Hindari Pengadilan Korupsi, Netanyahu Minta Kekebalan Hukum
2 Januari 2020
Karena didakwa dengan tuduhan korupsi, PM Israel Benjamin Netanyahu kini minta parlemen memberi kekebalan hukum bagi dirinya. Langkah ini bisa menunda proses pidana terhadapnya.
Iklan
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Rabu ((1/12) meminta parlemen Israel (Knesset) memberinya kekebalan hukum untuk menghindari proses pengadilan atas dakwaan korupsi dalam tiga kasus. Netanyahu sudah mengirim surat permohonan resmi kepada pimpinan Knesset.
Langkah ini bisa membuat proses pidana korupsi terhadap Netanyahu tertunda selama berbulan-bulan. Pasalnya persidangan pengadilan tidak dapat digelar, jika ada surat permohonan resmi untuk kekebalan hukum.
Dengan cara itu, Benjamin Netanyahu menghendaki tidak ada proses persidangan atas dirinya, sebelum digelarnya pemilu Israel awal Maret. Karena parlemen baru akan membahas dan memutuskan soal permohonan kekebalan hukum itu setelah pemilu.
Benjamin Netanyahu, yang sedang mencalonkan diri lagi untuk pemilu mendatang, bulan November lalu didakwa atas tuduhan penipuan, pelanggaran mandat dan penyuapan. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Israel bahwa seorang perdana menteri yang sedang menjabat didakwa ke pengadilan.
Hari menyedihkan bagi Israel
Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan, dia berhak atas perlindungan parlemen, dan sekaligus mengklaim bahwa tuntutan pidana terhadapnya berlatar belakang politik. PM Israel ini berulangkali membantah telah melakukan kesalahan selama masa jabatannya, dan menyatakan dia menjadi korban dari konspirasi untuk menggulingkannya.
"Saya ingin memimpin Israel selama bertahun-tahun untuk mencapai kesuksesan bersejarah," tegas Netanyahu.
Rival politik utamanya Benny Gantz dari partai Biru-Putih menyebut pengumuman Netanyahu meminta kekebalan hukum kepada parlemen sebagai "hari yang menyedihkan bagi Israel."
Gantz menuduh Netanyaju telah bertindak atas kepentingan pribadi dan bukan atas pertimbangan demi masa depan Israel.
"Netanyahu tahu bahwa dia bersalah," kata Benny Gantz.
Kebuntuan politik parah
Langkah terbaru Netanyahu terjadi di tengah kebuntuan politik yang sangat parah di Israel. Negara itu akan melangsungkan pemilihan umum yang ketiga hanya dalam waktu hanya 12 bulan. Selama ini, tidak ada pihak yang mencapai mayoritas absolut atau mampu membentuk pemerintahan koalisi.
Partai Likud dan Netanyahu memang memenangkan dua pemilu sebelumnya, yang digelar pada bulan April dan September 2019, namun gagal meraih mayoritas maupun membentuk pemerintahan. Saat ini, pemerintahan dijalankan oleh pemerintahan sementara yang dipimpin Netanyahu.
Untuk mendapatkan kekebalan hukum, Benjamin Netanyahu perlu dukungan 61 suara dari 120 anggota parlemen di Knesset.
Permohonan kekebalan hukum Netanyahu tampaknya akan menjadi tema besar dalam pemilu bulan Maret. Sebuah jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa mayoritas warga Israel menentang pemberian kekebalan hukum kepada Netanyahu.
Tiga Skandal Mengancam Nasib Netanyahu
Tanpa oposisi kuat di dalam negeri, PM Israel Benyamin Netanyahu seharusnya bisa merasa jumawa. Namun karirnya kini berada di ujung tanduk menyusul skandal korupsi yang melibatkan orang-orang terdekatnya.
Foto: picture-alliance/dpa/J. Lane
Tiga Menohok Netanyahu
Sejumlah skandal pernah menerpa orang nomor satu di Israel ini. Tapi karir politik Benjamin Netanyahu tidak pernah menyurut. Terutama ketika kelompok oposisi melemah dan Donald Trump menduduki Gedung Putih, Sang Perdana Menteri sepantasnya merasa tak tersentuh. Namun tiga kasus dugaan korupsi kini mengancam menamatkan karirnya.
Foto: picture-alliance/dpa/J. Lane
Perhiasan buat Sara
Skandal pertama yang membelit Netanyahu melibatkan hadiah bernilai tinggi yang ia dapat dari Arnon Milchan, taipan Yahudi yang memiliki bisnis hiburan di Amerika Serikat. Polisi meyakini Milchan memberikan beragam hadiah bernilai hingga 180.000 Dollar AS, termasuk di antaranya cerutu, champagne dan perhiasan buat sang Isteri, Sara.
Foto: picture-alliance/dpa/A. Sultan
Kepentingan Bisnis Konglomerat Hiburan
Dugaan korupsi dilayangkan karena Milchan pada saat itu memiliki stasiun televisi Israel Channel 10 yang membutuhkan bantuan dana dari pemerintah untuk bertahan hidup. Polisi sedang menyidik apakah kepentingan bisnis Milchan berkaitan dengan pemberian hadiah bernilai mahal tersebut.
Foto: Ben Horton/Getty Images for Magnolia Pictures
Bola Panas Mozes
Skandal kedua melibatkan konglomerat lain, Arnon Mozes, pemilik koran beroplah terbesar kedua di Israel, Yedioth Achronoth. Meski awalnya bermusuhan secara politis, Netanyahu kemudian bersedia membantu Mozes menggembosi oplah Israel Today yang merupakan pesaing terbesar Yedioth Achronoth. Sebagai imbalannya Mozes menjanjikan dukungan lewat harian miliknya tersebut.
Foto: Reuters/G. Tibbon
Pengkhianatan Teman Lama
Rekaman percakapan antara Mozes dan Netanyahu jatuh ke tangan kepolisian secara tidak sengaja, ketika penyidik sedang menginvestigasi kasus lain. Kebocoran itu menjadi petaka buat Netanyahu karena Sheldon Adelson, pemilik harian Israel Today, banyak membiayai kampanye Netanyahu sebelum menjadi perdana menteri. Sheldon lantas terang-terangan mengaku "kecewa" terhadap bekas anak didiknya itu.
Foto: Getty Images/W. McNamee
Kapal Selam Datangkan Petaka
Adapaun skandal terakhir yang menerpa Netanyahu dipicu oleh perjanjian pembelian kapal selam dari Jerman senilai dua miliar Dollar AS. Tersangka utama kasus korupsi dalam pembelian kapal selam itu adalah David Shimron, kuasa hukum dan keponakan Netanyahu. Ia ditangkap polisi bersama Mickey Ganor yang melobi pemerintah Israel untuk membeli produk ThyssenKrupp.
Foto: picture alliance/Photoshot/Pool/A. Cohen
Status Tersangka dari Kepolisian
Kasus terakhir tergolong pelik karena bekas kepala staf Netanyahu, Ari Harow, telah sepakat untuk menjadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Bersamaan dengan itu polisi mengumumkan bahwa Netanyahu secara resmi menjadi tersangka dalam setidaknya dua kasus "penipuan dan korupsi."
Foto: Getty Images/AFP/J. Guez
Tak Surutkan Dukungan Politik
Skandal seputar Netanyahu akhirnya membuat Partai Likud ketar ketir. Petinggi partai berulangkali terlibat adu mulut antara satu sama lain di depan publik mengenai masa depan sang Perdana Menteri. Namun hingga kini Likud belum mengubah sikap terkait Netanyahu. "Perdana menteri tidak perlu mengundurkan diri. Dia cuma harus membuktikan diri tak bersalah," kata Ketua Dewan Koalisi Likud, David Bitan.