Di Asia Tenggara, cuma Filipina dan Indonesia saja yang mencatat perkembangan positif dan mendapat status "setengah bebas" dalam kebebasan pers. Namun begitu Indonesia tetap mendapat sorotan lantaran besarnya pengaruh politik terhadap media, serangan dan ancaman terhadap aktivis dan jurnalis di daerah, serta persekusi terhadap minoritas yang dilakukan oleh awak media sendiri.

Pemberitaan berimbang, keamanan buat wartawan dan minimnya pengaruh negara atas media: Menurut Freedom House, tahun 2013 silam cuma satu dari enam manusia di dunia yang dapat hidup dalam situasi semacam itu. Angka tersebut adalah yang terendah sejak 1986. Di antara negara yang dianggap "tidak bebas" antara lain Turki dan Ukraina.

Turki mencatat serangkain serangan terhadap wartawan. Gökhan Biçici (Gambar) misalnya ditangkap saat protes di lapangan Gezi. Menurut Komiter Perlindungan Jurnalis (CPJ), awal Desember lalu Turki memenjarakan 40 wartawan - jumlah tertinggi di seluruh dunia. Ancaman terbesar buat kebebasan pers adalah pengambil-alihan media-media nasional oleh perusahaan swasta yang dekat dengan pemerintah.

Serangan terhadap jurnalis juga terjadi di Ukraina, terutama selama aksi protes di lapangan Maidan dan okupasi militan pro Rusia di Krimea. Salah satu korban adalah Tetiana Chornovol. Jurnalis perempuan yang kerap memberitakan gaya hidup mewah bekas Presiden Viktor Yanukovich itu dipukuli ketika sedang berkendara di jalan raya. Ia meyakini, Yanukovich adalah dalang di balik serangan tersebut.

Situasi kritis juga dijumpai di Cina dan Rusia. Kedua pemerintah berupaya mempengaruhi pemberitaan media dan meracik undang-undang buat memberangus suara kritis di dunia maya. Rusia misalnya membredel kantor berita RIA Novosti dan menjadikannya media pemerintah. Sebagian kecil penduduk Rusia pun turun ke jalan, mengusung spanduk bertuliskan, "Berhentilah Berbohong!"

Buat Amerika Serikat, mereka adalah negara dengan kebebasan pers. Namun kebijakan informasi Washington belakangan mulai menuai kecaman. Selain merahasiakan informasi resmi dengan alasan keamanan nasional, pemerintah AS juga kerap memaksa jurnalis membeberkan nara sumber, tulis sebuah studi. Selain itu dinas rahasia dalam negeri AS juga kedapatan menguping pembicaraan telepon seorang jurnalis.

Setelah kejatuhan Presiden Mursi yang dianggap sebagai musuh kebebasan pers, situasi di Mesir pasca kudeta militer 2013 lalu terus memanas. Belasan jurnalis ditangkap, lima meninggal dunia "di tangan militer," tulis Freedom House. Media-media yang kebanyakan tunduk pada rejim militer Kairo membuat pemberitaan berimbang menjadi barang langka di Mesir.

Mali mencatat perkembangan positif. Setelah pemilu kepresidenan dan operasi militer yang sukses menghalau pemberontak Islamis dari sebagian besar wilayah negara, banyak media yang tadinya dibredel kembali beroperasi. Kendati begitu perkembangan baru ini diwarnai oleh pembunuhan dua jurnalis asal Perancis, November 2913 silam.

Beberapa negara lain yang mengalami perbaikan dalam kebebasan pers adalah Kirgistan, di mana 2013 lalu tercatat lebih sedikit serangan terhadap jurnalis. Nepal yang juga berhasil mengurangi pengaruh politik terhadap media, tetap mencatat serangan dan ancaman terhadap awak pers. Loncatan terbesar dialami oleh Israel yang kini mendapat predikat "bebas" oleh Freedom House.

Freedom House menggelar studi di 197 negara. Setelah melalui proses penilaian, lembaga bentukan bekas ibu negara AS Eleanor Roosevelt itu memberikan status "bebas", "setengah bebas" dan "tidak bebas" buat masing-masing negara. Peringkat paling bawah didiami oleh Turkmenistan, Uzbekistan dan Belarusia. Sementara peringkat terbaik dimiliki oleh Belanda, Norwegia dan Swedia.

Cina mengibarkan bendera. Pada 1 Oktober 1949 Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Cina. Sejak saat itu setiap tahun penduduk negeri tirai bambu merayakan hari nasional dengan upacara seremonial yang mendemonstrasikan patriotisme, seperti pada upacara bendera di Hefei, Provinsi Anhui ini.

Namun ketika Cina berpesta, situasi di jalan-jalan kota Hongkong memanas. Ratusan ribu manusia tumpah ke jalan untuk memrotes reformasi sistem pemilihan umum dan pengaruh Beijing yang dianggap terlampau besar.

Hongkong sebenarnya juga menggelar pesta menyambut kemerdekaan Cina. Kepala pemerintah Hongkong, Leung Chun Ying yang kontroversial itu pun turut diundang. Secara demonstratif ia dan tamu yang lain saling bersulang dengan sebotol Champagne. Selain itu mereka juga menyanyikan lagu nasional Cina.

Menurut tradisi, setiap pagi kota metropolis Asia itu mengibarkan bendera Hongkong dan Cina secara bersamaan. Namun kali ini pemimpin demonstrasi, Joshua Wong dan aktifis yang lain memunggungi bendera sambil menyilangkan tangan. Mereka menuntut pengunduran diri Leung Chun Ying karena dianggap berada di bawah pengaruh Beijing.

Di ibukota Beijing, Partai Komunis Cina unjuk otot dengan mempertontonkan satuan elit militer Cina di lapangan Tiananmen. Upacara di jantung kekuasaan Komunis itu berlangsung menurut ritual yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Pada malam menjelang 1 Oktober para demonstran kembali berkumpul. Kebanyakan diliputi rasa lelah setelah bertahan selama berhari-hari dan hujan yang tidak henti-hetinya mengguyur dari langit. Namun begitu para mahasiswa tidak beranjak. Mereka mengaku tidak akan pergi sebelum tuntutannya dipenuhi.

Upacara nasional mengenang warisan Mao Zedong itu tidak cuma berlangsung di Beijing, tapi kota-kota besar lain di Cina. Dalam gambar ini sebuah satuan kepolisian sipil memberikan hormat di hadapan bendera negara di Nanjing. Tidak ada satupun yang bisa merusak kedamaian dan stabilitas di Cina, begitulah isyarat yang ingin didengungkan penguasa Cina di Beijing.

Sebaliknya di Hongkong ribuan mahasiswa memblokir jalan utama di wilayah perbelanjaan Mongkok. Jumlah demonstran diyakini akan terus membengkak. Pasalnya Hongkong memiliki tradisi meliburkan pegawai dan siswa di dua hari pertama bulan Oktober.

Penduduk Cina tidak mengetahui banyak tentang apa yang terjadi di Hongkong. Untuk itu pemerintah di Beijing telah lebih dulu memastikan agar tidak ada gangguan sama sekali. Lembaga sensor bertugas siang malam untuk memblokir laporan dari Hongkong. Sementara di media-media sosial, pemerintah menghapus ribuan komentar.

Sebaliknya Hongkong menikmati kebebasan pers dan berpendapat. Namun demonstran mengkhawatirkan pengekangan menyusul meningkatnya pengaruh Beijing. Secara simbolis mereka mengenakan masker untuk mendemonstrasikan sikap mereka yang tidak akan pernah diam.

Presiden Cina, Xi Jinping sebaliknya banyak menutup mulut atas aksi protes di Hongkong. Sang presiden terjebak dalam dilema, antara menindas demonstrasi atau menyetujui kompromi. Kini ia mengirimkan utusan khusus ke Hongkong untuk mencari jalan keluar.

Mahasiswa memberikan ultimatum kepada pemerintah Hongkong hingga Kamis (2/10) untuk mencabut amandemen Undang-undang pemilihan dan pengunduran diri Leung Chun Ying. Jika tidak mereka mengancam akan memperluas aksi protes, antara lain dengan aksi mogok masal dan pendudukan kantor pemerintahan.