Presiden Rodrigo Duterte tidak berkelakar saat menyerukan warga sipil agar ikut membunuh pengedar dan pecandu narkoba. "Lakukan sendiri jika anda punya senjata. Anda mendapat dukungan penuh dari saya," tukasnya. Hasilnya Filipina mengalami glombang pembunuhan ekstra yudisial yang hingga kini telah menelan 3.600 korban jiwa. Dalam proyek berdarah itu, warga sipil sering berada di garda terdepan.

Duterte banyak berkaca pada kebijakan berdarahnya melawan tindak kriminalitas selama menjabat sebagai walikota Davao City. Berulangkali ia sesumbar betapa kota berpenduduk terbanyak ketiga di Filipina itu kini menjadi salah satu kota teraman di dunia berkat kepemimpinannya. Klaim tersebut dipatahkan oleh berbagai data statistik kriminalitas. Namun Duterte tetap bersikukuh.

Kini tidak terhitung jumlah warga sipil Filipina yang bekerja sebagai pembunuh bayaran. Setiap nyawa dihargai 430 Dollar AS atau sekitar 5,5 juta Rupiah. Biasanya pembunuh meninggalkan karton bertuliskan "bandar narkoba" pada tubuh korban. Menurut data kepolisian, saat ini sudah sekitar 2.200 terduga bandar atau pengguna narkoba tewas oleh pembunuh bayaran. Jumlahnya diyakini akan terus meningkat.

Kendati mengundang kecaman dunia, Duterte mendapat dukungan warga Filipina. Menurut jajak pendapat Pulse Asia, sebanyak 86% penduduk merasa puas atas kinerja sang presiden. Cuma tiga persen yang menanggap sebaliknya. Padahal Duterte mengancam akan memberlakukan hukum perang setelah dikritik oleh Mahkamah Agung dan mengingatkan jurnalis bahwa mereka tidak kebal terhadap pembunuhan

Jejak berdarah Duterte bisa ditelusuri hingga ke Davao City. Di sana pun ia membentuk skuad pembunuh yang terdiri atas preman, bekas narapidana, polisi dan pembunuh profesional. Salah seorang diantaranya baru-baru ini memberikan kesaksian di senat Filipina. Edgar Matobato mengklaim Duterte bahkan menembak mati pegawai Departemen Kehakiman karena menghalangi misi pembunuhan.

Untuk menyusun daftar sasaran kepolisian Filipina banyak mengandalkan peran administrasi desa atau Barangay. Mereka ditekan untuk menyerahkan nama-nama penduduk yang diduga mengkonsumsi atau menjual narkoba. Kepala Barangay yang tidak memberikan daftar mati dianggap terlibat bisnis narkoba dan terancam ikut dibunuh.

Biasanya daftar mati disusun oleh sebuah komite Barangay yang terdiri atas penduduk biasa. Namun kelompok HAM mengkhawatirkan sistem tersebut rawan penyelewengan. "Sistemnya sangat kondusif untuk mereka yang menyimpan dendam dan dipersenjatai untuk membunuhmu," ujar Komisioner di Komisi HAM Filipina, Karen Gomez-Dumpit.

Buat banyak keluarga korban, mencari keadilan buat anggotanya yang terbunuh merupakan hal yang mustahil. Kebanyakan korban merupakan bandar kecil-kecilan, pecandu atau pesuruh yang berasal dari keluarga miskin. Mereka juga terancam mengalami presekusi atau dikucilkan dari masyarakat.

Pulau Mindanao yang didominasi kaum muslim adalah daerah bermasalah di FIlipina. Sejak beberapa dekade kawasan ini didera perang saudara yang dipicu oleh tindakan pemerintah merampas tanah rakyat tanpa ganti rugi sepadan. Sejak itu berbagai kelompok Islamis bersenjata merongrong Manila demi status otonomi khusus. Berikut daftarnya.

MNLF yang berkekuatan 5000 gerilayawan adalah kelompok pemberontak paling tua di Mindanao. Sejak 1970 kelompok ini menuntut kemerdekaan dan pembentukan negara Islam bernama Republik Bangsamoro. Saat ini MNLF berada dalam perundingan damai dengan pemerintah pusat dan bahkan menjanjikan dukungan kepada Presiden Rodrigo Duterte untuk menumpas geliat Islamic State di Filipina.

MILF didirikan pada 1977 sebagai organisasi radikal pecahan MNLF. Ketika MNLF menerima tawaran otonomi terbatas pada dekade 1980an, MILF menolak bekerjasama. Dengan jumlah gerilayawan mencapai 10.000 orang, MILF adalah kelompok separatis muslim paling besar di Filipina. Saat ini pun organisasi yang mengaku berideologi Demokrasi Islam ini berunding dengan Presiden Duterte, meski tanpa hasil jelas.

NPA adalah sayap militer Partai Komunis Filipina. Kelompok ini mengaku memiliki 10.000 orang gerilayawan, tapi hanya sebagian kecil yang aktif bertempur di Mindanao. Perjuangan NPA berkisar pada pembagian lahan untuk petani. Mereka terutama mengincar polisi atau tentara. Serupa dengan organisasi lain, NPA sedang melakoni perundingan damai dengan pemerintah.

Abu Sayyaf adalah pecahan MNLF yang didirikan pada 1991. Mereka terdiri atas beberapa kelompok yang beroperasi secara otonom. Abu Sayyaf terutama dikenal lewat aksi penculikan dan penyanderaan warga asing buat meminta uang tebusan. Saat ini ASG diyakini sedang terpecah lantaran kemunculan kelompok yang menyatakan setia pada Islamic State.

Salah satu dari empat kelompok jihadis yang menyatakan setia pada Islamic State adalah AKP alias Ansar al-Khalifa. Serupa Abu Sayyaf, mereka adalah pecahan MILF dan hanya memiliki 50 pejuang yang fanatik. AKP tercatat memiliki kamp pelatihan di Indonesia dan Malaysia. Pemimpinnya, Mohammad Jaafar Maguid, ditembak mati pada Januari 2017 silam.

BIFF dulunya juga sekelompok pejuang yang memisahkan diri dari MILF lantaran menolak perundingan damai di Mindanao. Meski mengaku mempunyai 5.000 pejuang, BIFF menurut perkiraan pemerintah cuma diperkuat oleh 150 gerilayawan. Serupa dengan Abu Sayyaf dan AKP, BIFF mendeklarasikan kesetiaan pada Islamic State.

Kelompok ini menamakan diri sesuai nama pendirinya, Abdullah dan Omar Maute, dan telah bergabung dengan ISIS sejak 2015. Maute yang menyebut diri sebagai "Negara Islam Lanao" merupakan gabungan antara pemberontak MILF dan jihadis dari luar negeri. Mereka bertanggungjawab atas serangan berdarah di kota Butig dan Marawi.

Pada April 2016 Islamic State menunjuk Isnilon Hapilon sebagai "Emir" bagi semua gerilayawan ISIS di FIlipina. Ulama berusia 51 tahun ini sejak lama berada dalam daftar pencarian FBI. Nyawanya dihargai sebesar lima juta Dollar AS. Hapilon bertugas menyatukan semua kelompok pecahan yang setia pada ISIS.