Parlemen Hongaria mengesahkan undang-undang  yang melarang acara-acara LGBTQ+, termasuk pawai Budapest Pride yang terkenal dan telah menarik ribuan orang untul ambil bagian setiap tahunnya.

Undang-undang baru tersebut diajukan hanya sehari sebelumnya. Proses pengesahannya didorong melalui parlemen dalam prosedur yang dipercepat, dan didukung mayoritas super koalisi yang berkuasa yang memungkinkannya untuk mengubah konstitusi.

Undang-undang tersebut, yang disahkan dengan perbandingan suara 136-27, didukung oleh partai Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, Fidesz, dan mitra koalisi minoritas mereka, Demokrat Kristen.

Tindakan keras Hongaria terhadap hak-hak LGBTQ+

Langkah tersebut merupakan bentuk pemberangusan terbaru hak dan perlindungan bagi kaum LGBTQ+ di negara tersebut dalam pemerintahan Viktor Orban.

Hongaria sebelumnya telah mengesahkan undang-undang serupa lainnya, termasuk "undang-undang perlindungan anak" yang kontroversial pada tahun 2021, dengan melarang kaum gay tampil dalam materi pendidikan sekolah atau acara TV yang ditujukan untuk orang-orang di bawah usia 18 tahun.

Undang-undang terkini sejalan dengan pandangan pemerintah bahwa pawai tahunan Pride dapat dianggap sebagai acara yang merugikan anak-anak, dan bagi mereka hal ini lebih penting daripada hak untuk berkumpul.

Menghadiri acara yang dilarang akan dikenakan denda hingga 200.000 forint Hongaria (sembilan juta Rupiah), yang dendanya harus diteruskan negara untuk urusan  "perlindungan anak," demikian menurut teks undang-undang tersebut.

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Menggunakan alat-alat yang bertentangan dengan perlindungan privasi

Pihak berwenang juga diperbolehkan menggunakan alat pengenalan wajah untuk mengidentifikasi individu yang menghadiri acara yang dilarang.

Penyelenggara Budapest Pride mengecam RUU hukum baru, dengan meluncurkan penggalangan dana:"Larangan itu tidak lebih dari sandiwara politik - partai yang berkuasa menggunakan komunitas LGBTQuntuk keuntungannya sendiri. Namun, kami menolak menjadi kambing hitam siapa pun," tulis penyelenggara dalam sebuah pernyataan.

"Sementara semakin banyak orang kelaparan di Hongaria, tapi  prioritas Perdana Menteri malah mengurusi dan melarang  hak asasi manusia," tambah pernyataan itu.

Di Uni Eropa, Hongaria sering kali jadi urutan teratas dalam hal inflasi pada beberapa tahun terakhir, karena krisis biaya hidup telah mencengkeram negara tersebut. Orban, yang telah berkuasa sejak 2010 dan telah dikritik karena kemunduran demokrasi, menghadapi pemilihan umum pada tahun 2026.