Pelanggaran wilayah udara Estonia oleh jet tempur Rusia bukan kali pertama tahun ini. Namun, insiden pada 19 September lalu dianggap berbeda. Anggota parlemen Estonia, Marko Mihkelson, menyebut pelanggaran teritorial itu telah melewati batas.

"Lain kali, kami akan lakukan itu — kalau Anda tahu maksud saya,” tulis Mihkelson, Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Parlemen Estonia, di X. Ia merujuk pada peristiwa 2015 ketika Turki menembak jatuh bomber Rusia yang hanya 17 detik melintas di wilayah udaranya.

Kali ini, kata Mihkelson, pelanggaran dilakukan dengan "sengaja selama 12 menit” di atas Estonia. Tiga jet MiG-31 Rusia akhirnya dihalau pesawat tempur Finlandia, Italia, dan Swedia yang tergabung dalam misi NATO "Eastern Sentry”. Menurut Mihkelson, insiden ini adalah pelanggaran terburuk sejak 2003—setengah tahun sebelum Estonia resmi masuk NATO—yang kala itu ditafsirkan sebagai upaya intimidasi agar pemerintah di Tallinn mengubah haluan.

Menteri Pertahanan Hanno Pevkur menegaskan, pilot NATO memiliki wewenang penuh untuk menembak jatuh pesawat tempur Rusia bila ada ancaman bagi warga sipil. Namun opsi tersebut berusaha dihindari karena bisa memicu perang terbuka.

Seruan balasan tegas

Polandia memilih garis keras. "Saya ingin sangat jelas,” kata Perdana Menteri Donald Tusk, Senin lalu. "Kami akan memutuskan menembak jatuh obyek terbang yang melanggar wilayah Polandia tanpa diskusi. Tak ada ruang perdebatan di sini.”

Estonia sendiri baru-baru ini mengaktifkan Pasal 4 NATO—hanya yang kesembilan dalam sejarah aliansi—yang memungkinkan anggota meminta konsultasi bila kedaulatan terancam. Semua mata kini tertuju pada rapat NATO hari Selasa (23/9) ini. Pertanyaan besarnya, apa yang membuat situasi meningkat menjadi ancaman sesuai Pasal 5, yakni serangan terhadap satu anggota dianggap serangan terhadap seluruh aliansi.

Sejumlah analis politik sepakat dengan Mihkelson. "Apa yang dibutuhkan? Haruskah ada warga NATO yang terbunuh dulu?” tanya Kristi Raik, Direktur International Center for Defense and Security (ICDS) di Tallinn, kepada DW di sela Konferensi Keamanan Helsinki. Raik menilai Rusia terus mencari cara menantang NATO tanpa sampai memicu Pasal 5.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengakui keberadaan MiG di kawasan itu, tapi menyebutnya sekadar penerbangan rutin terjadwal dari Karelia ke Kaliningrad. Di media sosial, mereka mengklaim "pesawat tak menyimpang dari rute dan tidak melanggar wilayah udara Estonia.”

Raik bersikeras NATO harus siap bertindak. "Kita perlu memberi pesan bahwa kita serius. Kita punya kemampuan, kehendak politik, dan rencana. Jika pelanggaran Rusia benar-benar mengancam keamanan negara anggota, maka mereka akan ditembak jatuh.”

Pola provokasi Rusia

Kasus ini menambah rangkaian pelanggaran wilayah udara yang dilakukan Moskow. Pada 10 September, 19 drone Rusia masuk wilayah Polandia—sebuah rekor. Beberapa hari setelahnya, satu drone melayang di atas Rumania selama satu jam. Jet NATO juga berkali-kali dikerahkan di sepanjang perbatasan Polandia untuk mencegah meluasnya perang Ukraina.

Namun, Hanna Smith, pakar ancaman perang hibrida yang kini mengajar di Universitas Vaasa, Finlandia, mengingatkan agar tak gegabah. Menurutnya, "respon tak harus sekeras menembak jatuh pesawat.” Dia menilai konsultasi Pasal 4 lebih sering pun sudah bernilai strategis karena memaksa tiap negara anggota NATO berpikir: "OK, apa tanggapan kita?”

Mereka yang mendorong NATO meniru langkah Turki pada 2015 berargumen bahwa Rusia toh tak sampai berperang dengan Ankara kala itu. Tapi Minna Alander dari Center for European Policy Analysis justru mengingatkan pentingnya menahan diri. "Ada kebajikan dalam tidak bereaksi berlebihan,” katanya di Helsinki. "Rusia sangat bernafsu untuk berperang dengan kita, dan kita menolak untuk masuk dalam perang itu.”

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Agus Setiawan