Pria kelahiran Malang, 8 November 1963 silam itu memulai kariernya sebagai pilot TNI Angkatan Udara di Skuadron 4 Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur. Tugas Skadron Udara 4 adalah mengoperasikan pesawat angkut ringan untuk Operasi Dukungan Udara dan SAR terbatas. Ia dianggap kandidat tepat yang dapat mendukung kebijakan maritim pemerintahan Jokowi.

Hadi Tjahjanto bukan orang baru di lingkaran Joko Widodo. Tahun 2010-2011, saat Hadi menjabat sebagai Komandan Lanud Adi Soemarmo, Joko Widodo adalah Wali Kota Solo. Kedekatan ini berlanjut, ketika Jokowi duduk di Istana. Karier Hadi meroket menyalip seniornya. Dalam waktu tiga tahun, Hadi tercatat dua kali dipromosikan hingga akhirnya menduduki posisi KSAU.

Perwira lulusan 1986 itu meraih bintang saat menjabat sebagai Dirops dan Lat Basarnas (2011). Namanya dikenal publik ketika menjadi Kepala Dinas Penerangan TNI AU tahun 2013. Dua tahun kemudian, Hadi didapuk sebagai Sesmil Presiden. Ia langsung menyandang bintang tiga saat duduki posisi Irjen Kementerian Pertahanan (2016). Awal tahun 2017, Hadi dilantik menjadi KSAU dengan 4 bintang di pundak.

Hadi Tjahjanto cepat menangkap sejumlah kode dari Presiden Jokowi. Pada Jumat, 10 November 2017, saat peresmian pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia, Jokowi melihat siswi SD hendak jatuh di barisan depan. Ia pun memberi kode kepada ajudannya. Namun Hadi yang justru berlari dari barisan belakang, menggendong anak kecil tersebut. Hadi menyebutkan bahwa ia sudah biasa membaca gerakan Jokowi.

Jika resmi terpilih maka ini kali pertama sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, panglima TNI akan kembali dipimpin prajurit dari matra udara. Terakhir panglima TNI dari Angkatan Udara adalah Marsekal (Purnawirawan) Djoko Suyanto (2006-2007). Pada beberapa periode sebelumnya Panglima TNI lebih sering dijabat matra Angkatan Darat dan Laut.

Salah satu alasan mengapa panglima TNI segera diganti adalah untuk menjaga netralitas dan profesionalisme militer, terlebih setelah berhembus spekulasi bahwa Gatot Nurmantyo akan maju di pilpres 2019. Kesiapan TNI mengamankan Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilihan Presiden 2019 dianggap sebagai tugas besar pertama jika Hadi Tjahjanto terpilih menjadi Panglima TNI. ts/hp (kompas.com, detik.com)

Ambisi politik Gatot Nurmantyo sudah tercium sejak akhir 2016 ketika dia mewancanakan hak politik bagi anggota TNI. Menurutnya prajurit saat ini seperti "warga asing" yang tidak bisa berpolitik. Ia mengaku gagasan tersebut cepat atau lambat akan terwujud. "Ide ini bukan untuk sekarang, mungkin 10 tahun ke depan, ketika semua sudah siap."

Bersama Nurmantyo, TNI berusaha kembali ke ranah sipil. Lembaga HAM Imparsial mencatat Mabes TNI menandatangani "ratusan" kerjasama dengan berbagai lembaga, termasuk universitas dan pemerintah daerah. TNI tidak hanya dilibatkan dalam urusan pemadaman kebakaran hutan, tetapi juga pertanian dan pembangunan infrastruktur seperti pada proyek pembangunan jalan Transpapua.

Februari silam Nurmantyo mengeluhkan pembatasan kewenangan panglima TNI dalam hal pengadaan senjata. Pasalnya Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengeluarkan peraturan yang mengembalikan kewenangan pembelian sistem alutsista pada kementerian. Dengan ucapannya itu Nurmantyo dinilai ingin mengusik salah satu pilar Reformasi, yakni UU 03/2002 yang menjamin otoritas sipil atas militer.

Akhir Februari Nurmantyo secara mendadak membekukan kerjasaman pelatihan militer dengan Australia. Keputusan Mabes TNI dikabarkan mengejutkan Istana Negara. Presiden Joko Widodo akhirnya mengambil sikap mendukung keputusan Nurmantyo dan ikut memperingatkan Australia. Namun sejumlah pejabat tinggi di Canberra menilai kasus tersebut selayaknya diselesaikan tanpa keterlibatan publik.

Bukan kali pertama Nurmantyo membidik Australia. Oktober 2016 dia menyebut negeri jiran itu terlibat dalam "perang proxy" melawan Indonesia di Timor Leste dengan tujuan "memecah belah bangsa." Ia juga mengklaim ancaman terbesar terhadap Indonesia akan berasal dari kekuatan asing yang "berebut energi dari negara equator yang kaya sumber daya alam."

Sejak berakhirnya Pilkada DKI Nurmantyo juga aktif mendekat ke kelompok konservatif muslim. Ketika Kapolri Tito Karnavian mengklaim kepolisian menemukan indikasi makar pada aksi demonstrasi 212 di Jakarta, Nurmantyo mengatakan dirinya "tersinggung, karena saya umat muslim juga." Panglima juga berulangkali memuji pentolan FPI Rizieq Shihab sebagai sosok yang "cinta Indonesia."

Isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia yang disebarkan kelompok Islam konservatif dan sejumlah tokoh seperti Kivlan Zein dan Amien Rais disambut Nurmantyo dengan mewajibkan prajurit TNI untuk menonton film propaganda orde baru Pengkhianatan G30-S PKI. Setelah melontarkan wacana tersebut, Nurmantyo mengunjungi makam bekas Presiden Soeharto yang menurutnya patut menjadi "tauladan" prajurit TNI

Polemik terakhir yang dipicu Panglima TNI adalah isu penyelundupan senjata api sebanyak 5500 pucuk. Ia mengklaim laporan tersebut berasal dari data akurat dinas intelijen. Pemerintah mengklarifikasi pembelian itu untuk Kepolisian dan Badan Intelijen Negara. Namun Nurmantyo enggan meluruskan pernyataannya tersebut. (rzn/yf-sumber: antara, detik, cnnindonesia, kompas, tempo, aspi, ipac)

Presiden Joko Widodo kokoh bertengger di puncak elektabilitas dengan 38,9% suara. Popularitas presiden saat ini "cendrung meningkat," kata Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan.

Untuk sosok yang sering absen dari kancah politik praktis pasca pemilu, nama Prabowo masih mampu menarik minat pemilih. Sebanyak 12% responden mengaku akan memilih mantan Pangkostrad itu sebagai presiden RI.

Selain Jokowi dan Prabowo, nama-nama lain yang muncul dalam survey belum mendapat banyak dukungan. Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan, misalnya hanya mendapat 0,9%.

Nasib serupa dialami bekas Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama. Sosok yang kini mendekam di penjara lantaran kasus penistaan agama itu memperoleh 0,8% suara. Jumlah yang sama juga didapat Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Pemilik grup MNC ini mengubah haluan politiknya setelah terbelit kasus hukum berupa dugaan ancaman terhadap Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto. Hary yang tadinya beroposisi, tiba-tiba merapat ke kubu Presiden Joko Widodo. Saat inielektabilitasnya bertengger di kisaran 0,6%

Meski diusung sebagai calon pemimpin Indonesia masa depan, saat ini popularitas Agus Yudhoyono masih kalah dibanding ayahnya Soesilo Bambang Yudhoyono yang memperpoleh 1,9% suara. Agus yang mengorbankan karir di TNI demi berpolitik hanya mendapat 0,3% dukungan.

Jumlah serupa didapat Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang belakangan terkesan berusaha membangun basis dukungan. Nurmantyo hanya mendapat 0,3%. Meski begitu tingkat elektabilitas tokoh-tokoh ini akan banyak berubah jika bursa pencalonan sudah mulai dibuka, klaim SMRC.