Setelah pertemuan di Kairo, Mesir, lewat pernyataan bersama, faksi-faksi yang saling bersaing di Palestina menyetujui langkah-langkah yang bertujuan untuk memastikan pemilihan umum Palestina berlangsung seperti yang direncanakan.

Ini akan menjadi pemilu pertama Palestina dalam 15 tahun terakhir di tengah keretakan yang dalam antara kelompok nasionalis Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas dan gerakan Hamas.

Dua faksi yang dominan di Palestina, Fatah yang memegang kekuasaan di Tepi Barat dan Hamas di  Jalur Gaza, bersidang pada hari Senin lalu untuk mempersiapkan pemilu parlemen pada tanggal 22 Mei dan pemilu presiden pada tanggal 31 Juli.

Pernyataan bersama di akhir sesi dua hari  perundingan menyebutkan, kedua kelompok dominan dan 12 faksi Palestina lainnya, termasuk gerakan Jihad Islam militan, berjanji "untuk mematuhi jadwal "pemungutan suara dan menghormati serta menerima" hasilnya.

Namun kelompok Jihad Islam kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengatakan tidak akan menempatkan kandidat  dalam pemilu, dan menyampaikan alasannya dengan mengutip aksi penentangan kesepakatan perdamaian sementara yang ditandatangani Organisasi Pembebasan Palestina dengan Israel pada era 1990-an. Jihad Islam tidak ikut ambil bagian dalam pemungutan suara Palestina pada tahun 1996 dan 2006 lalu.

Keraguan di masyarakat

Ada keraguan luas bahwa pemilu akan dapat berlangsung bahkan terjadi tahun ini. Banyak warga Palestina meyakini bahwa Abbas hanya berusaha untuk menunjukkan kredensial demokrasinya kepada Presiden AS yang baru, Joe Biden. Ini diduga manuver politik Fatah untuk menunjukkan dengan siapa AS bisa menata ulang hubungan di Palestina,  setelah hubungan Palestina-AS mencapai titik terendah baru di bawah kepemimpinan Donald Trump.

Dalam konferensi pers setelah pertemuan di Kairo, Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki mengatakan, Otoritas Palestina siap bekerja sama dengan Presiden AS Joe Biden. "Kami siap untuk bekerja sama dan berurusan dengan pemerintahan AS yang baru, dan kami berharap hal itu akan menarik kembali hubungan dengan negara Palestina,'' katanya

Dalam pembicaraan di Kairo, semua faksi yang hadir menyepakati pembentukan "pengadilan pemilu", dengan hakim dari Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur, untuk menangani sengketa hukum terkait pemilu. Disebutkan pula, polisi Fatah akan menjaga tempat pemungutan suara di Tepi Barat  dan polisi Hamas akan ditempatkan di Jalur Gaza.

Pembebasan tahanan

Fatah dan Hamas juga setuju untuk membebaskan para tahanan yang ditahan atas alasan politik di Tepi Barat dan Gaza serta  memungkinkan kampanye tak terbatas.

Abbas, yang berusia 85 tahun, mengumumkan tanggal pemilu ini pada bulan Januari lalu. Dia diharapkan mencalonkan diri kembali.

Tercatat ada 2,8 juta pemilih yang memenuhi syarat di Gaza dan Tepi Barat. Pemungutan suara terakhir, pada 2006, berakhir dengan kemenangan mengejutkan Hamas dalam pemilihan parlemen pertamanya. Hasil pemilu itu kemudian memicu perebutan kekuasaan antara Hamas di Jalur Gaza dan Fatah di Tepi Barat.

 

ap/as (ap/dpa)