Uni Eropa menyatakan perang terhadap penipuan pajak. Apakah itu perusahaan multinasional atau individu yang kaya, Uni Eropa akan mengupayakan agar tiap orang memberi sumbangan finansial. Kiris Eropa telah mendesak tema itu menjadi topik utama agenda. Ketua Parlemen Eropa Martin Schulz, yang ikut dalam KTT istimewa Rabu (22/05) menyatakan dengan jelas, „Bagaimana orang di sebuah negara seperti Yunani , dimana orang meminta pengorbanan yang dramatis, bagaimana menjelaskan kepada orang di Jerman yang harus ikut menanggung biaya paket bantuan untuk Yunani, dimana pada saat yang sama pengemplang pajak dari Yunani mentransfer miliaran Euro ke rekening banknya di Swiss?“

Masih Ada Rahasia Perbankan

Tema ini terutama yang mendominasi pembahasan KTT. Hasilnya adalah tujuan melakukan pertukaran data pajak secara otomatis di dalam Uni Eropa dan sedapat mungkin dengan negara ketiga seperti Swiss. Kanselir Angela Merkel menyebutnya sebagai "langkah besar ke depan." Pertukaran data masih belum sempurna. Karena Luksemburg dan Austria selama ini punya kebijakan kerahasiaan bank dan mencatat secara anonim sumber pajak negara asal nasabah asing. Presiden Perancis Francois Hollande menjadi berang, orang tidak bisa membiarkan " bahkan di dalam Uni Eropa, uang digeser ke negara-negara tertentu karena alasan pajak."

Front penentangnya tampak runtuh sekarang. Kanselir Austria Werner Faymann mengatakan di Brussel, "Saya memperkirakan, bahwa sampai akhir tahun ini, kita mampu mencapai perturkaran data ini." Juga PM Luksemburg Jean-Claude Juncker berjanji, "Kami akan melepas kebijakan "rahasia bank" dan mengupayakan pertukaran data otomatis, yang akan kami lakukan Januari 2015."

Persaingan Politik Pajak

Tapi yang juga penting seperti halnya pengemplang pajak individu kepala negara dan pemerintahan, juga pengelak pajak yang kebanyakan merupakan hal legal perusahaan internasional seperti Google, Apple atau Amazon. Sejumlah perusahaan berhasil dengan cerdik membayar pajak sedikit dengan pembagian aktivitas perusahaannya di berbagai negara. PM Inggris David Cameron menyetujui pajak perusahaan yang rendah. "Tapi kami harus mengupayakan agar perusahaan benar-benar membayar pajak ini." Terutama yang menjadi sasaran kritik adalah PM Irlandia Enda Kenny, juga dari luar Eropa. Politisi Amerika menuduh perusahaan Apple lewat anak perusahaan Irlandianya menghindari pajak di Amerika Serikat. Sementara Kenny menilai peraturan pajak Irlandia sebagai "amat jelas dan transparan."

Namun hal ini tidak mengubah pendapat sejumlah kolega Kenny di Eropa untuk menuduh Irlandia melakukan persaingan pajak yang menghancurkan. Kenny sendiri membela pajak perusahaan yang rendah sebagai bagian dari politik persaingan bisnisnya. Dan politik perpajakan tetap menjadi wewenang masing-masing negara anggota Uni Eropa. Dalam hal persaingan tidak terjadi kesepakatan bersama.