Dalam dua bulan terakhir, demonstrasi yang dipelopori Gen Z mengguncang berbagai wilayah dari Kathmandu hingga Jakarta, dari Dili hingga Manila.

Di Nepal, aksi protes tersebut berhasil menjatuhkan pemerintahan. Sementara itu, di Asia Tenggara, meski belum sampai menggulingkan rezim, aksi serupa memaksa pemerintah memberikan konsesi langka untuk mengatasi korupsi dan hak-hak istimewa kaum elite.

Pemicu protes di tiap negara berbeda, tetapi akar permasalahannya sama: minimnya peluang bagi anak muda, ketimpangan yang kian melebar, dan paparan kemewahan elite di layar ponsel Gen Z.

Laporan terbaru Bank Dunia memperkuat gambaran suram ini. Satu dari tujuh anak muda di Cina dan Indonesia menganggur, dan penciptaan lapangan kerja di kawasan ini telah bergeser dari sektor manufaktur ke sektor jasa bergaji rendah, mengikis tangga ekonomi yang dulu membantu jutaan orang naik ke kelas menengah.

Terlebih, kelompok “rentan jatuh miskin” yang sebagian besar diisi anak muda, kini justru lebih besar dibandingkan kelas menengah di sebagian besar negara Asia Tenggara.

Anak muda marah karena ketimpangan

Phil Robertson, Direktur Asia Human Rights and Labor Advocates, mengatakan kepada DW bahwa ini bukanlah hal yang aneh ketika gelombang protes dipimpin anak muda. Unggahan media sosial yang memamerkan kekayaan elite, yang sering kali dianggap hasil dari korupsi pemerintah, semakin memicu kemarahan mereka.

“Ketidakmampuan pemerintah di kawasan ini untuk menjembatani kesenjangan antara si kaya dan si miskin menciptakan lahan subur bagi protes dari anak muda, yang merasa tak takut lagi untuk mengambil risiko dengan turun ke jalan,” ujarnya.

Gelombang protes anak muda

Di Nepal, protes terhadap larangan penggunaan platform media sosial, ditambah dengan kemarahan publik atas korupsi, meledak pada 8 September.

Gerakan ini menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri Khadga Prasad Sharma Oli, membubarkan parlemen, dan membatalkan larangan media sosial.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Tak lama setelahnya, Indonesia dilanda kerusuhan selama berminggu-minggu, dipicu oleh kemarahan terhadap hak-hak istimewa anggota parlemen di tengah krisis biaya hidup. Aksi protes yang dimulai pada akhir Agustus menyebar ke berbagai daerah. Setidaknya sepuluh orang tewas dan ribuan lainnya ditangkap oleh aparat.

Presiden Prabowo Subianto akhirnya merespons dengan memangkas berbagai hak istimewa politisi dan merombak kabinetnya, termasuk mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.

Gelombang berikutnya terjadi di Timor Leste, salah satu negara termiskin di Asia. Ribuan mahasiswa berdemonstrasi di depan parlemen pada akhir September, menentang rencana pembelian mobil baru untuk anggota DPR dan undang-undang yang memberikan pensiun seumur hidup bagi mereka.

Pemerintah akhirnya menyerah. DPR mencabut undang-undang pensiun tersebut dan membatalkan rencana pembelian mobil, sebuah konsesi langka terhadap tekanan massa.

Di Filipina, ribuan anak muda turun ke Taman Rizal Manila pada pertengahan September, memprotes dugaan korupsi senilai USD1,8 miliar (sekitar Rp29,8 triliun) dalam proyek bantuan banjir palsu.

Ketidakadilan ekonomi dan privilese elite jadi isu utama

Dengan partisipasi anak muda yang begitu besar, banyak yang menyebut gelombang ini sebagai “pemberontakan Gen Z”, merujuk pada mereka yang lahir sekitar 1997–2012.

Namun, menurut Gita Putri Damayana, peneliti doktoral di Australian National University, meski Gen Z menjadi motor penggerak dan menyediakan infrastruktur digital, isu utama yang mereka suarakan, yakni ketidakadilan ekonomi dan privilese elite, dirasakan lintas generasi.

Di Indonesia dan Nepal, serikat buruh, pekerja informal, serta jaringan masyarakat sipil yang lebih tua ikut turun ke jalan setelah aksi mahasiswa berhasil menembus tembok ketakutan.

Bridget Welsh, peneliti kehormatan di Asia Research Institute Malaysia, Universitas Nottingham, mengatakan bahwa protes di Timor Leste dan Indonesia didorong kuat oleh anak muda, sementara di Filipina peran mereka juga signifikan meski tidak dominan.

Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Thailand pernah mengalami gelombang protes besar pada 2020–2021, ketika anak muda menantang kekuasaan elite, bahkan menyerukan reformasi terhadap monarki.

Namun, gerakan ini tidak berhasil membawa perubahan struktural. Begitu protes mulai mengancam stabilitas rezim, “negara Thailand menggunakan berbagai bentuk represi untuk membungkam gerakan,” kata Mark Cogan, Associate Professor studi perdamaian dan konflik di Kansai Gaidai University, Osaka.

Menurutnya, sulit membayangkan skenario seperti Nepal terulang di negara Asia Tenggara lainnya.

Menurut Damayana, gerakan protes saat ini juga berbeda dari gelombang besar yang dulu menjatuhkan pemimpin otoriter di Indonesia dan Malaysia. Kali ini, fokusnya “bukan pada menggulingkan pemerintah secara langsung, tetapi menuntut akuntabilitas sistemik dan tata kelola yang lebih baik dalam struktur politik yang ada.”

Akankah pemberontakan Gen Z menyebar?

Pemerintah di Asia Tenggara kini paham bahwa kemewahan elite bisa menjadi pemicu besar kerusuhan sosial.

Namun, peluang untuk kembali ke kebiasaan lama tetap besar. Di negara-negara yang tengah mengalami kemunduran demokrasi seperti Indonesia dan Filipina, aksi anak muda sering dilabeli sebagai “kerusuhan,” “anarkis,” atau bahkan “didanai asing”, strategi lama untuk mendeligitimasi protes.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana mengubah kekuatan massa di jalanan menjadi perubahan nyata melalui reformasi teknis yang lambat, seperti memperjuangkan aturan pemilu yang kredibel, memperkuat lembaga antikorupsi, dan merancang undang-undang secara rinci — hal-hal yang tidak viral di TikTok.

“Energi untuk menanamkan akuntabilitas ke dalam institusi sangat besar — dan proses ini mudah dikuasai atau dilemahkan oleh elite yang justru ingin dibatasi,” ujar Damayana.

Meski begitu, para ahli sepakat bahwa ketegangan politik dan ekonomi yang terus meningkat akan memicu lebih banyak protes anak muda di kawasan ini.

Thailand, yang dilanda krisis politik sejak Maret, diperkirakan akan menggelar pemilu baru sebelum akhir tahun.

Partai Move Forward yang berfokus pada isu anak muda memenangkan pemilu sebelumnya, tetapi dilarang membentuk pemerintahan oleh partai-partai mapan dan kemudian dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tuduhan lemah.

Partai ini kini berganti nama menjadi People’s Party dan masih sangat populer. Jika mereka kembali menang namun dihalangi untuk membentuk pemerintahan, para analis memperkirakan kemarahan anak muda Thailand akan meledak lagi.

Dalam era di mana anak muda saling terhubung lewat media sosial dan kabar menyebar begitu cepat, tak mengejutkan jika keberhasilan protes Gen Z di satu negara menginspirasi aksi serupa di negara lain.

“Ini perkembangan positif untuk memperluas akuntabilitas dan kesetaraan yang sudah lama tertunda,” kata Robertson. “Mudah-mudahan, gerakan ini akan terus menyebar dan mengakhiri praktik para otokrat yang merampok sumber daya negara dan melanggar hak asasi manusia.”

 

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

Editor: Yuniman Farid