Lama membisu sejak mendarat di Birma hingga kembali ke markas besar PBB di New York, utusan khusus PBB Ibrahim Gambari, hari Jumat ini akan buka suara secara terbuka. Itu sesudah ia menyampaikan laporan resminya, terlebih dahulu kepada Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon, lalu kepada Dewan Keamanan PBB.

Tetapi laporan itu akan disampaikan dalam sidang tertutup dan informal. Ini atas desakan Cina. Alasannya, pertemuan informal akan memungkinkan Ibrahim Gambari maupun para anggota Dewan Keamanan untuk melakukan pertukaran informasi dan diskusi yang leluasa. Terutama dalam merundingkan langkah-langkah yang efektif untuk menekan pemerintah Burma. Di antara anggota tetap Dewan Keamanan, dua negara, yakni Cina dan Rusia, berupaya menghadang dijatuhkannya sanksi lebih keras terhadap pemerintah Burma.

Akan seperti apa buah perjalanan Ibrahim Gambari, masih belum jelas. Cina menyatakan bahwa kunjungan Gambari di Birma sangat berhasil. Untuk itu Menteri Luar Negeri Cina menyampaikan pujiannya kepada Gambari dan pemerintah militer Birma. Namun pada hari yang sama, Sekjen PBB, Ban Ki Moon justru mengatakan bahwa kunjungan itu susah untuk dibilang berhasil. Ban Ki Moon juga menandaskan tekadnya untuk mencari langkah yang tepat bersama Dewan Keamanan untuk mencari penyelesaian masalah Birma.

Namun Cina , pendukung kuat rezim militer Birma pagi-pagi sudah melontarkan peringatan. Sebagaimana diungkap duta besar Cina di PBB, Wang Guangya:

"Saya yakin, masyarakat internasional, negara-negara tetangga Birma, juga Cina, ingin agara Birma mencapai stabilitas, demokrasi, tata pemerintahan yang baik, dan rakyatnya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ini merupakan tujuan bersama kita. Namun masalahnya, bagaimana jalan terbaik untuk membantu mereka".

Duta besar Wang Guangya menandaskan kembali sikap pemerintah Cina, yang menentang diambilnya tindakan keras oleh PBB terhadap rezim militer Birma. Wang Guangya bahkan berupaya agar masalah Burma tidak menjadi agenda resmi Dewan keamanan PBB. Salah satu alasannya, menurut Wang, betapapun hingar bingarnya, kasus Birma tidak mengancam keamanan kawasan.

"Sepanjang menyangkut situasi di Myanmar, benar di sana ada masalah, memang terjadi krisis. Namun itu semua tidak merupakan ancaman keamanan sebagaimana termaktub dalam definisi Dewan Keamanan mengenai ancaman terhadap keamanan dan perdamaian regional maupun internasional. Karenanya, bagi kami, persoalan Myanmar bukan merupakan porsi Dewan Keamanan. Namun Dewan Keamanan bisa memainkan mperan dengan membantu upaya-upaya Sekretaris Jenderal PBB."

Cina memang sedari awal berusaha melokalisasi persoalan Birma. Cina sejak jauh-jauh hari juga sudah melontarkan penolakannya atas kemungkinan dijatuhkannya sanksi-sanksi internasional lebih keras terhadap Birma. Sebagaimana bisa diduga, Cina juga menghindari untuk menyinggung langsung kebrutalan militer Birma dalam memadamkan revolusi para biksu. Malah dengan enteng, duta besar Cina di PBB, Wang Guangya mengatakan:

"Permasalahan di Myanmar memang pelik. Namun itu pada dasarnya merupakan persoalan dalam negeri. Karenanya, pemecahan terhadap masalah Myanmar harus diupayakan oleh orang Myanmar sendiri, antara pemerintah dengan pihak-pihak lainnya. Rumusan dan solusi yang dipaksakan oleh dunia internasional, tidak akan bisa memecahkan masalah di sana."

Dengan sikap Cina seperti itu, sulit untuk mengharapkan peran PBB yang efektif dalam menekan rezim militer Birma. Terlepas dari seperti apa laporan utusan khusu PBB Ibrahim Gambari. Karena Cina adalah anggota tetap Dewan keamanan PBB, dan memiliki hak veto. Dan hubungan serta kepentingan ekonomi khusus dengan Birma.