Sebuah kesepakatan baru-baru ini di negara bagian Schleswig-Holstein di Jerman utara memicu perdebatan publik, setelah sebuah tabloid membuat tajuk utama yang mengklaim bahwa Muslim diberikan “hari libur tambahan.” Kontrak yang ditandatangani antara Kementerian Pendidikan negara bagian tersebut dan asosiasi Islam regional melegalkan opsi bagi pegawai dan pelajar Muslim, untuk meminta cuti tanpa gaji pada dua hari besar Islam: hari pertama Ramadan dan hari pertama Idul Adha.

Meskipun kesepakatan itu bersifat rutin, hal itu dengan cepat menjadi bahan perdebatan publik. Tabloid terbesar Jerman, Bild, yang dikenal suka memicu kontroversi, menulis tajuk utama: “Di Schleswig-Holstein: Muslim Mendapat Hari Libur Tambahan,” dan mengklaim bahwa Muslim di negara bagian itu kini bisa mendapatkan hari libur ekstra.

Die Welt, surat kabar lain yang diterbitkan oleh Axel Springer, mengulang klaim tentang “dua hari libur tambahan untuk Muslim” di Schleswig-Holstein. Di Welt TV, ahli studi Islam Susanne Schröter menggambarkannya sebagai “Dua hari libur tambahan khusus untuk Muslim.” Ia berpendapat bahwa Muslim sudah mendapatkan keuntungan dari hari libur Kristen,  sehingga anggota komunitas agama lain yang tidak menerima hak serupa untuk hari libur mereka sendiri bisa “dirugikan tanpa adanya waktu libur setara.”

Ahli hukum dan Islam Mathias Rohe, yang memberi nasihat kepada pembuat kebijakan dan pernah menjadi anggota Konferensi Islam Jerman pertama, menepis keributan itu, menyebut peraturan tersebut “Sama sekali tidak istimewa, secara substansi.” Menurutnya, kesepakatan itu hanya menegaskan praktik hukum lama yang berakar pada kebebasan beragama, bukan hak baru.

Muslim di Jerman tidak diberikan “hari libur tambahan”. Juru bicara Kementerian Pendidikan di Kiel menjelaskan bahwa kesepakatan dengan Asosiasi Pusat Islam untuk Pusat-Pusat Kebudayaan Islam di Jerman Utara (VIKZ LZ Norddeutschland) hanya memformalkan praktik yang sudah ada, bukan menciptakan hak hukum baru.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Integrasi dan kesetaraan

Langkah sederhana di Kiel, dan reaksi publik yang ditimbulkannya, mencerminkan diskusi nasional yang lebih luas di Jerman tentang integrasi dan identitas budaya, yang semakin memasukkan pertanyaan tentang hari libur publik. Hukum Jerman menentukan hari-hari yang sebagian besar pegawai berhak untuk libur. Hari-hari ini disebut sebagai “hari libur resmi.” Hanya satu di antaranya, 3 Oktober, hari nasional yang menandai reunifikasi Jerman, yang diatur secara seragam di semua negara bagian oleh hukum federal.

Banyak hari libur lainnya, yang berakar pada tradisi agama, diatur oleh negara bagian masing-masing, menciptakan aturan yang berbeda-beda di seluruh negeri.

Semua pegawai di Jerman berhak libur pada Hari Natal dan Boxing Day, serta Paskah dan Senin Pentakosta. Corpus Christi, hari raya Katolik yang dirayakan akhir musim semi, adalah hari libur publik hanya di negara bagian dengan populasi Katolik yang besar. Demikian pula, Hari Tobat dan Doa Protestan, yang diadakan pada November, hanya diakui di negara bagian dengan populasi Protestan signifikan.

Aturan-aturan ini ditetapkan beberapa dekade lalu, tetapi demografi dan harapan keagamaan telah berkembang. Pertimbangkan Corpus Christi di Schleswig-Holstein, hari tersebut tidak diakui sebagai hari libur publik di sana. Namun, umat Katolik yang ingin menghadiri misa dan merayakan hari tersebut dapat meminta cuti khusus, yang disarankan untuk diberikan oleh pemberi kerja jika memungkinkan. Cuti ini tidak dibayar. Saat ini, jadwal fleksibel dan sistem pencatatan waktu sering memungkinkan permintaan semacam ini ditangani secara informal.

Schleswig-Holstein kini memperluas prinsip yang sama untuk dua hari libur Muslim. Pada hari pertama Ramadan dan hari pertama Idul Adha, pegawai negeri sipil, pegawai, dan pelajar dapat “diliburkan,” menurut kementerian negara bagian. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Hari Minggu dan Hari Libur negara bagian, serta undang-undang Pendidikan, dan cuti diberikan tanpa gaji.

Pengakuan terhadap kebebasan beragama

Itulah sebabnya Mathias Rohe menggambarkan kesepakatan Kiel sebagai “Sama sekali tidak istimewa, dalam hal peraturan hari libur.” Hal ini mencerminkan “praktik hukum yang sudah umum,” dan dengan tepat mengakui “kebebasan beragama warga Muslim yang dilindungi konstitusi.” Ia menambahkan bahwa klarifikasi semacam ini berguna bagi otoritas dan institusi, karena “rincian praktik hukum tidak banyak diketahui.”

Bagaimana dengan sekolah? Pertanyaan ke Kantor Konferensi Tetap Menteri Pendidikan (KMK) di Berlin menegaskan, kebijakan pendidikan adalah tanggung jawab negara bagian masing-masing dalam sistem federal Jerman. Menurut KMK, pelajar umumnya diizinkan mengambil cuti dari sekolah untuk merayakan hari libur keagamaan.

Di Bayern, pelajar Yahudi dapat dikecualikan untuk lima hari libur keagamaan, biasanya mencakup sepuluh hari sekolah. Pelajar Muslim diberikan cuti untuk dua hari libur dalam maksimum empat hari sekolah. Pelajar Kristen Ortodoks dapat dikecualikan untuk tujuh hari libur selama tujuh hari sekolah.

Sebagian besar negara bagian mengikuti praktik serupa, meskipun tidak identik. Beberapa, seperti Hamburg dan Rheinland-Pfalz, juga mengakui hari-hari Alevi. Di Thüringen bagian timur, hanya hari libur Kristen yang tercantum. Untuk panduan yang lebih luas, Kalender Interkultural yang diterbitkan oleh Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi (BAMF) menyoroti hari-hari keagamaan utama yang mungkin penting bagi keluarga dengan latar belakang migran.

Negara bagian federal dengan populasi Muslim besar, seperti Nordrhein-Westfalen dan Berlin, telah mengeluarkan panduan kebijakan serupa untuk mendukung praktik keagamaan.

Peraturan sekolah cenderung lebih kaku daripada aturan pasar tenaga kerja, karena pelajar tidak memiliki fleksibilitas yang sama untuk menjadwal ulang cuti atau bekerja lembur seperti pegawai. Tikvah Institute, yang mempromosikan perspektif Yahudi, mendorong negara bagian untuk memperhitungkan hari-hari besar Yahudi saat merencanakan ujian universitas.

Dewan Pusat Muslim: Tidak ada perlakuan istimewa

Abdassamad El-Yazidi, ketua Dewan Pusat Muslim di Jerman (ZMD), menyambut baik klarifikasi ini: “Ini bukan tentang memberikan perlakuan istimewa kepada Muslim,” ujarnya kepada DW, tetapi lebih tentang memungkinkan mereka mengambil cuti, atau meminta waktu cuti tanpa digaji, pada hari-hari penting secara agama, “Sama seperti anggota komunitas agama non-Kristen lainnya berhak melakukannya.”

Ia menyuarakan keprihatinan bahwa beberapa pihak dan media berulang kali memanfaatkan momen semacam ini untuk memperkuat prasangka terhadap warga Muslim. Sebaliknya, ia mendorong komitmen terhadap hidup berdampingan yang saling menghormati dalam masyarakat yang beragam.

Dalam tindak lanjut, tabloid Bild meninjau kembali topik ini beberapa hari kemudian dengan tajuk: “Keributan atas Pengumuman Pemerintah: Hari Libur Tambahan untuk Muslim? Inilah yang sebenarnya terjadi.” Beberapa baris kemudian, tabloid tersebut memberikan klarifikasi: “Muslim tidak mendapatkan keuntungan hukum tenaga kerja dari ini.”

 

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Rahka Susanto

Editor: Agus Setiawan