Presiden otonomi Palestina Mahmud Abbas menjelang perundingan selama 10 hari dengan saingan politik dalam negerinya menegaskan, ia menugasi delegasinya untuk berusaha dengan segala cara, agar perundingan perujukan berjalan sukses. "Kita harus mencapai kesepahaman menyangkut pemerintahan persatuan nasional, yang hendak mempersiapkan pemilu di bulan Januari 2010", tambah Abbas. Mandat Abbas sebagai pimpinan pemerintahan otonomi Palestina sudah berakhir dua bulan yang lalu.

Di lain pihak, pejabat sementara Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad, akhir pekan lalu menjelang digelarnya pertemuan antara Fatah dan Hamas di Kairo, juga telah menyampaikan pengunduran dirinya. Fayyad mengungkapkan alasannya: “Pengunduran diri ini bertujuan mendukung pembentukan pemerintahan persatuan dan dengan itu dapat dimulai lagi kesatuan nasional warga Palestina.“

Fayyad yang pakar keuangan dan tokoh independen, citranya amat dihargai oleh pemerintahan baru Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa. Dalam waktu 20 bulan terakhir, setelah pengambil alihan Jalur Gaza oleh kelompok Hamas, ia dapat memperbaiki efisiensi pemerintahan otonomi di Tepi Barat Yordan. Citra baik ini juga tertanam di benak sebagian besar warganya di Tepi Barat Yordan. Mereka menilai pemerintahan Salam Fayyad adalah yang paling sukses, menyangkut permasalahan dalam negeri.

Akan tetapi dalam jajak pendapat terbaru yang dilakukan pusat bagi politik dan pendapat umum Palestina, secara keseluruhan perimbangan antara faksi yang bersaing ketat itu bergeser bagi keuntungan Hamas. Jika sekarang dilakukan pemilu presiden, perdana menteri Hamas yang tidak diakui barat, Ismail Haniye yang berkuasa di Jalur Gaza akan memenangkan pemilu dengan selisih tipis dari Presiden Mahmud Abbas dari kubu Fatah yang berkuasa di Tepi Barat.

Dalam perundingan perujukan dengan penengahan Mesir yang dimulai hari Selasa (10/3), kedua faksi yang bertikai sepakat akan membahas lima tema utama, yakni pembentukan pemerintahan sementara, yang akan memerintah hingga digelarnya pemilu baru awal tahun depan, serta tema sengketa lainnya seperti masalah keamanan dan keuangan. Bagi Hamas, mundurnya Salam Fayyad hanya dianggap kembalinya situasi normal. Sebab pada dasarnya dalam pemilu demokratis bulan Januari 2006, Hamas-lah yang mendapat suara mayoritas dari pemilih. Bukannya pakar keuangan dari Ramallah itu.

Juru bicara Hamas Ayman Taha mengatakan: “Kami berpendapat eksistensi Salam Fayyad dalam pemerintahan sebagai tidak sah, dan muncul dari situasi yang tidak alami. Karena itu pengunduran dirinya mengembalikan masalahnya pada jalur yang tepat.“

Menjelang perundingan di Kairo itu, Fatah menunjukkan keyakinannya. Mereka mendapat kesan bahwa Hamas juga berkepentingan pada hasil positif. Disamping itu, pemerintahan baru Amerika Serikat telah memberikan lampu hijau kepada Mahmud Abbas untuk merundingkan pembentukan pemerintahan persatuan nasional dengan Hamas.(as)