Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan akan menunda “penghancuran fasilitas energi selama 10 hari” di Iran hingga 6 April.

Dalam unggahan di platform Truth Social miliknya, ia menambahkan bahwa langkah tersebut diambil setelah adanya permintaan dari pemerintah Iran.

Trump juga menulis bahwa pembicaraan masih “berlangsung” dan “berjalan sangat baik.”

Pada akhir pekan lalu, Trump mengatakan bahwa AS akan membombardir infrastruktur energi Iran, jika Teheran tidak mengizinkan kapal melintasi Selat Hormuz dalam waktu 48 jam. Ia kemudian menunda ultimatum tersebut hingga Jumat (27/03), dan kini kembali memperpanjang penundaan itu.

Iran menyatakan akan membalas dengan serangan terhadap fasilitas energi di kawasan Teluk, jika Trump menindaklanjuti ancamannya.

Iran secara efektif telah memblokade Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia dan gas alam cair, sehingga mendorong kenaikan harga energi dan mengguncang pasar keuangan global.

Desakan AS terhadap sekutu untuk mengamankan jalur

Sebelumnya, Trump menyerukan agar negara-negara NATO membantu AS mengamankan Selat Hormuz. Tak lama setelah itu, Trump mengkritik NATO karena dianggap tidak mendukung kampanye militer AS-Israel di Iran.

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengatakan negara-negara Eropa membutuhkan waktu karena “alasan yang kuat,” termasuk tidak adanya pemberitahuan sebelumnya mengenai serangan AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari.

“Kabar baiknya sekarang adalah, berkat kepemimpinan dari enam negara, yakni Inggris, Prancis, Italia, Jerman, Jepang, dan Belanda, lebih dari 30 negara telah berkomitmen untuk berkumpul dan membahas kapan dan di mana langkah akan diambil guna memastikan jalur laut tetap terbuka,” kata Rutte.

Sejalan dengan Trump, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Kamis (26/03) juga mengatakan bahwa pembukaan kembali jalur pelayaran Selat Hormuz merupakan “kepentingan” seluruh negara G7.

Kelompok G7 terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat.

“Itu adalah kepentingan mereka untuk membantu,” kata Rubio sesaat sebelum berangkat ke Prancis untuk menghadiri pertemuan menteri luar negeri G7 di luar Paris pada Jumat (27/03).

Prancis dan Inggris memimpin diskusi terkait Hormuz

Kementerian Pertahanan Prancis dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa 35 negara turut serta dalam diskusi pada Kamis (26/03) mengenai pengamanan jalur bagi kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz.

Konferensi video para kepala staf pertahanan tersebut berfokus pada cara membuka kembali jalur pelayaran “setelah intensitas permusuhan menurun secara signifikan,” demikian isi pernyataan tersebut.

Langkah tersebut bisa "sepenuhnya bersifat defensif” untuk mengawal kapal komersial dan memulihkan kebebasan navigasi, tambah kementerian tersebut.

Presiden Prancis Emmanuel Macron kini mengusulkan adanya kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk setiap tindakan di selat tersebut, menyatakan bahwa upaya internasional hanya dapat dilakukan setelah situasi permusuhan mereda, perusahaan asuransi dan pelayaran dilibatkan, serta dengan persetujuan Iran.

Prancis telah mengerahkan kelompok tempur kapal induk ke Mediterania timur, serta dua kapal induk helikopter dan delapan kapal perang ke Timur Tengah sebagai persiapan untuk kemungkinan misi di masa mendatang.

Inggris juga menyatakan tengah bekerja sama dengan para sekutu untuk menyusun rencana yang “layak” guna membuka kembali Selat tersebut. Menurut Perdana Menteri Keir Starmer, hal itu akan sulit dilakukan tanpa adanya deeskalasi di Timur Tengah.

Seorang pejabat pertahanan mengatakan bahwa tahap awal akan difokuskan pada operasi pencarian ranjau, yang kemudian diikuti tahap kedua berupa perlindungan terhadap kapal tanker yang melintasi kawasan tersebut.

Upaya pembersihan ranjau berpotensi menjadi tantangan besar, mengingat Amerika Serikat tidak memiliki kapasitas untuk melakukannya sendiri, menurut sejumlah sumber.

Iran terbuka soal permintaan Spanyol terkait Hormuz 

Di tengah diskusi yang berlangsung antara negara-negara Uni Eropa, Kedutaan Besar Iran di Spanyol justru menyatakan bahwa Teheran terbuka terhadap setiap permintaan dari Madrid terkait Selat Hormuz.

Menurut kedutaan tersebut, hal ini didasarkan pada sikap Spanyol yang menghormati hukum internasional. Ini menjadi konsesi pertama Iran kepada negara anggota Uni Eropa.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez, yang dikenal sebagai salah satu pemimpin paling progresif di Eropa, merupakan salah satu pemimpin pertama yang menentang perang AS-Israel dengan Iran. Sejak itu, ia tetap konsisten dalam penolakannya terhadap konflik tersebut.

Spanyol juga menolak penggunaan pangkalan militernya oleh AS. Trump sebelumnya mengatakan bahwa “kami bisa menggunakan pangkalan mereka jika kami mau,” merujuk pada fasilitas di Rota dan Moron di Spanyol Selatan yang digunakan bersama oleh AS dan Spanyol, tetapi tetap berada di bawah kendali Spanyol.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

Editor: Prita Kusumaputri