Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana, menyayangkan posisi yang diambil Indonesia. Sebagai negara berkebijakan politik luar negeri bebas aktif seharusnya RI jaga jarak yang sama dalam konflik Ukraina-Rusia.
Iklan
Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, mengomentari pihak Indonesia menyetujui resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang meminta Rusia menyetop invasi ke Ukraina. Hikmahanto menyayangkan keputusan ini.
"Patut disayangkan posisi yang diambil oleh Indonesia karena empat alasan," jelas Hikmahanto dalam keterangannya, Kamis (03/03).
Alasan pertama, Hikmahanto merasa seolah-olah Indonesia berada dalam posisi sebagai hakim terkait serangan Rusia. Hikmahanto menyebut secara tak langsung, Indonesia menentukan tindakan invasi Rusia sebagai salah.
"Padahal dua negara yang berseteru pasti memiliki justifikasi berdasarkan Piagam PBB dan hukum internasional. Satu hal yang pasti Rusia tidak akan menyatakan dirinya melakukan perang agresi atau serangan terhadap integritas wilayah negara lain," kata Hikmahanto.
Hal tersebut dikarenakan perang agresi, pasca Perang Dunia II dilarang. Hikmahanto menyebut perang hanya boleh bila dimandatkan oleh PBB atau dalam rangka membela diri.
"Kedua, dengan posisi mendukung berarti Indonesia hanya mengekor AS dan kawan-kawan (dkk). Sebagai negara yang menjalankan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif seharusnya Indonesia menjaga jarak yang sama dalam perseteruan antara Ukraina dan Rusia," imbuh Hikmahanto.
Indonesia, kata Hikmahanto, tidak perlu melibatkan diri dalam pertikaian dua negara layaknya AS dkk yang cenderung berpihak pada Ukraina.
"Ketiga, Indonesia seolah melupakan sejarah yang pernah dialami di masa lalu. Di masa lalu Indonesia pernah pada posisi seperti Rusia terkait status Timor Timur (Timtim)," tuturnya.
Saat itu, jelas Hikmahanto, narasi yang digunakan oleh Indonesia adalah rakyat Timtim berkeinginan untuk bergabung ke Indonesia. Namun, oleh AS dkk dihakimi sebagai tindakan aneksasi.
"Terakhir, posisi yang diambil oleh perwakilan Indonesia di PBB tidak sesuai dengan arahan dari Presiden," jelas Hikmahanto.
Diberitakan sebelumnya, Indonesia bersama 140 negara lain menyetujui resolusi PBB yang meminta Rusia menghentikan serangannya ke Ukraina.
Tokoh-tokoh di Dunia Kecam Invasi Rusia ke Ukraina
Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan mulai menggempur Ukraina secara militer 24 Februari 2022. Banyak pemimpin dunia, atlet, dan bintang mengutuk invasi yang dilancarkan Rusia terhadap tetangganya tersebut.
Foto: Kremlin/AFP
Putin bermuka dua
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebutkan, Presiden Rusia Vladimir Putin 'bermuka dua' setelah dia memerintahkan operasi militer terhadap Ukraina, tak lama setelah dirinya berunding dengan Putin melalui sambungan telepon. "Ya, bermuka dua, ada pilihan yang disengaja dan sadar untuk meluncurkan perang ketika kita masih bisa merundingkan perdamaian," kata Macron.
Foto: John Thys/AFP/Getty Images
Runtuhkan keamanan Eropa
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengutuk invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina. "Kami tidak akan membiarkan Presiden Putin meruntuhkan arsitektur keamanan Eropa," ujar von der Leyen. Ia menegaskan, UE akan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia. "Kami akan membekukan aset Rusia di Uni Eropa dan menghentikan akses bank Rusia ke pasar keuangan Eropa."
Foto: Olivier Hoslet/Pool/EPA/AP/picture alliance
Kesalahan besar
Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan, serangan Rusia benar-benar tanpa pembenaran dan menyebutnya perang Putin. "Akan menjadi jelas bahwa Putin telah membuat kesalahan besar dengan melancarkan perang ini," kata Scholz. Ia juga menambahkan, Rusia akan membayar "harga yang pahit" karena menyerang tetangganya tersebut.
Foto: Clemens Bilan/Getty Images
Dukungan buat Ukraina dari Inggris
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson lewat cuitannya di Twitter mengatakan, Inggris akan meningkatkan dukungannya ke Ukraina. Dia menegaskan, Inggris tidak bisa dan tidak boleh berpaling untuk membantu Ukraina. "Saya tidak percaya diktator Rusia akan menaklukkan Ukraina dan keyakinan mereka yang penuh semangat bahwa negara mereka harus merdeka," kata Johnson.
Foto: Matt Dunham/AP Photo/picture alliance
Sanksi dari AS
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah mengumumkan serangkaian sanksi baru, yang menargetkan bank dan industri Rusia. "Kami sengaja merancang sanksi ini untuk memaksimalkan dampak pada Rusia dan meminimalkan dampak pada sekutu kami. Kami tidak bertindak sendiri. Kami telah membangun koalisi yang mewakili setengah dari ekonomi dunia," tutur Biden.
Foto: Brendan Smialowski/AFP
Iran salahkan NATO
Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian melalui cuitannya di Twitter, menyalahkan "provokasi NATO" atas serangan yang dilancarkan Rusia terhadap Ukraina. Meski demikian, ia menekankan perang bukanlah sebuah solusi dan menulis "penting untuk membuat gencatan senjata dan menemukan solusi politik yang demokratis."
Foto: Fadel Itani/NurPhoto/picture alliance
Indonesia desak "setop perang"
Presiden RI Joko Widodo belum memberikan pernyataan lengkap terhadap operasi militer yang digelar Rusia di Ukraina. Namun, di tengah kondisi yang sedang memanas, pada hari pertama invasi Rusia ke Ukraina, melalui cuitannya via twitter Jokowi menyerukan agar perang bisa dihentikan. "Setop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia," cuit Jokowi.
Foto: Presidential Secretariat Press Bureau
Absen di GP Rusia
Juara dunia Formula 1 asal Jerman, Sebastian Vettel mengatakan, dirinya tidak akan berpartisipasi dalam putaran Grand Prix Rusia pada bulan September mendatang jika invasi terus berlanjut dalam keadaan seperti saat ini. "Saya kasihan kepada orang-orang, orang-orang tidak bersalah yang kehilangan nyawanya, yang terbunuh gara-gara alasan bodoh dan kepemimpinan yang sangat, sangat aneh dan gila."
Foto: Jerry Andre/Laci Perenyi/picture alliance
Dibutakan kekuasaan
Penyanyi dan rapper perempuan asal AS Cardi B turut menentang serangan yang dilancarkan Rusia. Lewat cuitannya ia berharap agar para pemimpin dunia yang berkonflik tidak dibutakan kekuasaan dan benar-benar memikirkan nasib warganya yang menjadi korban krisis tersebut. "Perang, sanksi, invasi harus menjadi hal terakhir yang harus dikhawatirkan para pemimpin ini," kata Cardi B. (Ed: rap/as)
Foto: Kevin Winter/Getty Images
9 foto1 | 9
Mayoritas negara setujui resolusi PBB
Momen voting ditayangkan lewat siaran langsung di kanal YouTube PBB. Sidang dipimpin oleh Presiden Majelis Umum PBB Abdulla Shahid. Tepuk tangan bergemuruh, terlihat Wakil Tetap Ukraina di PBB Sergiy Kyslytsya berdiri dan bertepuk tangan, sedangkan Wakil Tetap Rusia di PBB Vasiliy Nebenzia duduk dengan masker turun ke bawah bibir.
Iklan
Berikut rinciannya jumlah negara yang menyetujui resolusi PBB:
Setuju: 141 negara
Tidak setuju: 5 negara
Tak memberikan suara: 35 negara
Dalam layar, terlihat Indonesia menjadi salah satu dari 141 negara yang menyetujui resolusi ini. Dari Asia Tenggara, ada pula Malaysia, Singapura, Timor Leste, Singapura, hingga Thailand yang juga menyetujui resolusi ini. Afghanistan yang kini dipimpin Taliban juga menyetujui resolusi untuk menghentikan invasi Rusia ke Ukraina ini. (pkp/ha)