Gerakan memperjuangkan hak perempuan di Iran menghadapi masa kritis. Bulan Januari lalu 'Zanan', yaitu majalah perempuan terbesar di negara itu dilarang terbit. Sebulan sesudahnya pejuang hak perempuan terkemuka Iran, Parvin Ardalan, yang tahun ini mendapat anugerah hadiah Olof Palme, dengan dana sebesar 50.000 dollar AS, tidak diperkenankan meninggalkan Iran untuk menerima sendiri hadiah tsb di Swedia. Padahal saat itu ia sudah duduk dalam pesawat yang siap lepas landas, ketika lewat pengeras suara terdengar ucapan yang mengharuskannya untuk turun dari pesawat. Petugas polisi di bandar udara kemudian mengawalnya kembali, menyita paspornya, dan ia dikenakan tahanan rumah selama 72 jam.

Tentu mengherankan, betapa pihak penguasa Iran merasa sedemikian takut pada seorang perempuan, yang tetap berani buka mulut mengemukakan hal-hal yang sebenarnya terjadi walaupun menghadapi sejumlah ancaman.

Parvin Ardalan sejak sekitar 15 tahun terutama memperjuangkan hak perempuan yang tertindas oleh ideologi fundamentalis yang digunakan di banyak negara Islam. Dengan blog-nya "Iranian Feminist Tribune", setiap harinya ia menjangkau sekitar 70.000 pembaca, tetapi akhir tahun 2005 situs itu tidak dapat lagi diakses oleh pengguna internet di Iran sendiri.

Selain itu masalahnya, wartawati kontroversial kelahiran tahun 1971 itu ikut memprakarsai aksi yang bertujuan mengumpulkan satu juta tanda tangan menentang diskriminasi terhadap kaum perempuan di Iran. Kampanye tsb menghadapi kesulitan besar setelah belakangan ini sejumlah rekan Parvin Ardalan juga ditahan oleh pihak keamanan Iran.

Bulan Agustus 2006 berbagai organisasi hak perempuan di Iran menjalankan kegiatan yang berambisi tinggi. Dengan aksi pengumpulan tanda tangan mereka hendak menunjukkan bahwa dalam masyarakat Iran kaum perempuan masih terus dianak-tirikan. Mereka masih tetap merasa sebagai 'warga kelas dua'. Apakah dalam kasus perkawinan, perceraian, penerimaan warisan atau menjadi wali anak-anak, hak mereka jauh lebih kecil dari hak yang dimiliki kaum pria. Demikian pula di hadapan pengadilan, pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang perempuan tidak sama bobotnya dengan pernyataan pria.

Oleh sebab itu kampanye berambisi dari gerakan yang memperjuangkan hak perempuan di Iran itu bertujuan mengumpulkan satu juta tanda-tangan, untuk menyingkirkan UU yang mendiskriminasi perempuan. Tetapi tuntutan mereka sama sekali tidak digubris oleh lembaga-lembaga pemerintah Iran. Bukan itu saja. Sejak masa pemerintahan Presiden Ahmadinejad, rejim penguasa semakin bersikap tegas terhadap wakil-wakil media dan organisasi HAM independen. Hal yang tidak menyenangkan itu harus dialami oleh gerakan hak perempuan Iran, seperti dituturkan oleh dua aktifis dari kampanye pengumpulan satu juta tanda-tangan tsb:

"Teman-teman saya dan saya mengumpulkan tanda-tangan di kereta bawah tanah di Teheran. Tepatnya di gerbong-gerbong khusus perempuan. Tetapi belum lama ini ada beberapa di antara kami yang ditahan. Padahal kaum perempuan yang tradisional pun mendukung kampanye satu juta tanda-tangan, yang memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di berbagai bidang. Jelasnya menggeluti masalah-masalah yang dihadapi oleh tiap perempuan."

Tetapi peluang, bahwa kampanye serupa itu pada suatu hari akan berhasil, kini boleh dikatakan lenyap. Menurut pihak pemrakarsa kampanye tsb, sampai akhir bulan Februari lalu terdapat seluruhnya 43 aktifis perempuan yang ditahan untuk sementara dan diinterogasi, setelah mereka tertangkap oleh petugas keamanan, saat mengumpulkan tanda-tangan di kereta bawah tanah, bus dan taman-taman umum.

Tuduhan yang biasanya digunakan adalah, bahwa para aktifis perempuan itu membahayakan keamanan nasional dan menjalankan propaganda yang berlawanan dengan negara. Tetapi para aktifis kampanye pengumpulan sejuta tanda-tangan ini membantah tuduhan tsb. Aksi-aksi seperti ini merupakan cerminan kebebasan sosial dalam kerangka konstitusi. Demikian dikemukakan belum lama berselang oleh Shirin Ebadi, penerima Hadiah Nobel Perdamaian tahun 2003.

Sejumlah tokoh feminis sekuler Iran juga sudah lama tidak punya harapan lagi, bahwa dalam sistem Islam yang otoriter perubahan memang akan pernah terwujud. Artinya untuk memperbaiki status hukum mereka melalui reformasi. Roxana Zadeh yang sementara ini sudah tinggal di Jerman, telah melepaskan semua ilusinya. Menurut Roxana Zadeh:

"Di Iran jumlah mahasiswi melebihi 60 persen. Ini pun berulang kali ditegaskan oleh Shirin Ebadi. Tetapi di dunia profesi hanya terdapat tiga persen perempuan akademisi. Tentunya timbul pertanyaan, apa artinya 60 persen itu, kalau hanya tiga persen yang terjun ke dunia profesi? Sisanya, berusaha mendapatkan ijazah, kemudian hanya menjadi ibu rumah tangga? Ini masalah rumit, yang seringnya tidak diperhatikan. Shirin Ebadi juga mengatakan, sejak dua tahun perempuan memang juga dapat bekerja sebagai hakim. Tetapi hanya di pengadilan urusan keluarga. Itu pun hanya sebagai hakim pendamping, dan bukan yang mengambil keputusan. Tanpa pria, perempuan tidak dapat menjalankan profesi itu."

Walaupun demikian para pejuang hak perempuan yang gigih, sekarang pun sudah berhasil meraih keberhasilan meskipun baru sedikit. Misalnya saja dalam soal perceraian, peraturan cuti hamil atau dalam UU ketenaga-kerjaan. Hanya saja dalam pemisahan ketat antara perempuan dan laki-laki di tempat-tempat umum, sampai sekarang boleh dikatakan hampir tidak ada perubahan. Apakah itu dalam bus umum, perkuliahan, pergelaran konser atau acara-acara olahraga.

Dengan latar belakang tatanan masyarakat patriarchat di bawah doktrin kekuasaan fundamentalis Islam, "velayat-e-faqih" yang nampaknya tidak bisa diganggu gugat lagi, kiranya kurang realistis, bahwa penyetaraan bagi kaum perempuan dalam waktu dekat dapat dicantumkan dalam konstitusi. Saat ini gerakan perempuan Iran memang harus kembali menghimpun diri untuk menanggulangi pukulan yang diderita dalam perjuangan mereka. (dgl)