Sejak demo sopir taksi yang pertama dilakukan di Jakarta pada pertengahan Maret lalu, media tak berhenti memberitakan tentang kelangsungan bisnis transportasi berbasis aplikasi, Uber dan Grab di Indonesia.

Pasalnya, dinamika seputar nasib kedua perusahaan aplikasi asal luar negeri tersebut memang menarik untuk diikuti. Bukan hanya soal aksi anarkis beberapa sopir taksi yang membumbui demo kedua atau soal promosi gratis dari salah satu perusahaan taksi setelah sopirnya ikut mogok. Tetapi juga soal perbedaan pendapat beberapa pihak, seperti Dephub, Kominfo, Organda, dan Kepala Daerah, terkait legalitas dan bentuk operasi aplikasi tersebut.

Bagi saya sendiri, sebagai perempuan bekerja yang tinggal di ibu kota, terlepas dari kontroversi yang dibawanya, moda transportasi berbasis daring, seperti Uber atau Grab, memang sangat memberikan manfaat. Maklumlah, walaupun sudah banyak kaum hawa yang berpergian dengan mengendarai motor dan mobil sendiri, saya masih termasuk kelompok yang sangat menggantungkan mobilitasnya pada kendaraan umum.

Sistem yang tak terintegrasi

Sehari-hari, kalau lagi tidak bisa nebeng sama suami, saya menggunakan Transjakarta, yang belakangan ini layanannya sudah menjadi lebih baik, tetapi sayang belum terintegrasi secara optimal dengan angkutan yang dapat menghubungkan penumpang dari halte utama ke daerah tempat tinggal.

Jadwal reguler keberangkatan bis dari setiap halte juga belum dapat dipastikan. Oleh karena itu, tidak jarang saya masih menggunakan jasa taksi, kalau dulu hanya ada mobil sedan yang warna biru dan putih, tetapi sudah hampir satu tahun belakangan saya punya lebih banyak pilihan karena menggunakan yang berbasis aplikasi.

Uber dan Grab tidak hanya menawarkan jenis mobil yang berbeda-beda, tetapi juga harga yang lebih murah, serta kemudahan karena kendaraan penjemput akan datang hanya dengan satu sentuhan di layar telepon pintar saya. Selain itu, keamanan pun cukup terjamin karena sebelum naik saya dapat mengetahui siapa sopir dan bagaimana reputasinya. Bahkan salah satu dari aplikasi tersebut memungkinkan saya untuk membagikan posisi lokasi saya kepada suami.

Buat saya, dan saya yakin juga buat banyak perempuan lainnya yang biasanya sangat memperhatikan masalah keamanan, hal ini adalah jawaban dari kecemasan kami. Biasanya, rasa aman hanya dapat diperolah kalau kami naik taksi tertentu, yang belakangan argonya cenderung menjadi lebih mahal. Sementara taksi-taksi lainnya, kalaupun menawarkan tarif lebih murah, tetapi sangat jarang menjanjikan keamanan dan kenyamanan.

Sementara itu, tidak sedikit kaum pria juga belakangan lebih suka menggunakan Uber atau Grab, walau sebelumnya mereka mengendarai mobil atau motor sendiri. Beberapa teman saya mengatakan bahwa mereka merasa seperti punya sopir pribadi. Apalagi dengan adanya fasilitas fare split misalnya, beberapa orang yang naik satu kendaraan yang sama bisa membayar ongkos dengan lebih murah.

Bagaimana kelas menangah bawah?

Hal-hal di atas menggambarkan bahwa memang kehadiran Uber dan Grab membawa mafaat bagi masyarakat perkotaan. Tetapi, tentu saja hal ini tidak berarti bahwa aplikasi tersebut adalah solusi terbaik bagi mobilitas warga, karena saya yakin penggunanya masih didominasi oleh kelas menengah ke atas. Lantas, bagaimana dengan yang lainnya?

Saya pernah studi dan bekerja di Jerman, di mana kebanyakan orang, tua dan muda, kaya dan miskin, tidak sungkan memilih naik sepeda atau cukup jalan kaki ke tempat tujuannya. Namun, tidak sedikit yang sekalipun punya cukup uang dan memiliki mobil di garasi, tetap memilih menggunakan transportasi umum, karena nyaman, dapat dipercaya, dan dianggap lebih ramah lingkungan. Harga tiket sebetulnya tidak terlalu murah, tetapi bagi warga yang memilih berlangganan, tersedia berbagai macam pilihan yang menguntungkan.

Solusi penulis

Sebagai penduduk Jakarta saya sangat berharap bahwa layanan angkutan umum seperti Transjakarta dan kereta komuter dapat terus diperluas dan diperbaiki. Misalnya untuk Transjakarta, selain jumlah armada perlu ditambah sehingga dapat mengurangi waktu tunggu, alangkah baiknya jika ke depan juga tersedia jadwal yang teratur dan dapat dipercaya, dan bahkan dapat diakses secara online melalui satu aplikasi yang profesional dan tersedia di berbagai sistem operasi. Masih sering saya lihat empat sampai lima bis berjejer antri di satu halte. Setahu saya, aplikasi yang sekarang ada masih belum optimal fungsi-fungsinya.

Selain itu, yang penting dipikirkan juga adalah agar dari halte utama Transjakarta dan stasiun kereta komuter masyarakat dapat menuju tempat tinggalnya dengan menggunakan bis kecil atau angkot yang layanannya profesional seperti Transjakarta. Kalau sekarang angkot-angkot masih dikelola pribadi, kurang nyaman dan seringkali juga tidak aman. Oleh karena itu, banyak yang lebih memilih melanjutkan dengan taksi atau minimal naik ojek.

Akhirnya, meski sedang sibuk mengurus soal regulasi terkait transportasi berbasis aplikasi, semoga pemerintah dan organisasi terkait seperti organda tak lupa dengan urusan penyediaan transportasi publik massal yang aman, nyaman dan dapat dipercaya. Sebab prinsipnya, yang terakhir ini berdampak langsung ke masyarakat luas dan dapat menjadi solusi atas kemacetan lalu lintas yang belakangan ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga merambat ke kota-kota besar lain di Indonesia. Media pun perlu konsisten mengawasi pemerintah dalam penyediaan dan pengelolaan transportasi massal, karena ini terkait dengan hak mobilitas bagi warga. Semoga Jakarta bisa menjadi contoh.

Penulis:

Verlyana (Veve) Hitipeuw adalah alumni program master International Media Studies di DW Akademie yang mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah Jerman selama dua tahun. Ia juga sempat bekerja untuk Global Media Forum, konferensi internasional tahunan di Bonn. Sekarang ia bekerja di Jakarta sebagai Senior Consultant di Kiroyan Partners. Tulisan ini adalah pendapat pribadi.

@V2_veve

*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWNesia menjadi tanggung jawab penulis.