Rapat paripurna DPR mengesahkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih. Tommy telah dinyatakan lolos fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi XI DPR.
Thomas Djiwandono (kedua dari kanan) resmi disahkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia setelah dinyatakan lolos uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi XI DPR Foto: Ilyas Fadilah/detikcom
Iklan
Rapat paripurna DPR mengesahkan Thomas Djiwandono atau Tommy sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih. Tommy telah dinyatakan lolos fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi XI DPR.
Pengesahan itu diambil dalam rapat paripurna ke-12 masa persidangan III tahun sidang 2025-2026, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/01). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa.
Hadir pula dalam rapat paripurna tersebut Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Mulanya, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun melaporkan hasil fit and proper test terhadap Tommy yang digelar pada Senin (26/01) lalu.
Kemudian, Saan yang memimpin rapat paripurna menanyakan persetujuan kepada anggota Dewan yang hadir. Anggota DPR yang hadir pun kompak mengesahkan Tommy Djiwandono jadi Deputi Gubernur BI.
"Apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon Deputi Gubernur BI tersebut, apakah dapat disetujui?" tanya Saan yang dijawab setuju oleh anggota DPR.
Selanjutnya, Tommy Djiwandono akan membacakan sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA). Tommy Djiwandono akan menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia 2026-2031.
Catatan Politik Indonesia 2025: Kebijakan yang Diperdebatkan
Sepanjang 2025, sejumlah kebijakan memicu perdebatan dan protes publik. Dari program sosial berbiaya besar hingga kebijakan yang dianulir, menimbulkan pertanyaan soal tarik-ulur kepentingan negara dan akuntabilitas.
Foto: BPMI Setpres/Kris
Makan Bergizi Gratis: Mahal dan bermasalah
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan sebagai upaya memperbaiki gizi anak dan menekan stunting. Namun, pelaksanaannya menuai kritik. Mulai dari kesiapan dapur dan distribusi, hingga anggaran jumbo. “Jika memang berat bagi pemerintah memberhentikan sementara program MBG ini, maka ada sesuatu di luar akal sehat pemerintah yang bermain,” kata Nailul Huda, Direktur Ekonomi CELIOS.
Foto: Algadri Muhammad 2025
Polemik elpiji 3 kg: Subsidi dan realita di lapangan
Kebijakan penataan distribusi tabung gas elpiji 3 kilogram memicu kelangkaan dan antrean panjang di berbagai daerah. Pemerintah menyatakan program ini bertujuan memastikan subsidi tepat sasaran. Namun, kebijakan tersebut menuai kritik karena dinilai diterapkan tanpa kesiapan data dan mekanisme distribusi yang memadai.
Foto: World Economic Forum/Ciaran McCrickard/Avalon/picture-alliance
Revisi UU TNI dan kekhawatiran melemahnya supremasi sipil
Revisi UU TNI yang memperluas peran prajurit aktif di jabatan sipil memicu kekhawatiran melemahnya supremasi sipil dan potensi tumpang tindih kewenangan. Pemerintah beralasan langkah ini diperlukan untuk menghadapi ancaman keamanan baru, seperti terorisme dan siber. Namun, kritik menyebut kebijakan ini mengabaikan prinsip kontrol sipil dan berisiko menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.
Foto: Agung Kuncahya B./Xinhua/picture alliance
Tunjangan DPR naik di tengah tekanan ekonomi masyarakat
Kenaikan anggaran tunjangan dan fasilitas DPR pada 2025 memicu kritik publik serta demonstrasi di berbagai daerah. Langkah ini dinilai tidak sensitif di tengah tekanan ekonomi dan tingginya angka kemiskinan, memunculkan pertanyaan soal prioritas belanja negara. Pemerintah berdalih kenaikan diperlukan untuk mendukung kinerja legislatif, tetapi transparansi anggaran dipertanyakan.
Foto: Timur Matahari/AFP/Getty Images
Raja Ampat dan pencabutan izin tambang nikel
Pemerintah mencabut izin tambang nikel di Raja Ampat setelah ramai pemberitaan soal ancaman terhadap ekosistem laut dan darat. Pakar hukum tata negara Herdiansyah Hamzah menilai penerbitan izin bermasalah karena adanya larangan tambang di pulau kecil. “Artinya ada kongkalikong antara otoritas pemberi izin dan perusahaan tambang,” katanya.
Foto: Sumaryanto Bronto/Greenpeace
Pemerintah tolak tawaran bantuan asing untuk banjir Sumatra
Pemerintah menolak menetapkan status bencana nasional dan tawaran bantuan asing dalam penanganan banjir besar di Sumatra, dengan alasan kapasitas nasional masih mencukupi untuk menangani bencana tersebut. Namun, keputusan ini memicu perdebatan publik, terutama terkait urgensi bantuan kemanusiaan dan transparansi penilaian kebutuhan di tengah skala dampak bencana yang dianggap besar.
Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP
6 foto1 | 6
Sebelumnya, Komisi XI DPR menyetujui Wamenkeu Thomas Djiwandono atau Tommy menjadi Deputi Bank Indonesia. Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menggantikan Juda Agung, yang sebelumnya mengundurkan diri.
Setelah terpilih di Komisi XI DPR, Tommy memastikan independensi Bank Indonesia tetap terjaga meski sebelumnya merupakan kader Partai Gerindra.
"Bahwa undang-undang independensi Bank Indonesia itu sangat kuat. Kedua, saya melewati semua proses yang harus dilakukan berdasarkan undang-undang itu," kata Thomas usai uji kelayakan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/01).
Tommy menjelaskan telah mundur dari jabatan Bendahara Umum Partai Gerindra sejak Maret 2025. Kemudian, pada 31 Desember 2025, dirinya juga telah mundur dari keanggotaan Partai Gerindra.
"2025, Maret saya sudah tidak menjadi Bendahara Umum. Sebelumnya saya Bendahara Umum Gerindra 17 tahun ya," jelasnya.
"Di bulan Maret tahun lalu, saya tidak menjadi Bendahara Umum lagi. Nah, tanggal 31 Desember tahun lalu itu saya keluar dari keanggotaan Gerindra," sambung dia.
