Adalah Yusuf al-Nabhani yang mendirikan Hizb Tahrir di Yerusalem tahun 1953 sebagai reaksi atas perang Arab-Israel 1948. Tiga tahun kemudian tokoh Islam Palestina itu mendeklarasikan Hizb Tahrir sebagai partai politik di Yordania. Namun pemerintah Amman kemudian melarang organisasi baru tersebut. Al Nabhani kemudian mengungsikan diri ke Beirut.

Dalam bukunya Al Nabhani mengritik kekuatan sekular gagal melindungi nasionalisme Palestina. Ia terutama mengecam penguasa Arab yang berjuang demi kepentingan sendiri dan sebab itu mengimpikan kekhalifahan yang menyatukan semua umat Muslim di dunia dan berdasarkan prinsip Islam, bukan materialisme.

Tidak heran jika Hizb Tahrir sejak awal bermasalah dengan Demokrasi. Pasalnya prinsip kedaulatan di tangan rakyat dinilai mewujudkan pemerintahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai hukum Allah. Menurut pasal 22 konstitusi Khilafah yang dipublikasikan Hizb Tahrir, kedaulatan bukan milik rakyat, melainkan milik Syriah (Hukum Allah).

Hizb Tahrir Indonesia pernah mendesak TNI untuk melakukan kudeta. “Wahai tentara, wahai polisi, wahai jenderal-jenderal tentara Islam, ini sudah waktunya membela Islam, ambil kekuasaan itu, dan serahkan kepada Hizbut Tahrir untuk mendirikan khilafah!” tegas Ketua DPP HTI Rokhmat S Labib di hadapan simpatisan HTI pada 2014 silam.

Buat HT, asas kebebasan sipil seperti yang terkandung dalam prinsip Hak Azasi Manusia merupakan produk "ideologi Kapitalisme" yang berangkat dari prinsip "setiap manusia mewarisi sifat baik, meski pada dasarnya manusia hanya menjadi baik jika ia menaati perintah Allah."

Kekhalifahan menurut HT mengandung sejumlah prinsip demokrasi, antara lain asas praduga tak bersalah, larangan penyiksaan dan anti diskriminasi. Namun masyarakat diharamkan memberontak karena "Syariah Islam mewajibkan ketaatan pada pemegang otoritas atas umat Muslim, betapapun ketidakadilan atau pelanggaran terhadap hak sipil yang ia lakukan," menurut The Ummah’s Charter.

Pluralisme dalam kacamata Hizb Tahrir sangat berbahaya, lantaran "merusak Aqidah islam," kata bekas Jurubicara HTI Muhammad Ismail Yusanto, 2010 silam. Perempuan juga dilarang menduduki kekuasaan tertinggi seperti gubernur atau hakim, meski diizinkan berbisnis atau meniti karir. "Pemisahan jender adalah fundamental", tulis HT dalam pasal 109 konstitusi Khilafah. (Ed: rzn/ap)

Sebanyak 300 warga Cina telah bergabung dengan ISIS, kata Meng Hongwei, Menteri Ketertiban Umum. Kebanyakan termasuk kelompok etnis minoritas muslim, Uighur. Uniknya, 'relawan' negeri tirai bambu itu berangkat ke Suriah lewat Malaysia. "Mereka menggunakan Malaysia sebagai terminal," ujar Meng.

Hingga akhir tahun lalu pemerintah di Jakarta mencatat 60 WNI yang diduga kuat hijrah ke Suriah demi ISIS. Baru-baru ini 16 orang dikabarkan menghilang dari rombongan wisata saat berkunjung ke Turki. Mereka pun diyakini sengaja memisahkan diri untuk menyebrang ke Suriah dan bergabung dengan ISIS.

Negeri di jantung Asia Selatan ini paling banyak menyumbangkan serdadu buat ISIS. Tercatat sebanyak 330 warga Pakistan bergabung dengan Islamic State di Suriah. NATO juga memastikan, ISIS banyak melakukan upaya perekrutan di wilayah kesukuan yang terletak di perbatasan Pakistan dan Afghanistan. Mereka terutama mendekati klan setempat atau bekas gerilayawan Taliban.

Hindukush sejatinya termasuk negara yang dihindari Islamic State lantaran keberadaan Taliban. Namun menurut laporan militer Amerika Serikat, belakangan kelompok teror pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi itu mulai merambah ke Afghanistan dengan merekrut kelompok pecahan Taliban. Hingga Desember tahun lalu pemerintah di Kabul mencatat 23 warganya hijrah ke Suriah demi ISIS.

Tahun lalu sebanyak 90 warga negara Australia terbang ke Suriah buat bergabung dengan ISIS, kata Jaksa Agung George Brandis. Secara keseluruhan, kontingen Australia yang bekerja untuk Islamic State berjumlah 250. Canberra berupaya mencegah eksodus warganya dengan memberlakukan undang-undang baru yang melarang warganya berpergian ke wilayah tertentu tanpa izin, antara lain Raqqa, Suriah.