Islandia terkena dampak kemerosotan ekonomi dunia akhir 2008. Industri investment bankingnya ambruk. Karenanya terjadi demonstrasi dan sejumlah orang cedera. Itu juga sebabkan pemerintah koalisi ambruk Januari 2009. Tapi Islandia tetap damai dan kembali berkembang. Bagi penggagas GPI, Steve Killelea, ini indikasi dan contoh jelas bahwa negara damai lebih ulet dan mampu mereparasi diri.

Denmark sudah duduki peringkat kedua sejak tahun lalu. Seperti negara Skandinavia lainnya, Denmark menikmati hubungan internasional yang baik dan tingkat kriminalitas rendah. Tingkat kepemilikan senjata juga rendah, demikian halnya dengan konflik terorganisir. Sebagai anggota NATO Denmark kirim 500 tentara ke Irak mulai Juni 2003. Tentara ditarik kembali Agustus 2007.

Austria nyatakan diri permanen netral 1955. Artinya: tidak memihak siapapun dalam peperangan. Anggaran militernya secara persentasi dari GDP adalah yang terkecil di dunia. Austria kirim tentara untuk misi penjagaan perdamaian di Serbia dan Afghanistan. Poin diraih dari angka kriminal kecil plus hubungan baik dengan negara tetangga. Negara ini juga diberi nilai bagus dalam hal HAM. Foto: Wina

Negara ini berada di peringkat atas dalam beberapa tahun terakhir. Negara pulau kecil di bagian selatan Samudra Pasifik populasinya hanya empat juta penduduk, 80% tinggal di perkotaan. Menyangkut hubungan antara warga asli Maori dan pendatang Eropa, penggagas GPI Killelea mengatakan negara itu beri contoh kemampuan jembatani perbedaan etnis dan jadi bangsa yang damai. Foto: ibukota Wellington

Swis punya ekonomi dan pemerintahan yang stabil. Negara di pegunungan Alpen itu sudah bersikap netral sejak sebelum Perang Dunia I. Tingkat kriminalitas rendah, tetapi jumlah pembunuhan tinggi. Tentara Swis boleh membawa senjatanya pulang. Bank-bank besar Swis sejak lama jadi surga investor asing karena tingkat kerahasiaan yang tinggi, dan ikut terkena dampak krisis ekonomi global. Foto: Bern.

Rakyat Finlandia nikmati politik kuat dan stabil. Kasus kriminal berat sangat rendah. Tetapi negara itu catat angka pembunuhan sedikit lebih tinggi daripada negara tetangga Skandinavia. Pemerintah Finlandia jalankan politik non aliansi sejak berakhirnya Perang Dingin dan netral menyangkut perang Irak. Finlandia bukan anggota NATO tapi ikut kirim tentara untuk jaga perdamaian di Afghanistan.

Tingkat keamanan dalam negeri Kanada hampir sama dengan negara-negara Skandinavia. Negara itu ikut misi NATO di Afghanistan mulai 2008, dan mengalami kerugian berupa korban jiwa. Foto: sebuah feri di teluk Howe Sound dekat Vancouver

Ekonomi Jepang termasuk dalam lima besar di dunia. Penduduknya berjumlah 127 juta orang, dan dilarang memiliki senjata api. Dari segi rendahnya tingkat kriminalitas dan angka pembunuhan Jepang termasuk yang paling baik di dunia. Foto: skyline Tokyo

Australia adalah negara keenam terbesar di dunia secara geografis. Tingkat konflik intern terorganisir rendah, dan HAM cukup diperhatikan. Tetapi peringkat negara ini turun karena sejak 2003 negara itu kirim ratusan tentara ikut dalam misi di Irak dan Afghanistan yang dipimpin AS. Ekonomi negara itu relatif sehat. Foto: Brisbane.

Dianggap "salah satu negara bekas komunis yang paling stabil dan maju di Eropa Tengah/Timur" oleh CIA. Ceko jadi anggota Uni Eropa 2004 dan ikut dalam grup mata uang Euro di 2012. Tingkat kriminal terorganisirnya rendah. Ceko punya hubungan baik dengan negara tetangganya, kecuali perseteruan soal pembangkit tenaga nuklir dekat perbatasan dengan Austria, yang ditentang warga Austria. Foto: Praha

Ketegangan antara Rusia dan Ukraina memiliki sejarah sejak Abad Pertengahan. Kedua negara memiliki akar yang sama, pembentukan negara-negara Slavia Timur. Inilah sebabnya mengapa Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut kedua negara itu sebagai "satu orang". Namun, sebenarnya jalan kedua negara telah terbagi selama berabad-abad, sehingga memunculkan dua bahasa dan budaya — erat, tapi cukup berbeda.

Ukraina, Rusia, dan Belarus menandatangani perjanjian yang secara efektif membubarkan Uni Soviet pada Desember 1991. Moskow sangat ingin mempertahankan pengaruhnya di kawasan itu dan melihat Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS) yang baru dibentuk sebagai alat untuk melakukannya. Sementara Rusia dan Belarus membentuk aliansi yang erat, Ukraina semakin berpaling ke Barat.

Pada tahun 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani Treaty on Friendship, Cooperation and Partnership, yang juga dikenal sebagai "Perjanjian Besar". Dengan perjanjian ini, Moskow mengakui perbatasan resmi Ukraina, termasuk semenanjung Krimea,kawasan hunian bagi mayoritas etnis-Rusia di Ukraina.

Krisis diplomatik besar pertama antara kedua belah pihak terjadi, saat Vladimir Putin jadi Presiden Rusia masa jabatan pertama. Pada musim gugur 2003, Rusia secara tak terduga mulai membangun bendungan di Selat Kerch dekat Pulau Tuzla Ukraina. Kiev melihat ini sebagai upaya Moskow untuk menetapkan ulang perbatasan nasional. Konflik diselesaikan usai kedua presiden bertemu. 

Ketegangan meningkat selama pemilihan presiden 2004 di Ukraina, dengan Moskow menyuarakan dukungannya di belakang kandidat pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Namun, pemilihan itu dinilai curang. Akibatnya massa melakukan Revolusi Oranye atau demonstrasi besar-besaran selama 10 hari dan mendesak diadakannya pemilihan presiden ulang.

Pada tahun 2008, Presiden AS saat itu George W. Bush mendorong Ukraina dan Georgia untuk memulai proses bergabung dengan NATO, meskipun ada protes dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Jerman dan Prancis kemudian menggagalkan rencana Bush. Pada pertemuan puncak NATO di Bucharest, Rumania, akses dibahas, tetapi tidak ada tenggat waktu untuk memulai proses keanggotaan.

Pendekatan ke NATO tidak mulus, Ukraina melakukan upaya lain untuk meningkatkan hubungannya dengan Barat. Namun, musim panas 2013, beberapa bulan sebelum penandatanganan perjanjian asosiasi tersebut, Moskow memberikan tekanan ekonomi besar-besaran pada Kiev, yang memaksa pemerintah Presiden Yanukovych saat itu membekukan perjanjian. Aksi protes marak dan Yanukovych kabur ke Rusia.

Saat kekuasaan di Kiev kosong, Kremlin mencaplok Krimea pada Maret 2014, menandai awal dari perang yang tidak dideklarasikan antara kedua belah pihak. Pada saat yang sama, pasukan paramiliter Rusia mulai memobilisasi pemberontakan di Donbas, Ukraina timur, dan melembagakan "Republik Rakyat" di Donetsk dan Luhansk. Setelah pilpres Mei 2014, Ukraina melancarkan serangan militer besar-besaran.

Gesekan di Donbass terus berlanjut. Pada awal 2015, separatis melakukan serangan sekali lagi. Kiev menuding pasukan Rusia terlibat, tetapi Moskow membantahnya. Pasukan Ukraina menderita kekalahan kedua, kali ini di dekat kota Debaltseve. Mediasi Barat menghasilkan Protokol Minsk, sebuah kesepakatan dasar bagi upaya perdamaian, yang tetap belum tercapai hingga sekarang.

KTT Normandia di Paris pada Desember 2019 adalah pertemuan langsung terakhir kalinya antara Rusia dan Ukraina. Presiden Vladimir Putin tidak tertarik untuk bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelenskyy. Rusia menyerukan pengakuan internasional atas Krimea sebagai bagian dari wilayahnya, menuntut diakhirinya tawaran keanggotaan NATO bagi Ukraina dan penghentian pengiriman senjata ke sana. (ha/as)