Ketegangan antara Rusia dan Ukraina memiliki sejarah sejak Abad Pertengahan. Kedua negara memiliki akar yang sama, pembentukan negara-negara Slavia Timur. Inilah sebabnya mengapa Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut kedua negara itu sebagai "satu orang". Namun, sebenarnya jalan kedua negara telah terbagi selama berabad-abad, sehingga memunculkan dua bahasa dan budaya — erat, tapi cukup berbeda.

Ukraina, Rusia, dan Belarus menandatangani perjanjian yang secara efektif membubarkan Uni Soviet pada Desember 1991. Moskow sangat ingin mempertahankan pengaruhnya di kawasan itu dan melihat Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS) yang baru dibentuk sebagai alat untuk melakukannya. Sementara Rusia dan Belarus membentuk aliansi yang erat, Ukraina semakin berpaling ke Barat.

Pada tahun 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani Treaty on Friendship, Cooperation and Partnership, yang juga dikenal sebagai "Perjanjian Besar". Dengan perjanjian ini, Moskow mengakui perbatasan resmi Ukraina, termasuk semenanjung Krimea,kawasan hunian bagi mayoritas etnis-Rusia di Ukraina.

Krisis diplomatik besar pertama antara kedua belah pihak terjadi, saat Vladimir Putin jadi Presiden Rusia masa jabatan pertama. Pada musim gugur 2003, Rusia secara tak terduga mulai membangun bendungan di Selat Kerch dekat Pulau Tuzla Ukraina. Kiev melihat ini sebagai upaya Moskow untuk menetapkan ulang perbatasan nasional. Konflik diselesaikan usai kedua presiden bertemu. 

Ketegangan meningkat selama pemilihan presiden 2004 di Ukraina, dengan Moskow menyuarakan dukungannya di belakang kandidat pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Namun, pemilihan itu dinilai curang. Akibatnya massa melakukan Revolusi Oranye atau demonstrasi besar-besaran selama 10 hari dan mendesak diadakannya pemilihan presiden ulang.

Pada tahun 2008, Presiden AS saat itu George W. Bush mendorong Ukraina dan Georgia untuk memulai proses bergabung dengan NATO, meskipun ada protes dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Jerman dan Prancis kemudian menggagalkan rencana Bush. Pada pertemuan puncak NATO di Bucharest, Rumania, akses dibahas, tetapi tidak ada tenggat waktu untuk memulai proses keanggotaan.

Pendekatan ke NATO tidak mulus, Ukraina melakukan upaya lain untuk meningkatkan hubungannya dengan Barat. Namun, musim panas 2013, beberapa bulan sebelum penandatanganan perjanjian asosiasi tersebut, Moskow memberikan tekanan ekonomi besar-besaran pada Kiev, yang memaksa pemerintah Presiden Yanukovych saat itu membekukan perjanjian. Aksi protes marak dan Yanukovych kabur ke Rusia.

Saat kekuasaan di Kiev kosong, Kremlin mencaplok Krimea pada Maret 2014, menandai awal dari perang yang tidak dideklarasikan antara kedua belah pihak. Pada saat yang sama, pasukan paramiliter Rusia mulai memobilisasi pemberontakan di Donbas, Ukraina timur, dan melembagakan "Republik Rakyat" di Donetsk dan Luhansk. Setelah pilpres Mei 2014, Ukraina melancarkan serangan militer besar-besaran.

Gesekan di Donbass terus berlanjut. Pada awal 2015, separatis melakukan serangan sekali lagi. Kiev menuding pasukan Rusia terlibat, tetapi Moskow membantahnya. Pasukan Ukraina menderita kekalahan kedua, kali ini di dekat kota Debaltseve. Mediasi Barat menghasilkan Protokol Minsk, sebuah kesepakatan dasar bagi upaya perdamaian, yang tetap belum tercapai hingga sekarang.

KTT Normandia di Paris pada Desember 2019 adalah pertemuan langsung terakhir kalinya antara Rusia dan Ukraina. Presiden Vladimir Putin tidak tertarik untuk bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelenskyy. Rusia menyerukan pengakuan internasional atas Krimea sebagai bagian dari wilayahnya, menuntut diakhirinya tawaran keanggotaan NATO bagi Ukraina dan penghentian pengiriman senjata ke sana. (ha/as)

Dua polisi Ukraina menembakkan senjata mereka ke udara untuk berupaya melumpuhkan drone Rusia yang terlihat beterbangan di kejauhan. Ukraina menuduh Iran telah memasok pesawat nirawak tersebut ke Rusia, yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan bom di berbagai kota di Ukraina. Foto diambil pada 17 Oktober 2022.

Ukraina mengklaim, pasukan keamanannya telah menembak jatuh lebih dari 220 drone hanya dalam waktu sebulan. Rusia, membantah telah mendatangkan drone dari Iran. Tuduhan yang sama juga telah dibantah Iran. Dalam gambar: Drone Rusia di wilayah udara Kyiv, Ukraina.

Pesawat tak berawak Rusia hari Senin (17/10), membombardir daerah pemukiman di ibu kota Ukraina, Kyiv. Lima orang tewas dalam serangan itu. Sejumlah petugas penyelamat berusaha mengeluarkan orang-orang yang terperangkap di reruntuhan gedung yang hancur akibat serangan itu.

Pihak berwenang Ukraina menyebutkan drone yang digunakan oleh Rusia sebagai Drone Kamikaze alias drone bunuh diri. Terlihat bagian dari area perumahan di Kyiv yang hancur oleh serangan pesawat nirawak tersebut. Suara drone yang mengaung di langit Ukraina, kini sontak memicu kepanikan warga.

Selama Perang Dunia II, Angkatan Udara Jepang melakukan serangan bunuh diri bertubi-tubi terhadap armada Sekutu. Dalam bahasa Jepang, Kamikaze berarti Dewa Angin, terinspirasi dari topan yang menghempaskan pasukan Kublai Khan saat menginvasi Jepang di abad ke-11. Saat PD II, sekitar 3.800 penerbang Jepang dan setidaknya 7.000 personel Angkatan Laut Sekutu tewas dalam serangan semacam ini.

Gedung Putih berang dan mengatakan, Amerika Serikat akan segera mendakwa Rusia melakukan kejahatan perang, menyusul serangan pesawat nirawak di beberapa kota di Ukraina, termasuk Kyiv. Belum ada tanggapan dari Rusia terhadap gertakan AS ini.

Warga Ukraina menggelar protes di depan Kedutaan Besar Iran setelah serangan pada Senin, 17 Oktober 2022. Demonstran meminta negara itu segera mengakhiri pemasokan drone ke Rusia. Setelah serangan itu, banyak warga Ukraina yang mengungsi ke negara tetangga seperti Polandia.

Hari Rabu (19/10), Uni Eropa memutuskan menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran karena diduga memasok drone ke Rusia. Dewan Keamanan PBB juga menggelar pertemuan tentang masalah ini. Dalam pertemuan tertutup itu, AS, Prancis, dan Inggris meminta Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang mengutuk Rusia atas serangan pesawat nirawak di Kyiv. ae/as (AFP, Reuters, AP)