah tersebut hampir tidak terjangkau, mengingat gaji rata-rata di Mallorca adalah €1600 atau sekitar 26 juta rupiah per bulan, sebelum dipotong pajak.

Mengingat situasi perumahan yang memburuk, pemerintah Kota Palma menyatakan penyewaan hunian liburan di gedung apartemen sebagai hal yang ilegal pada tahun 2018. Ketika pemerintah Balearic menjatuhkan denda yang cukup besar kepada Airbnb pada tahun 2018, perusahaan tersebut mengajukan banding, dan pengadilan menyatakan bahwa denda tersebut melanggar hukum. Hakim memutuskan bahwa platform tersebut hanya bertindak sebagai perantara. Tentu saja, pihak berwenang di pulau ini berharap kontrol yang lebih ketat akan membantu menyelesaikan masalah ini.

Di Portugal, pemerintah setempat berusaha mengatasi masalah ini setelah protes berulang kali oleh warga yang muak dengan tingginya harga sewa di pasar rumah tinggal. Langkah-langkah baru telah diperkenalkan yang berkaitan dengan sektor penyewaan properti liburan jangka pendek. Tidak ada lagi izin sewa baru yang akan dikeluarkan, setidaknya di kota-kota besar. Masalah ini juga menjadi agenda di Italia. Menteri Pariwisata Portugal  Daniela Santanche baru-baru ini mengkritik metode ilegal di pasar penyewaan properti liburan dalam sebuah wawancara dengan media lokal. "Kami membutuhkan regulasi yang nyata," tuntutnya.

Harapan transparansi pasar hunian liburan di peraturan baru Uni Eropa

Sementara itu, kebutuhan akan peraturan yang lebih banyak juga telah diakui di tingkat Uni Eropa. November lalu, Komisi Eropa mengadopsi proposal tentang peraturan untuk meningkatkan transparansi di pasar penyewaan akomodasi jangka pendek. Kemudian, pada tanggal 2 Maret, Menteri Daya Saing Uni Eropa menyetujui rencana untuk mengatur bagaimana data dikumpulkan dan dibagikan untuk penyewaan hunian liburan jangka pendek.

Rencana baru ini, yang kemungkinan akan diberlakukan tahun depan, akan mengharuskan semua penyedia layanan rumah sewa untuk liburan di blok 27 negara untuk mengajukan nomor registrasi yang harus mereka tampilkan. Platform seperti booking.com dan Airbnb akan diminta untuk memeriksa nomor tersebut dan menghapus daftar penyedia rumah atau 'host' yang tidak mematuhinya.

Komisi Uni Eropa berharap hal ini akan mengurangi jumlah penyewaan rumah liburan jangka pendek ilegal dan memudahkan pihak berwenang untuk menilai dan mengurangi dampak negatif dari akomodasi tersebut.

Tepuk tangan di Barcelona

Gerry Woop, yang menjabat sebagai sekretaris negara untuk Eropa di negara bagian Berlin dan sebagai anggota Komite Kawasan Uni Eropa di Brussel, Belgia, sebagian besar setuju dengan rencana tersebut. Usulan tersebut tampaknya "dapat diterapkan," katanya. "Kami yakin ini akan memungkinkan kami untuk mengontrol dan memberi sanksi kepada penyewaan secara lebih efektif."

Sebuah survei tahun 2019 menunjukkan bahwa di kota Berlin, Jerman, sekitar 26.500 unit hunian ditawarkan melalui Airbnb, katanya. "Jumlahnya tentu saja meningkat sejak saat itu," kata Woop, seraya menambahkan bahwa hal ini semakin memperburuk situasi di pasar perumahan.

Aturan ketat telah diterapkan untuk penyewaan properti liburan di Berlin selama beberapa waktu. Namun, sulit untuk memantau apakah peraturan tersebut ditaati. "Sejauh ini kami tidak memiliki opsi pemberian sanksi," kata Woop.

Kota Barcelona juga menaruh harapan pada peraturan baru ini. Pemerintah Barcelona telah berusaha dengan sia-sia selama bertahun-tahun untuk mengendalikan penyewaan liburan ilegal. Peraturan ini merupakan langkah awal ke arah yang benar, kata Janet Sanz, yang merupakan kepala departemen yang bertanggung jawab di balai kota ibu kota Catalan.

Namun, pemerintah kota berharap akan ada perbaikan sehingga di masa depan platform seperti Airbnb dan Booking.com bisa lebih bertanggung jawab sehingga mereka bisa menindak penawaran ilegal. Harapan yang sama juga dipegang oleh Menteri Pariwisata Balearic, Iago Negueruela, yang baru-baru ini hadir di Brussels untuk membahas masalah tersebut "Saya tidak mengerti bagaimana platform seperti Airbnb masih mempublikasikan iklan apartemen yang ilegal," katanya.

Setidaknya kontrol yang lebih ketat di Mallorca kini telah membawa kesuksesan awal. Lebih dari 300 properti liburan diperiksa dalam tiga bulan pertama tahun ini, menurut dewan pulau dan dalam 45 kasus, proses untuk mengenakan denda telah dimulai. Dan ancaman jumlah denda cukup besar, mulai dari €40.000 (Rp 655 juta) hingga €400.000 (Rp6 miliar). (ap/yf)

*Artikel ini diterjemahkan dari bahasa Jerman.