Filipina akan meningkatkan pengujian virus corona di tengah tingginya jumlah kasus infeksi dan kematian sejak pelonggaran lockdown pada Juni lalu.
Foto: picture-alliance/AP/Malacanang Presidential Photographers Division/S. Celi Jr.
Iklan
Menteri Kesehatan Filipina, Francisco Duque menyatakan pemerintah bermaksud meningkatkan tes pengujian virus corona terhadap 32.000 hingga 40.000 orang per hari, yang sebelumnya hanya 20.000 hingga 23.000 orang per hari.
Sejauh ini Filipina telah menguji hampir 1,1 juta orang, tetapi Duque mengatakan targetnya adalah 10 juta orang atau hampir sepersepuluh dari jumlah populasi untuk diuji pada kuartal kedua tahun depan.
“Kami tidak dapat menguji setiap warga karena tidak ada negara yang melakukannya bahkan negara terkaya sekali pun, Amerika Serikat,” kata Duque.
Di Asia Tenggara, Filipina berada di peringkat kedua setelah Indonesia dalam hal jumlah kasus infeksi dan kematian. Kasus infeksi melonjak hampir empat kali lipat menjadi 68.898 dan kematian bertambah hampir dua kali lipat menjadi 1.835, sejak pemerintah melonggarkan kebijakan lockdown pada Juni lalu.
Penguncian telah diberlakukan kembali di beberapa daerah yang paling terdampak.
Data dari agregator statistik Statista, dari 30 negara yang terkena dampak pandemic COVID-19, Filipina berada di peringkat ke-24 dalam hal tingkat pengujian.
"Kami tidak memiliki keraguan dalam menangkap orang," kata Duterte dalam pidato yang disiarkan Selasa (21/07).
"Jika Anda dibawa ke kantor polisi dan ditahan, maka itu akan memberi Anda pelajaran untuk selamanya," katanya tentang siapa pun yang tertangkap basah tidak mengenakan masker.
Pekan lalu, para pejabat mengatakan petugas kesehatan dan polisi akan membawa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala dari rumah mereka dan menempatkan mereka di pusat-pusat isolasi, di mana tindakan tersebut meningkatkan kekhawatiran tentang kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.
ha/rap (Reuters)
Perang Narkoba di Filipina, Warga Desak Investigasi Pelanggaran HAM
Perang melawan narkoba ala Presiden Duterte di Filipina telah menewaskan sedikitnya enam ribu orang. Kelompok HAM yakin jumlahnya lebih tinggi. Warga berunjuk rasa menuntut Komisi HAM PBB melakukan investigasi.
Foto: picture-alliance/AP Photo/B. Marquez
Unjuk rasa tuntut investigasi
Keluarga korban yang anggota keluarganya terbunuh dalam "perang melawan narkoba" Presiden Rodrigo Duterte menunjukkan plakat dan potret kerabat mereka yang terbunuh. Mereka mendesak Komisi Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) untuk menyelidiki kemungkinan adanya pelanggaran HAM yang terjadi. Aksi unjuk rasa ini berlangsung di pinggiran kota Quezon, timur laut Manila, Filipina.
Foto: picture-alliance/AP Photo/B. Marquez
Resolusi PBB
Pensiunan Uskup Katolik Roma Nicanor Yniguez (paling kiri) bergabung dengan keluarga korban dalam unjuk rasa ini. 47 negara anggota Komisi HAM PBB (UNHRC) akan memungut suara pada tanggal 12 Juli terkait resolusi pembentukan investigasi independen insiden pembunuhan sejak Duterte menjadi presiden tiga tahun lalu. Resolusi ini ditawarkan oleh Islandia dan beberapa negara anggota lain.
Foto: picture-alliance/AP Photo/B. Marquez
"They Just Kill"
Dalam laporan Amnesty International yang berjudul "They Just Kill," organisasi HAM yang berbasis di London itu mendesak UNHRC untuk menyetujui resolusi yang menyerukan penyelidikan di Filipina. Menurut Amnesty, di sana sekarang ada "normalisasi berbahaya" dari praktik eksekusi ilegal dan pelanggaran oleh polisi.
Foto: picture-alliance/AP Photo/B. Marquez
Belasan ribu korban
Ketua Komisi HAM Filipina, Chito Gascon (tengah), memimpin keluarga korban yang terbunuh di "perang melawan narkoba" dalam long march di ibukota Filipina, Manila. Jumlah korban tewas secara tepat tidak bisa diverifikasi. Namun, setidaknya enam ribu orang telah tewas sejak Duterte menjadi Presiden Filipina pada pertengahan 2016. Human Rights Watch (HRW) klaim 12 ribu orang telah terbunuh.
Foto: picture-alliance/AP Photo/B. Marquez
Perang belum akan selesai
Peneliti HRW Filipina Carlos Conde mengatakan, HRW yakin situasi ini akan menjadi lebih buruk karena pembunuhan telah menjadi alat politik yang digunakan untuk menjaga popularitas Duterte. "Dia sendiri mengatakan masalah narkoba telah memburuk, semacam memprediksikan pernyataannya bahwa sebenarnya situasi juga akan memburuk," ujar Conde. (na/vlz, AP)
