Situs berita Filipina, Rappler, yang didirikan oleh pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Maria Ressa, telah diperintahkan untuk ditutup, kata perusahaan itu pada Rabu (29/06), sehari sebelum Presiden Rodrigo Duterte mengakhiri masa jabatannya pada Kamis (30/06).

Maria Ressa telah menjadi kritikus vokal Duterte dan perang narkoba mematikan yang diluncurkan presiden Filpina itu yabg diluncurkan 2016. Sikap kritis ini, memicu apa yang dikatakan oleh para pembela media sebagai rangkaian tuduhan kriminal, penyelidikan, dan serangan online terhadap Maria Ressa dan Rappler.

Keputusan terbaru Presiden Duterte disampaikan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina (SEC). Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (29/06), lembaga itu mengonfirmasi pencabutan sertifikat pendirian Rappler karena melanggar "pembatasan konstitusional dan undang-undang tentang kepemilikan asing di media massa."

Rappler menyebutkan, keputusan itu secara efektif mengonfirmasi penutupan perusahaan dan bertekad untuk mengajukan banding.

"Kami telah mendiskusikan semua kemungkinan skenario dengan Rapplers (staf) sejak SEC mengeluarkan perintah pertamanya pada 2018," kata Editor Eksekutif Glenda Gloria kepada wartawan.

"Tidak ada yang mempersiapkan organisasi untuk perintah 'pembunuhan'," tambahnya.

Dituduh kantor berita palsu

Rappler harus berjuang untuk bertahan hidup, ketika pemerintah Duterte menuduhnya melanggar larangan konstitusional atas kepemilikan asing dalam mengamankan dana, serta penghindaran pajak.

Rappler juga telah dituduh melakukan pencemaran nama baik di dunia maya, berdasarkan undang-undang pidana baru yang diterapkan pada tahun 2012, tahun yang sama ketika kantor berita itu didirikan.

Duterte bahkan pernah menyebut situs web Rappler sebagai "outlet berita palsu", terkait sebuah laporan tentang salah seorang asisten terdekatnya.

Portal berita tersebut dituduh, telah mengizinkan orang asing untuk mengambil alih situs webnya, melalui penerbitan "tanda terima penyimpanan" oleh perusahaan induk Rappler Holdings. Di bawah konstitusi, investasi di media hanya diperuntukkan bagi orang Filipina atau entitas yang dikendalikan orang Filipina.

Kasus ini mencuat pada 2015, terkait investasi dari Jaringan Omidyar yang berbasis di Amerika Serikat, yang didirikan oleh pendiri eBay Pierre Omidyar.

Omidyar kemudian mengalihkan investasinya di Rappler ke manajer lokal situs tersebut, untuk mencegah upaya Duterte untuk menutupnya.

Upaya banding

Ressa, yang juga warga negara AS, dan jurnalis Rusia Dmitry Muratov dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada Oktober 2021 atas upaya mereka untuk "menjaga kebebasan berekspresi."

Ressa sendiri telah berjuang setidaknya menghadapi tujuh kasus pengadilan. Termasuk banding dalam kasus pencemaran nama baik di dunia maya, di mana dia menghadapi vonis enam tahun penjara dan masih bebas dengan jaminan.

Ressa mengatakan, Rappler akan mengajukan banding atas keputusan tersebut. "Kami melakukan upaya hukum sesuai aturan yang ada, sampai ke pengadilan tertinggi di negara itu," ujarnya.

Pusat Jurnalis Internasional (ICFJ) telah mendesak pemerintah Filipina untuk membatalkan perintahnya untuk menutup Rappler.

"Pelecehan hukum ini tidak hanya menghabiskan waktu, uang, dan energi Rappler. Ini memungkinkan kekerasan online tanpa henti dan mengerikan, yang dirancang untuk membungkam reportase independen," kata ICFJ dalam sebuah pernyataan yang diposting di Twitter.

Ferdinand Marcos Jr., putra mantan diktator Filipina, akan dilantik menjadi presiden Filipina, menggantikan Duterte pada hari Kamis (30/06). Aktivis khawatir, di bawah presiden Marcos Jr. situasi hak asasi manusia dan kebebasan berbicara di negara itu, akan semakin memperburuk.

ha/as (AFP)