1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Eurovision akan Ambil Keputusan Soal Larangan bagi Israel

29 September 2025

Sebanyak 68 negara anggota Asosiasi Lembaga Penyiaran Eropa (EBU) akan mencoblos apakah akan mengizinkan Israel ikut serta dalam Eurovision 2026. Partisipasi Israel dianggap bermasalah di tengah perang di Gaza.

Para demonstran memegang spanduk bertuliskan "Negara apartheid ... Israel" dalam demonstrasi menentang peserta Israel sebelum final Kontes Lagu Eurovision 2025 di Basel, Swiss, pada 17 Mei 2025.
Demonstrasi menolak partisipasi Israel di Eurovision 2026 di Basel, Swiss.Foto: Sebastien Bozon/AFP

Di tengah riuhnya panggung Eurovision, ada pertanyaan besar yang kini menggelayut: Apakah Israel masih patut diundang sebagai negara peserta pada kontes tahun depan? 

Pertanyaan itu akan dijawab pada November mendatang, menyusul seruan agar Israel dikeluarkan dari ajang tahunan ini karena perang di Gaza. Asosiasi lembaga penyiar Eropa (EBU) mengonfirmasi pada Jumat (26/9)  bahwa 68 anggotanya akan melakukan pemungutan suara “terkait partisipasi dalam Eurovision Song Contest 2026”, melalui sidang umum digital pada awal November. 

Karena ini adalah situasi yang sangat memecah belah dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah organisasi, Dewan sepakat bahwa pertanyaan ini layak mendapat dasar demokratis yang lebih luas,” tulis Presiden EBU, Delphine Ernotte-Cunci, dalam surat kepada seluruh anggota, seperti dilaporkan pertama kali oleh surat kabar Austria, Kronen Zeitung. 

Kepada kantor berita Reuters, EBU menjelaskan bahwa yang akan diputuskan dalam pemungutan suara adalah keikutsertaan penyiar publik Israel, KAN. 

Sehari sebelumnya, KAN menulis di platform X bahwa mereka berharap kompetisi Eurovision “akan terus menjunjung tinggi identitas budaya dan non-politisnya.” 

Diskualifikasi terhadap penyiar publik Israel, KAN - salah satu peserta lama yang populer dan sukses dalam kontes ini - akan sangat mengkhawatirkan, apalagi kita mendekati edisi ke-70 dari kontes lagu ini, yang sejak awal didirikan sebagai simbol persatuan, solidaritas, dan kebersamaan,” tulis KAN. 

Mayoritas pro atau kontra? 

KAN mengklaim bahwa keputusan pengucilan Israel membutuhkan dukungan mayoritas istimewa sebesar 75% dari anggota majelis umum. Namun, juru bicara EBU, Dave Goodman, menyatakan bahwa “mayoritas absolut” dalam pemungutan suara sudah cukup untuk membuat keputusan pengucilan. Artinya, jika 35 anggota atau lebih memilih untuk menolak keikutsertaan sebuah negara, maka diputuskan pula larangan tampil di panggung Eurovision. 

Sejauh ini, Spanyol, Irlandia, Belanda, Slovenia, dan Islandia telah menyatakan akan memboikot jika Israel tetap berpartisipasi. Sementara itu, negara seperti Jerman dan Austria menyatakan dukungan agar Israel tetap ikut. 

Austria, yang menjadi tuan rumah edisi 2026, mengecam seruan boikot sebagai “ aksi bodoh dan tidak berguna.” Menteri Kebudayaan Jerman Wolfram Weimer menyebut bahwa “mengecualikan Israel hari ini... mengubah sebuah ajang pemahaman antarbangsa menjadi pengadilan.” 

Daniel Kähler, jurnalis yang telah lama meliput Eurovision untuk Radio Bremen dan ARD, meragukan bahwa mayoritas anggota EBU akan memilih mengeluarkan Israel. “Banyak negara peserta belum mengambil sikap tegas, baik untuk mendukung atau menolak partisipasi Israel. Hingga saat ini, baru segelintir pejabat yang menyatakan pendapatnya secara terbuka,” kata Kähler kepada DW.  

Kalau mayoritas anggota EBU memutuskan tetap mengizinkan penyanyi Israel tampil di panggung Eurovision — yang sangat mungkin terjadi — maka bisa jadi jumlah negara yang berpartisipasi di Wina tahun depan akan lebih sedikit. Spanyol dan Irlandia, misalnya, sudah tegas mengatakan mereka tidak ingin ikut dalam kondisi seperti itu.” 

PM Spanyol: "Operasi Militer Israel di Gaza Genosida Terbesar Abad Ini"

01:06

This browser does not support the video element.

Krisis besar dalam sejarah Eurovision 

Bagi Dean Vuletic, pakar sejarah Eurovision, polemik seputar Israel adalah krisis besar. “Ini adalah salah satu krisis terbesar yang pernah dihadapi Eurovision karena berpotensi memperkuat perpecahan dalam organisasi,” ujarnya kepada kantor berita AP. 

Vuletic menyebut bahwa memang pernah ada kasus negara dikeluarkan, misalnya Yugoslavia pada awal 1990-an karena sanksi PBB saat perang Balkan, serta Belarus pada 2021 akibat pengekangan kebebasan pers, dan Rusia pada 2022 karena invasi besar-besaran ke Ukraina. 

Namun, menurut Vuletic, ketegangan internal yang ditimbulkan oleh situasi saat ini jauh lebih besar dibanding kasus Belarus dan Rusia. 

Pada bulan September lalu, Komisi Penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza — tuduhan yang ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Israel. 

Kontroversi soal keikutsertaan Israel sebenarnya bukan hal baru. Protes atas keterlibatan Israel sudah muncul dalam dua edisi terakhir Eurovision, sebagai respons atas perang di Gaza. 

Namun di tengah gelombang kritik itu, penampilan kandidat Israel, Yuval Raphael, berhasil mengamankan posisi kedua secara keseluruhan dan peringkat pertama dalam voting penonton pada kompetisi 2025 di Basel, Swiss. JJ dari Austria keluar sebagai juara pertama, sehingga menjadikan Wina sebagai tuan rumah Eurovision 2026. 

 

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman 
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha 
Editor: Yuniman Farid 

Lewatkan bagian berikutnya Topik terkait