Olivier de Schutter, pelapor khusus PBB bagi hak asasi manusia atas pangan menuntut negara-negara kelompok G20 pada KTT di Cannes, Prancis, untuk menghentikan subsidi bagi produksi bahan bakar bio. Menurutnya, subsidi tersebut merupakan penyebab naiknya harga bahan pangan dan meningkatnya permintaan terhadap lahan perkebunan di negara-negara berkembang. Di samping Amerika Serikat, Jepang, Jerman dan negara-negara Uni Eropa lainnya, Cina, India, Brasil melakukan perundingan terkait pada KTT G20 yang berlangsung dua hari (3-4.11) itu. Negara-negara tersebut mewakili dua pertiga penduduk dunia dengan kekuatan ekonomi global sekitar 90 persen dan dengan volume perdagangan dunia sekitar 80 persen.

Dalam upaya memerangi kelaparan global, Juni lalu para menteri pertanian kelompok G20 telah menyepakati rencana upaya pengamanan pasokan bahan pangan. "Sebuah langkah penting, tetapi kurang tegas", kritik pakar PBB, Schutter. Sebuah rencana aksi tanpa melibatkan bahan bakar bio dan spekulasi di pasar saham tidak akan efektif, tambahnya.

Prioritas hak asasi manusia akan bahan pangan

Hak asasi yang mendasar bagi setiap orang dari satu milyar penderita kelaparan di dunia diabaikan, demikian dikeluhkan pelapor khusus PBB itu dalam seruannya pada KTT G20 di Cannes. Meningkatnya kelaparan di Tanduk Afrika, buruknya panen di Afrika Barat dan kerusakan panen akibat banjir di Asia Tenggara menambah desakan agar segera bertindak mengatasi peningkatan kelaparan dan untuk mengakhiri spekulasi bahan pangan. Tidaklah cukup dengan hanya menyebutkan kaitan situasi ini dengan produksi bahan bakar bio, tambah Schutter. Para pemimpin negara "harus dengan jelas menempatkan hak asasi manusia atas bahan pangan di depan kepentingan sejumlah industri di negara masing-masing", tegas pakar PBB itu.

Misalnya perusahaan gula terbesar Eropa, "Südzucker" dapat meningkatkan 23 persen hasil operatifnya pada paruh tahun pertama 2011 terutama berkat bahan bakar bio. Peningkatan hasil operatif pada anak perusahannya "Crop Energies" yang menurut Südzucker sendiri, menargetkan pertumbuhan pasar bahan bakar bio, bahkan lebih besar. Keuntungan perusahaan itu bahkan naik 67 persen berkat membubungnya harga bahan pangan dan makanan hewan serta peningkatan perdagangan bahan bakar etanol.

Perusahaan besar global beli lahan tanam di negara berkembang

Kenaikan harga bahan pangan memicu pemerintah Cina dan juga negara lainnya untuk membeli lahan tanam di negara-negara berkembang untuk menjamin pasokan bahan pangan bagi rakyatnya. Saat ini para investor finansial juga semakin menunjukkan minatnya terhadap lahan tanam.

Menurut keterangan berbagai organisasi bantuan dan HAM, transaksi semacam itu membawa dampak yang sangat buruk bagi penduduk setempat dan pelanggaran HAM. Sejak tahun 2008, Komisi PBB bagi pengamanan pangan, CFS berupaya untuk merumuskan pedoman internasional melawan yang dinamakan "land grabbing". Namun perundingan terakhir baru-baru ini (Oktober 2011) tidak membawa keberhasilan. Pelapor khusus PBB Schutter mengatakan, yang diperdebatkan terutama mengenai peraturan bagi investasi besar di negeri yang menawarkan lahannya. Perundingan ini diharapkan dapat dilanjutkan tahun depan.

Ulrike Mast-Kirschning/Christa Saloh

Editor: Hendra Pasuhuk