Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, bersedia menerima pemberian tanda kehormatan Bintang Mahaputera. Tetapi tak dapat hadir dengan alasan pandemi COVID-19.
Iklan
Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, telah menyatakan kesediaan untuk menerima Bintang Mahaputera dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) meskipun tidak hadir dalam penganugerahan di Istana. Mahfud menyebut Gatot tidak hadir karena sejumlah alasan.
"Presiden pada hari ini telah secara resmi menyerahkan Bintang Mahaputera dan Bintang Jasa kepada sekian banyak orang tadi, dari sekian yang dianugerahi Bintang Mahaputera tadi yaitu bapak Gatot Nurmantyo. Tapi dalam suratnya Pak Gatot Nurmantyo itu menyatakan menerima pemberian bintang jasa ini tetapi beliau tidak bisa hadir karena beberapa alasan, pertama karena ini suasana COVID," kata Mahfud dalam video yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (11/11/2020).
Mahfud mengatakan justru karena alasan pandemi COVID-19, penganugerahan digelar dalam dua sesi. Sehingga, kata Mahfud, acara bisa dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari penularan COVID-19.
"Ya justru karena suasana COVID disepakati pada bulan Agustus itu dulu dipecah dua ya, yang separuh bulan Agustus yang separuh sekarang sehingga suasana terpenuhi standarnya," ujar dia.
Meski tak hadir di Istana, kata Mahfud, Gatot tetap akan menerima penghargaan Bintang Mahaputera. Penghargaan tersebut akan dikirim lewat Sekretaris Militer.
"Oh iya nanti dikirim lagi melalui Sekretaris Militer, beliau kan mengatakan di sini beliau menyatakan menerima ini sehingga, hanya tidak bisa hadir penyematannya," tutur dia.
Akrobat Panglima Menuju Istana
Berulangkali manuver Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyudutkan Presiden Joko Widodo. Sang jendral ditengarai memiliki ambisi politik. Inilah sepak terjang Nurmantyo membangun basis dukungan jelang Pemilu 2019.
Foto: Reuters/Beawiharta
Wacana Tentara Berpolitik
Ambisi politik Gatot Nurmantyo sudah tercium sejak akhir 2016 ketika dia mewancanakan hak politik bagi anggota TNI. Menurutnya prajurit saat ini seperti "warga asing" yang tidak bisa berpolitik. Ia mengaku gagasan tersebut cepat atau lambat akan terwujud. "Ide ini bukan untuk sekarang, mungkin 10 tahun ke depan, ketika semua sudah siap."
Foto: Reuters/Beawiharta
Petualangan di Ranah Publik
Bersama Nurmantyo, TNI berusaha kembali ke ranah sipil. Lembaga HAM Imparsial mencatat Mabes TNI menandatangani "ratusan" kerjasama dengan berbagai lembaga, termasuk universitas dan pemerintah daerah. TNI tidak hanya dilibatkan dalam urusan pemadaman kebakaran hutan, tetapi juga pertanian dan pembangunan infrastruktur seperti pada proyek pembangunan jalan Transpapua.
Foto: Imago/Zumapress
Menggoyang Otoritas Sipil
Februari silam Nurmantyo mengeluhkan pembatasan kewenangan panglima TNI dalam hal pengadaan senjata. Pasalnya Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengeluarkan peraturan yang mengembalikan kewenangan pembelian sistem alutsista pada kementerian. Dengan ucapannya itu Nurmantyo dinilai ingin mengusik salah satu pilar Reformasi, yakni UU 03/2002 yang menjamin otoritas sipil atas militer.
Foto: Reuters/Beawiharta
Polemik Dengan Australia
Akhir Februari Nurmantyo secara mendadak membekukan kerjasaman pelatihan militer dengan Australia. Keputusan Mabes TNI dikabarkan mengejutkan Istana Negara. Presiden Joko Widodo akhirnya mengambil sikap mendukung keputusan Nurmantyo dan ikut memperingatkan Australia. Namun sejumlah pejabat tinggi di Canberra menilai kasus tersebut selayaknya diselesaikan tanpa keterlibatan publik.
Foto: Imago/Zumapress
Genderang Xenofobia dari Cilangkap
Bukan kali pertama Nurmantyo membidik Australia. Oktober 2016 dia menyebut negeri jiran itu terlibat dalam "perang proxy" melawan Indonesia di Timor Leste dengan tujuan "memecah belah bangsa." Ia juga mengklaim ancaman terbesar terhadap Indonesia akan berasal dari kekuatan asing yang "berebut energi dari negara equator yang kaya sumber daya alam."
Sejak berakhirnya Pilkada DKI Nurmantyo juga aktif mendekat ke kelompok konservatif muslim. Ketika Kapolri Tito Karnavian mengklaim kepolisian menemukan indikasi makar pada aksi demonstrasi 212 di Jakarta, Nurmantyo mengatakan dirinya "tersinggung, karena saya umat muslim juga." Panglima juga berulangkali memuji pentolan FPI Rizieq Shihab sebagai sosok yang "cinta Indonesia."
Foto: Getty Images/AFP/A. Berry
Teladan di Astana Giribangun
Isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia yang disebarkan kelompok Islam konservatif dan sejumlah tokoh seperti Kivlan Zein dan Amien Rais disambut Nurmantyo dengan mewajibkan prajurit TNI untuk menonton film propaganda orde baru Pengkhianatan G30-S PKI. Setelah melontarkan wacana tersebut, Nurmantyo mengunjungi makam bekas Presiden Soeharto yang menurutnya patut menjadi "tauladan" prajurit TNI
Foto: picture-alliance/dpa
Peluru Panas ke Arah Istana
Polemik terakhir yang dipicu Panglima TNI adalah isu penyelundupan senjata api sebanyak 5500 pucuk. Ia mengklaim laporan tersebut berasal dari data akurat dinas intelijen. Pemerintah mengklarifikasi pembelian itu untuk Kepolisian dan Badan Intelijen Negara. Namun Nurmantyo enggan meluruskan pernyataannya tersebut. (rzn/yf-sumber: antara, detik, cnnindonesia, kompas, tempo, aspi, ipac)
Foto: picture-alliance/Photoshot/A. Kuncahya
8 foto1 | 8
Kirim surat ke Jokowi
Informasi mengenai ketidakhadiran Gatot itu sebelumnya disampaikan Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11). Gatot sudah mengirimkan surat langsung kepada Jokowi terkait alasan ketidakhadirannya itu.
"Pak Gatot mantan Panglima ada bersurat kepada Bapak Presiden tidak hadir, nah isinya mungkin nanti Pak Menko Polhukam yang akan menyampaikan," kata Heru.
Heru mengatakan pihak Istana menghargai sikap Gatot. Namun, Heru menegaskan pemerintah sudah melaksanakan kewajibannya memberikan penghargaan kepada mantan para pejabat.
"Itu haknya beliau yang jelas negara memberikan melaksanakan tugasnya kewajibannya untuk memberikan kepada para mantan-mantan menteri mantan Panglima, Kapolri kepala staf yang memang patut diberikan dan itu kan diproses di dewan gelar kehormatan ada dewan khusus dan itu sudah dilaksanakan," tutur dia.
Iklan
Singgung TNI dan COVID-19
Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, pun mengungkap sekilas isi surat Gatot ke Presiden Jokowi.
"Ya mungkin isinya ada beberapa yang beliau tidak setuju, mungkin kondisi COVID, harus banyak memberikan perhatian kepada TNI. Di suratnya seperti itu dan juga kepada bapak presiden... dan itu haknya beliau," kata Heru kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2020).