Pintu bagi penerapan Syariah Islam di Aceh pertamakali dibuka oleh bekas Presiden Abdurrachman Wahid melalui UU No. 44 Tahun 1999. Dengan cara itu Jakarta berharap bisa mengikis keinginan merdeka penduduk lokal setelah perang saudara berkepanjangan. Parlemen Aceh yang baru berdiri tidak punya pilihan selain menerima hukum Syariah karena takut dituding anti Islam.

Anggaran penerapan Syariah Islam di Aceh ditetapkan sebesar 5% pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBA). Nilainya mencapai hampir 700 milyar Rupiah. Meski begitu Dinas Syariat Islam Aceh setiap tahun mengaku kekurangan uang dan meminta tambahan anggaran. DSI terutama berfungsi sebagai lembaga dakwah dan penguatan Aqidah.

Sebanyak 22 milyar Rupiah mengalir ke lembaga polisi Syariah alias Wilayatul Hisbah. Lembaga yang berwenang memaksakan qanun Islam itu kini beranggotakan 1280 orang. Tugas mereka antara lain melakukan razia di ruang-ruang publik. Tapi tidak jarang aparat WH dituding melakukan tindak kekerasan dan setidaknya dalam satu kasus bahkan pemerkosaan.

Menurut Dinas Syariat Islam, pelanggaran terbanyak Syariah Islam adalah menyangkut Qanun No. 11 Tahun 2002 dan No. 14 Tahun 2003. Kedua qanun tersebut mengatur tata cara berbusana dan larangan perbuatan mesum. Kebanyakan pelaku adalah kaum remaja yang tertangkap sedang berpacaran atau tidak mengenakan jilbab. Untuk itu mereka bisa dikenakan hukuman cambuk, bahkan terhadap bocah di bawah umur

Kelompok HAM mengritik penerapan hukum Islam di Aceh tidak berimbang. Perempuan korban perkosaan misalnya harus melibatkan empat saksi laki-laki untuk mendukung dakwaannya. Ironisnya, jika gagal menghadirkan jumlah saksi yang cukup, korban malah terancam dikenakan hukuman cambuk dengan dalih perbuatan mesum. Adapun terduga pelaku diproses seusai hukum pidana Indonesia.

Perempuan termasuk kelompok masyarakat yang paling sering dibidik oleh Syariah Islam di Aceh. Temuan tersebut dikeluhkan 2013 silam oleh belasan LSM perempuan. Aturan berbusana misalnya lebih banyak menyangkut pakaian perempuan ketimbang laki-laki. Selain itu penerapan Syariat dinilai malah berkontribusi dalam sekitar 26% kasus pelecehan terhadap perempuan yang terjadi di ranah publik.

Ajakan pemerintah Aceh kepada penduduk untuk ikut melaksanakan Syariah Islam justru menjadi bumerang. Berbagai kasus mencatat tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap tersangka pelanggar Qanun. Dalam banyak kasus, korban disiram air comberan, dipukul atau diarak tanpa busana. Jumlah pelanggaran semacam itu setiap tahun mencapai puluhan, menurut catatan KontraS

Badan Pusat Statistik merilis Survey Biaya Hidup setiap lima tahun sekali yang merunut daftar kota dengan Indek Harga Konsumen (IHK) tertinggi. IHK menghitung rata-rata pengeluaran untuk barang dan jasa per rumah tangga di sebuah kota. Menurut survey tersebut, untuk hidup layak di Jakarta penduduk membutuhkan biaya sebesar 7,5 juta Rupiah per bulan.

Lantaran kelangkaan infrastruktur dan mahalnya biaya transportasi, kota-kota di timur Indonesia banyak mengisi daftar 10 besar kota termahal di tanah air. Jayapura adalah salah satunya. Dibutuhkan pendapatan bulanan sebesar 6,9 juta Rupiah buat setiap penduduk untuk bisa hidup layak di ibukota provinsi Papua ini.

BPS menaksir sekitar 35% biaya hidup bulanan digunakan untuk membeli makanan. Sementara sisanya terbagi antara biaya transportasi, rumah, pendidikan dan pengeluaran lain. Ternate mendarat di posisi ketiga kota termahal Indonesia. Kota di kaki gunung Gamalama itu baru saja menaikkan upah minimum menjadi 1,9 juta Rupiah. Padahal menurut BPS, biaya hidup bulanan di Ternate sebesar 6,4 juta Rupiah

Serupa dengan kota satelit lain di sekitar Jakarta, pertumbuhan ekonomi Depok banyak dipengaruhi keberadaan kelas menengah yang bekerja di ibukota. Menurut temuan BPS, biaya hidup rata-rata penduduk kota berkisar 6,3 juta Rupiah. Bandingkan dengan Upah Minimum Kota yang dipatok sebesar 3 juta Rupiah per bulan.

Pulau yang menikmati perjanjian perdagangan bebas dengan Singapura itu mencatat pertumbuhan ekonomi pesat yang digerakkan sektor industri dan pariwisata. Tidak heran jika biaya hidup di Batam termasuk yang tertinggi di Indonesia, yakni sekitar 6,3 juta Rupiah. Sementara upah terendah yang digariskan pemerintah kota tahun ini mencapai 2,9 juta Rupiah per bulan.

Perekonomian ibukota provinsi Papua Barat ini banyak diuntungkan oleh sektor pariwisata. Saat ini sekitar 210 ribu penduduk hidup di Manokwari. Upah minimum yang ditetapkan pemkot berkisar 2,2 juta Rupiah. Sementara biaya bulanan untuk memenuhi standar hidup layak menurut BPS adalah sebesar 6,2 juta Rupiah

Setelah tsunami 2004, Banda Aceh diguyur dana bantuan dan dana otonomi khusus. Namun pertumbuhan ekonomi di kota serambi Mekah itu masih jauh panggang dari api. Biaya hidup yang dinilai layak ditaksir sebesar 6,1 juta/bulan. Namun celakanya pendapatan rumah tangga di Banda Aceh tercatat yang terendah di Sumatera. Baru-baru ini pemerintah kota meningkatkan upah minimum menjadi 2,1 juta Rupiah

Perekonomian Surabaya tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. 2014 silam pendapatan per kapita masyarakat mencapai 84 juta/kapita setiap tahun. Wajar jika kondisi tersebut tercermin pada Survey Biaya Hidup yang dirilis BPS. Menurut survey tersebut, biaya hidup layak di Surabaya mencapai 6 juta Rupiah per bulan. Adapun upah minimum kota dipatok sebesar 3 juta Rupiah

Sejak 2015 silam Kementerian Agama Islam di Arab Saudi melarang masjid menggunakan pengeras suara di bagian luar, kecuali untuk adzan, sholat Jumat, sholat Idul Fitri & Adha, serta sholat minta hujan. Kebijakan ini diambil menyusul maraknya keluhan warga ihwal volume pengeras suara yang terlalu besar. Arab News melaporkan tahun lalu masjid-masjid diperintahkan mencabut toa dari menara.

Keputusan pemerintah Mesir melarang pengeras suara masjid digunakan untuk selain adzan juga didukung oleh Universitas al-Azhar. Larangan ini terutama mulai diawasi sejak bulan Ramadan 2018 lalu. Al-Azhar mengatakan, pengeras suara bisa mengganggu pasien di rumah sakit atau manula dan sebabnya bertentangan ajaran Islam.

Belum lama ini Kementerian Agama Islam di Bahrain memperpanjang larangan penggunaan pengeras suara di masjid selain untuk adzan. Lantaran banyak keluhan, pemerintah juga meminta masjid menurunkan volume pengeras suara. "Islam adalah soal toleransi, bukan mempersulit kehidupan orang lain dengan mengganggu lewat pengeras suara," kata Abdallah al-Moaily, seorang pejabat lokal kepada GulfInsider.

Di Malaysia aturan ihwal pengeras suara masjid bergantung pada negara bagian masing-masing. Penang, Perlis dan Selangor termasuk negara bagian yang melarang pengeras suara digunakan selain untuk adzan. Dalam fatwanya mufti Perlis, Datuk Asri Zainul Abidin, menegaskan larangan tersebut sudah sesuai dengan ajaran nabi Muhammad S.A.W untuk tidak mengganggu ketertiban umum.

Pemerintah setempat tidak menerbitkan ketentuan khusus mengenai pengeras suara masjid. Namun penduduk didorong untuk menyampaikan keluhan jika volume pengeras suara terlalu tinggi. UAE menggariskan suara adzan tidak boleh melebihi batas 85 desibel di kawasan pemukiman agar tidak mengganggu aktivitas warga setempat.

Kementerian agama tidak membatasi volume pengeras suara masjid, melainkan hanya mengatur penggunaan toa untuk keperluan ibadah. Dalam instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, masjid diperkenankan menggunakan pengeras suara untuk adzan dan pembacaan ayat Al-Quran maksimal 15 menit sebelum waktu sholat. Selama sholat masjid hanya boleh menggunakan pengeras suara di bagian dalam.

Pemerintah mengawasi penggunaan pengeras suara yang tak berizin di masjid-masjid. Aturan nasional antara lain membatasi volume pengeras suara di ruang publik menjadi maksimal 10 desibel di atas volume derau di sekitar atau 5dB di atas volume bunyi-bunyian di ruang pribadi. Aturan yang juga didukung ulama Islam India ini diterbitkan untuk menjamin ketertiban umum. (rzn/hp: dari berbagai sumber)