1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Hak Imunitas Berlusconi Dicabut

8 Oktober 2009

Silvio Berlusconi memandang dirinya berada di atas semua undang-undang. Vonis mahkamah konstitusi merupakan pukulan telak bagi Berlusconi.


Keputusan mahkamah konstitusi Italia, mencabut hak imunitas PM Silvio Berlusconi menjadi tema komentar harian internasional.

Harian konservatif Inggris The Times yang terbit di London dalam tajuknya berkomentar : Berlusconi menuduh vonis mahkamah konstitusi itu sebagai ulah komplotan jahat lawan politiknya. Padahal vonisnya dijatuhkan berdasarkan kecemasan menyangkut kejujuran seorang politisi puncak yang memerintah sebuah negara penting dalam demokrasi barat. Jika proses pengadilan di Milan kembali digelar, maka Berlusconi seperti halnya semua warga biasa di Italia, harus muncul di gedung pengadilan. Tapi proses pengadilan itu, akan merupakan gangguan besar terhadap tugasnya sebagai perdana menteri. Berlusconi telah berusaha, bercokol di atas semua undang-undang. Sekarang ia dihempaskan kembali ke bumi oleh vonis mahkamah konstitusi. Sudah tiba saatnya, Berlusconi berhenti menempatkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan negara. Tegasnya, ia harus mundur.

Sementara harian liberal kiri Italia La Repubblica yang terbit di Roma berkomentar: Jika kita mengabaikan komentar ritual Berlusconi, bahwa semua hakim di mahkamah konstitusi adalah komunis, dan ancaman ketua partai Lega-Nord, Umberto Bossi yang akan membangkitkan kemarahan rakyat, maka keputusan mahkamah konstitusi itu adalah vonis yang sudah seharusnya dijatuhkan. Dalam kenyataanya, memang sudah semestinya dilakukan penolakan atas sebuah undang-undang, yang diciptakan sendiri oleh seorang Tsar di Italia untuk memberikan imunitas bagi dirinya. Polemik yang kini mencuat di istana pemerintahan di Roma, tidak lagi menyangkut vonis tsb, melainkan mengenai konflik kekuasaan antara kelompok kanan dan pemegang mandat pemilih.

Harian Swiss Neue Zürcher Zeitung yang terbit di Zürich berkomentar : Dampak politik dari vonis spektakuler itu belum dapat diperkirakan. Tapi masadepan Berlusconi sebagai PM menjadi goyah. Memang Berlusconi sudah menyatakan tidak akan mundur. Namun ia kini harus siap menghadapi sedikitnya dua proses pengadilan, yang kini dibuka kembali. Hingga dijatuhkannya vonis hukum tetap memang masih perlu waktu lama. Akan tetapi pedang Damokles menyangkut ancaman vonis kasus korupsi serta penggelapan pajak, akan semakin melemahan Berlusconi dan seluruh kubu mayoritas pemerintahan.

Terakhir harian Belanda De Volkskrant yang terbit di Amsterdam berkomentar : Berlusconi sejak bertahun-tahun menepis semua usaha untuk pencabutan imunitasnya, bahkan dengan melakukan proses hukum terhadap semua pihak yang berjuang untuk itu. Tapi kini dapat dilakukan pengusutan langsung terhadap dirinya, dengan tuduhan terlibat kasus sogokan terhadap seorang hakim lewat perusahaan keluarga Berlusconi-Fininvest. Selain itu, Berlusconi juga dapat dipanggil dalam proses hukum mengenai kaki tangan dan bonekanya, yang dikerahkan untuk mengamankan monopoli penguasaan televisi di Italia dan Spanyol. Vonis mahkamah konstitusi, dapat berdampak besar terhadap stabilitas pemerintahan Italia serta iklim politik di negara itu.

AS/AR/dpa/afpd