Tagar #Mrdan_Bahjab" dan #MenInHijab di jejaring sosial telah menjadi salah satu tagar atau hashtag paling populer di pertengahan tahun 2016.

Kini foto-foto pria berjilbab membanjiri media sosial, sebagai wujud solidaritas terhadap ibu, istri maupun saudara perempuan mereka yang diharuskan mengenakan hijab di Iran.

Kampanye protes pemaksaan jilbab ini menjadi heboh, tatkala mulai dipampang di laman medsos Facebook : #MyStealthyFreedom, yang diinisiasi mereka yang memang berada di garda depan dalam pembelaan hak-hak perempuan. Follower akun : My Stealthy Freedom kini sudah melebihi satu juta orang.

Seorang pemuda yang mengirimkan foto tantangan pria berhijab ini prihatin ketika ibu, saudara perempuan dan kawan-kawan perempuannya dipaksa mengenakan sesuatu,.Menurut dia pemaksaan berbusana adalah bentuk hukum dari abad lalu.

Inisiator gerakan ini adalah Masih Alinejad. Ia sejak dua tahun lalu meluncurkan kampanye memprotes pemaksaan berjilbab terhadap perempuan. Kampanyenya kini makin menarik perhatian internasional soal isu jilbab. Masih Alinejad yang berlatarbelakang aktivis dan jurnalis sendiri terkejut ketika kampanyenya menjadi arus besar yang ramai diperbincangkan.

Menurut Masih Alinejad, jilbab bukan hanya masalah yang dihadapi kaum perempuan. Ini masalah seluruh masyarakat. Gambar-gambar dan pesan-pesan yang disampaikan dalam kampanye menegaskan hal tersebut. Kini kaum laki-laki Iran mengemukakan protes mereka secara terang-terangan.

Setiap kali persoalan hijab disentil di Iran, berbagai kalangan segera bereaksi berang. Mereka beralasan, amat penting bagi kaum hawa menjaga martabat dengan cara menutupi tubuhnya dengan hijab.

Seorang anak muda berkontribusi dalam kampanye yang sedang ‘ngetren’ ini, dengan melampirkan foto bersama ayah dan saudara lelakinya: “Kami menerima tantangan in. Waktu melihat berita ini di TV dimana pria-pria memutuskan memakai hijab, awalnya kami tertawa-tawa, lalu semenit kemudian kami menyadari, bahwa pemaksaan bukan hal yang baik, jadi kami ikut berkampanye.”

Berusaha melawan paksaaan, dengan tidak bercadar. Berdasar laporan Amnesty International tahun 2015, 2,9 juta perempuan Iran mendapat peringatan polisi karena dianggap tak mematuhi aturan berbusana. Lebih dari 200 ribu orang di antaranya menandatangani perjanjian bahwa tak akan melakukannya lagi.

Foto-foto dan pesan-pesan yang dikirimkan orang-orang ke media-media lokal di Iran banyak yang menyertakan pesan, bahwa kami tidak mau menindas perempuan dengan pemaksaan.

Seorang prai mengemukakan harapannya agar media setempat pun mendukung gerakan anti pemaksaan ini. Menurut dia harapan itu wajar karena media luar Iran, seperti London Times atau the Independent menulis rinci persoalan ini.

Sepupu pria kami gegap gempita menyambut seruan bergabung dengan kami dalam foto. Dengan harapan bahwa semua orang di Iran lebih menghormati kaum perempuan dan hak –hak mereka atas diri mereka sendiri, ujar kedua perempuan dalam foto.

Gaung kampanye ini mengglobal. Selain media Inggris juga media Perancis, media Jerman, televisi Belgia dan Belanda serta media di Italia memberitakan fenomena pria berjilbab ini.

Pria ini bersama putranya berpose dengan mengenakan syal sebagai hijab dalam sebuah foto keluarga. Dengan turut serta mendukung kampanye ini, ia ingin agar pemikiran orang-orang tercerahkan, bahwa perempuan punya hak atas tubuhnya sendiri.

Setiap hari, saudari saya harus mengenakan chador atau syal penutup kepala. Saya ingin ikut merasakan apa yang ia alami dengan pemaksaan busana itu. Kesedihannya, perasaannya... uajr seorang pria yang juga ambil bagian dalam kampanye ini.

Ayah dan putra perempuan ini juga menjawab tantangan berhijab dengan untaian kata: "Beberapa orang berkomentar di Facebook bahwa tidak sepantasnya memperlihatkan istri saya tanpa chador. Saya harus mengatakan itu adalah suatu kefasikan, yang disebut cemburu. Ini berarti bahwa Anda dengki terhadap mereka yang menghormati hak-hak perempuan. Sementara istri, ibu, dan adik saya menderita. "

Data Thomson Reuters dalam State of the Global Islamic Economy 2015 menunjukkan nilai belanja yang dikeluarkan masyarakat untuk belanja busana (termasuk sepatu) Muslim cukup fantastis: yakni sekitar 230 milyar dollar AS pada tahun 2014. Atau, sekitar 11 persen dari total belanja busana warga dunia, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,8 persen per tahun.

Berdasarkan data tahun 2014, negara dengan tingkat konsumsi pakaian Muslim tertinggi adalah: Turki (US$25 milyar), Uni Emirat Arab (US$ 18 milyar), Nigeria (US$15 milyar), Arab Saudi (US$14,7 milyar) dan Indonesia ($US 12,7 milyar).

Cina menempati posisi utama sebagai negara pengekspor terbesar ke negara-negara anggota OKI(Organisasi Negara Islam) yakni sebesar US$ 28,7 juta. Disusul India (US$3,87 juta) dan Turki (US$2,3 juta).

Jelang Ramadhan 2016, para desainer sudah berlomba menampilkan karya-karya busana Muslim terbarunya. Di antaranya lewat ajang Muslim Fashion Festival Indonesia (MUFFEST) yang berlangsung di Jakarta.

Sekitar 200 desainer, termasuk perancang dari 40 dari usaha kecil menengah ikut ambil bagian dari ajang Muslim Fashion Festival Indonesia (MUFFEST) ini. Tema MUFFEST 2016 adalah #ScreenshotTheLooks.

Bukan hanya perancang busana Muslim dari tanah air yang tampil dalam MUFFEST 2016, melainkan juga para desainer dari negara-negara lain seperti Turki, Italia, Rusia, Malaysia dan Bangladesh.

Panita ajang fashion show busana Muslim mengatakan, MUFFEST 2016 menitikberatkan pada kecintaan akan produk lokal, kepedulian sosial dan lingkungan hidup. Para desainer Indonesia yang tampil di antaranya Norma Hauri, Monika Jufry, Najua Yanti dan Itang Yunasz.

Pemerintah berharap, ajang MUFFEST 2016 diharapkan bisa menjadi batu loncatan bagi dunia fashion Indonesia untuk meluaskan pasar ke tatanan internasional dan dalam jangka panjang sebagai pusat mode busana Muslim dunia. Pemerintah mencanangkan Indonesia sebagai pusat mode Muslim di tingkat Asia pada 2018 dan tingkat dunia pada 2020.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti menyatakan, kinerja ekspor busana Muslim pada 2014 nilainya mencapai US$ 4,63 miliar, naik 2,3 % dibandingkan tahun sebelumnya. Sempat turun tipis tahun lalu menjadi US$ 4,57 miliar. Namun pada Januari kemarin kembali naik 2,13% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Negara-negara yang menjadi tujuan ekspor produk busana Muslim Indonesia adalah Amerika Serikat, Kanada,, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Inggris, Australia,Uni Emirat Arab, Belgia, dan Cina.

Menyusul Perancis dan Belgia, di penghujung November 2016, parlemen Belanda menyetujui larangan pemakaian burqa dan niqab di beberapa tempat umum, termasuk di transportasi publik. Alasannya untuk jaminan keamanan publik. Aturan itu masih membutuhkan persetujuan dari senat.

Perancis adalah negara Eropa pertama yang melarang pemakaian burqa di tempat umum. Aturan ini perlahan dimulai tahun 2004, dengan pengawasan ketat atas simbol keagamaan di sekolah yang dikelola negara. Tapi April 2011, pemerintah melarang sepenuhnya pemakaian cadar di wilayah publik. Denda bagi pemakainya 150 €, sementara siapa pun yang memaksa perempuan menutupi wajah bisa didenda € 30.000.

Belgia mengikuti jejak Perancis dengan memperkenalkan larangan pemakaian cadar pada tahun 2011. Aturannya melarang seseorang mengenakan pakaian yang mengaburkan wajah mereka di tempat umum. Perempuan yang tertangkap mengenakannya dapat dipenjara hingga tujuh hari atau dipaksa untuk membayar denda sekitar € 1.300.

Italia tidak memiliki larangan nasional atas pemakaian niqab atau burqa. Tetapi pada tahun 2010, kota Novara memberlakukan pembatasan itu- meskipun saat ini belum ada ketetapan sistem denda mengenainya. Di beberapa bagian Italia, pemerintah setempat telah melarang 'burqini'.

Beberapa distrik di Katalonia, Spanyol memiliki hukum terhadap burqa dan niqab. Pada tahun 2013, Mahkamah Agung membatalkan larangan di beberapa negara bagian, dengan alasan bahwa hal itu "membatasi kebebasan beragama". Tapi beberapa wilayah lain tetap memberlakukannya, berdasar ketetapan Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia ECHR yang menyatakan pelarangan jilbab tidak melanggar HAM.

Menyusul negara-negara lainnya di Eropa kini di Bulgaria, burka pun tak diperkenankan dikenakan di tempat umum- seperti gedung pemerintah dan lokasi wisata- dengan alasan keamanan. Tapi warga boleh memakainya untuk alasan pekerjaan maupun kesehatan.

Sejak dua serangan bom bunuh diri pada bulan Juni 2015, pemerintah melarang pemakaian niqab dan burqa di Chad. Perdana menteri Chad, Kalzeube Pahimi Deubet menyebutnya 'kamuflase' dan mengatakan semua burqa yang terlihat dijual akan dibakar. Sedangkan mereka yang kedapatan mengenakannya bisa ditangkap dan dihukum penjara..

Sebulan setelah Chad, Kameren mengikuti jejaknya dengan melarang pemakaian burqa, menyusul aksi bom bunuh diri yang oleh orang-orang yang mengenakannya. Larangan itu ditetapkan di lima provinsi di negara itu

Jilbab dilarang di Diffa, kawasan yang terteror oleh aksi kelompok Boko Haram. Presiden Niger juga tengah menyarankan agar jilbab pun dilarang.

Jilbab dengan penutup wajah penuh telah dilarang di tempat umum sejak tahun 2015 untuk mencegah serangan terorisme.

Meskipun aturannya baru berlaku di wilayah Tessin, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016. Siapapun yang tertangkap mengenakan cadar dapat didenda sampai 9200 €.

Parlemen Mesir menggodok undang-undang larangan pemakaian cadar di tempat umum dan lembaga pemerintah. Aturan ini dibahas setelah Universitas Kairo melarang staf akademik mengenakan niqab di kelas suapaya lebih mudah berkomunikasi dengan para mahasiswanya.

Tahun 2016 definisi perkosaan diperluas. Jika korban mengatakan 'TIDAK‘ terhadap aktivitas seksual, dan pihak lain tetap memaksa, maka pihka yang memaksa dapat diajukan ke pengadilan. Hukum Jerman sebelumnya terkait kekerasan seksual amat lemah. Sebuah kasus dianggap pemerkosaan hanya jika sang korban secara fisik mencoba melawan pelaku.

Istilah "pemerkosaan" mencakup kegiatan seksual tanpa kesepakatan pihak yang terlibat atau adanya unsur pemaksaan. Pelanggar bisa mendapat ancaman vonis hingga 20 tahun penjara. Orang yang berulang kali secara verbal melecehkan orang lain secara seksual dapat dijatuhi vonis denda tinggi - atau bahkan hukuman penjara sampai dua tahun.

Pada tahun 1996, Italia memperluas hukum kejahatan seks, mencakup pemaksaan aktivitas seksual dalam pernikahan. Ancaman bagi seseorang yang memaksa pasangannya berhubungan seks, sementara pasangannya menolak, bisa terancam hukuman 10 tahun penjara.

Swiss membatasi definisi pemerkosaan dengan kegiatan penetrasi pada vagina. Serangan pelecehan seksual lainnya dapat dikategorikan sebagai pemaksaan seksual – jika korban menolak, baik secara fisik maupun verbal. Hukuman untuk semua pelanggaran bisa divonis hingga 10 tahun penjara. Sejak tahun 2014, perkosaan dalam pernikahan dapat dikenai hukuman.

Di bawah hukum pidana Swedia, membuka paksa baju orang lain dapat dikenai hukuman hingga 2 tahun penjara. Eksploitasi seks terhadap orang dalam "kondisi tak berdaya," seperti tertidur atau di bawah pengaruh obat/alkohol, termasuk pemerkosaan. Sejak 2013, perkosaan juga termasuk serangan terhadap orang yang tidak menolak karena takut, hingga tercipta kesan terjadinya hubungan seks konsensual.

Definisi kekerasan seksual bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian lain. Di Kalifornia, misalnya kedua pihak pasangan harus secara jelas menyetujui tindakan seksual, jika tak mau dianggap sebagai perkosaan. Aturan ini juga berlaku untuk mahasiswa di kampus-kampus, di mana dilaporkan meluasnya kekerasan seksual dalam beberapa tahun terakhir

Negara ini menetapkan hukuman mati bagi pemerkosaan, meski masih sulit menjerat pelaku yang memperkosa istri mereka. Ironisnya perempuan yang melaporkan perkosaan malah bisa dihukum jika dianggap "aktif" berkontribusi dalam perkosaan. Misalnya, perempuan yang bertemu dengan laki-laki yang kemudian memperkosa mereka, dapat dihukum karena dianggap mau bertemu dengan lelaki itu.

Di Indonesia, praktik pelacuran dilakukan secara gelap. Dianggap sebagai kejahatan moral, aktivitas prostitusi di Indonesia tersebar luas dan diatur. UNICEF memperkirakan 30 persen pelacur perempuan di Indonesia berusia di bawah 18 tahun. Tak hanya itu, banyak mucikasi yang masih berusia remaja. Akhir-akhir ini marak pemberitaan tentang artis-artis yang terjun di sektor prostitusi.

Di Swiss disediakan garasi-garasi yang populer disebut sebagai “Bilik Seks“ untuk aktivitas pelacuran. Fasilitas yang didanai publik itu terletak jauh dari pusat kota. Di dalamnya terdapat kamar mandi, loker, meja kecil, mesin cuci dan shower. Di Zurich bahkan warga setuju anggaran kota dipakai sampai 2,6 juta dollar AS untuk proyek relokasi pelacuran agar dijauhkan dari pusat kota yang sibuk.

Prostitusi di negara ini legal dan diatur dengan undang-undang. Rumah bordil pun ada aturannya. Namun belakangan tdiak dikeluarkan izin-izin baru. Sementara itu, mempromosikan pelacuran di negara ini, dapat dikenai sanksi. Undang-undang imigrasi melarang orang masuk ke negara ini dengan tujuan bekerja di sector prostitusi.

Praktik prostitusi di Filipina terholong ilegal. Namun tetap saja wisata seks virtual yang melibatkan anak di bawah umur makin menjamur di Filipina. Yang mengenaskan, kemiskinan dan kemudahan akses internet membuat negeri tersebut menjadi magnet buat kaum pedofil dari seluruh dunia.

Di negeri gajah putih ini, prostitusi tidak sepenuhnya ilegal. Dalam praktiknya, pelacuran masih ditoleransi & ada sebagian aturan mengenainya. Prostitusi masih beroperasi secara sembunyi-sembunyi di banyak distrik. Para pejabat lokal kadang juga melindungi praktik pelacuran. Sejak Perang Vietnam, Thailand terkenal di antara para pelancong dari berbagai negara sebagai tujuan wisata seks.

Di India, pertukaran jasa seksual untuk uang tergolong legal. Tetapi sejumlah kegiatan terkait dengan itu seperti menjadi germo, memiliki atau mengelola rumah bordil, transaksi seks di hotel/tempat umum dianggap tindak kriminal. Prostitusi bisa legal hanya jika dilakukan di kediaman pribadi. Sementara anak-anak pelacur di India kerap berujung di dunia perdagangan manusia itu sendiri.

Meskipun prostitusi di Korea Selatan ilegal, menurut catatan Korea Women's Development Institute, belanja layanan seks di Korsel bisa mencapai 12-13 miliar Dollar AS setahun, ataau sekitar 1,6 % dari produk domestik bruto nasional. Riset Korean Institute of Criminology memaparkan: 20 persen orang dewasa laki-laki berusia antara 20-64 mengeluarkan uang 580 Dollar AS per bulan untuk prostitusi.

Di Amerika, prostitusi secara umum ilegal. Namun di beberapa kawasan di Nevada, dilegalkan. Orang bahkan bisa melamar kerja di sektor prostitusi secara resmi. Karena legal, maka pemilik usaha sektor ini dikenai macam-macam aturan dari pemerintah, termasuk pajak, perlindungan tenaga kerja, standar upah minimum, asuransi, pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penularan penyakit berbahaya.

Diperkirakan terdapat sekitar 400ribu pekerja seks di Jerman. Untuk memperbaiki kondisi sosial dan hak-haknya, diberlakukan undang-undang. Pekerja seks bisa mendapat jaminan sosial seperti profesi lainnya. Dalam amandemen undang-undang, bukan hanya pelaku yang memperjualbelikan manusia & memaksa orang melacur dikenai hukuman melainkan juga mereka yang memanfaatkan keadaan sulit para koban.

Pelacuran di Jepang telah ada sejak sepanjang sejarah negara itu. UU Anti-Prostitusi 1956 yang menyatakan"Tidak ada orang boleh melakukan prostitusi atau menjadi pelanggan prostitusi," dijadikan celah yang memungkinkan industri seks tumbuh subur, karena di Jepang, "industri seks" tidak identik dengan prostitusi.

Prostitusi sangat populer di Spanyo. Riset PBB melaporkan, 39 persen dari pria Spanyol setidaknya pernah satu kali menggunakan jasa pelacur. Angka survei Kementerian Kesehatan Spanyol tahun 2009 lebih rendah: 32 persen dari pria Spanyol pernah ‘jajan’ di pelacuran. Namun tetap saja, angka ini 14% lebih tinggi dibanding di Belanda yang liberal, atau di Inggris.

Perdagangan seks terbesar di dunia malah ada di negeri tirai bambu, dimana prostitusi adalah ilegal. Bahkan pemerintah memperlakukan pekerja seks seperti penjahat. Namun meski penggerebekan sering dilakukan, tetap saja prostitusi merajalela di panti pijat, bar, karaoke dan klub malam. Di beberapa wilayah, bisnis erotis, seperti ‘pijat happy ending’ tidak dianggap sebagai prostitusi.