1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
KonflikIran

Hormuz Memanas, Iran Sebut Operasi AS Ilegal

Dmytro Hubenko | Matt Ford | Rahka Susanto sumber: AP, Reuters, AFP, dpa
5 Mei 2026

Operasi “Project Freedom” yang dilancarkan AS untuk membuka Selat Hormuz memicu ketegangan baru. Iran menilai operasi itu langgar gencatan senjata dan memperingatkan risiko eskalasi di jalur energi global.

Selat Hormus
Perundingan sejauh ini belum menghasilkan terobosan, dan Selat Hormuz masih tetap ditutupFoto: Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA/REUTERS

Militer Amerika Serikat (AS) mengatakan telah menembaki pasukan Iran dan menenggelamkan enam kapal kecil yang disebut menargetkan kapal sipil. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya Washington untuk membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Di bawah perlindungan militer, dua kapal dagang berbendera AS dilaporkan berhasil melintasi jalur tersebut.

Di saat yang sama, ketegangan meluas ke kawasan Teluk. Uni Emirat Arab (UEA) untuk pertama kalinya melaporkan serangan sejak gencatan senjata awal April. Pada Senin (4/5), sistem pertahanan udara UEA mencegat 15 rudal dan empat drone.

Meski sebagian besar berhasil dihentikan, satu drone tetap memicu kebakaran di fasilitas minyak di Fujairah dan melukai tiga pekerja asal India. Selain itu, dua kapal kargo dilaporkan terbakar di perairan lepas pantai.

Upaya Washington membuka kembali jalur pelayaran dinilai dapat meredakan tekanan ekonomi global, tetapi juga meningkatkan risiko eskalasi. Perusahaan pelayaran dan asuransi tetap berhati-hati, sementara Iran menilai langkah tersebut melanggar gencatan senjata yang rapuh dan menegaskan akan terus menargetkan kapal di kawasan tersebut.

Langkah ini merupakan bagian dari operasi yang disebut “Project Freedom,” yang diluncurkan oleh Presiden AS Donald Trump pada Minggu (3/5) untuk mengawal kapal-kapal sipil dan membuka kembali akses di Selat Hormuz. Washington menggambarkannya sebagai misi untuk memastikan kebebasan navigasi dan membantu pelayaran global, namun Teheran melihatnya sebagai intervensi militer sepihak yang memperburuk situasi.

Ketegangan Hormuz: Eropa minta Iran berunding

Kanselir Jerman Friedrich Merz mendesak kepemimpinan Iran untuk kembali ke meja perundingan setelah Teheran meluncurkan serangan rudal dan drone ke Uni Emirat Arab (UEA) pada Senin (4/5).

Menanggapi hal tersebut, Merz menegaskan, “Teheran harus kembali ke meja perundingan dan berhenti menyandera kawasan serta dunia: blokade Selat Hormuz harus diakhiri.” 

Ia menambahkan, “Kami mengutuk keras serangan ini. Solidaritas kami bersama rakyat Uni Emirat Arab dan mitra kami di kawasan,” serta kembali menekankan bahwa “Teheran tidak boleh memiliki senjata nuklir” dan “tidak boleh ada ancaman atau serangan lanjutan terhadap mitra kami.”

Seruan serupa datang dari Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang mendorong de-eskalasi di Timur Tengah. “Inggris mengutuk serangan drone dan rudal yang menargetkan Uni Emirat Arab. Eskalasi ini harus dihentikan. Iran perlu terlibat secara bermakna dalam negosiasi agar gencatan senjata di Timur Tengah bertahan dan solusi diplomatik jangka panjang tercapai,” ujarnya.

Di sisi lain, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut serangan terhadap infrastruktur sipil di UEA sebagai “tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima.”

Namun, upaya diplomasi sejauh ini belum menunjukkan hasil. Perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi Pakistan masih buntu, membuat gencatan senjata yang disepakati pada 8 April semakin rapuh. 

Para pemimpin Eropa pun secara luas mengecam serangan tersebut, dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebutnya “kejam” dan sebagai pelanggaran hukum internasional.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump cenderung meremehkan serangan tersebut. Trump sebelumnya memperingatkan pada Minggu (3/5) bahwa upaya Iran untuk menghentikan lalu lintas di selat “akan, sayangnya, harus ditangani dengan tegas.”

Iran: “Tak ada solusi militer” untuk krisis

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan pada Selasa dini hari (5/5) bahwa tidak ada “solusi militer” untuk “krisis politik” di Selat Hormuz, sehari setelah Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan telah mencegat rentetan rudal dan drone yang diluncurkan Iran.

Araghchi menyebut pembicaraan damai “mengalami kemajuan” berkat “upaya baik” Pakistan, serta memperingatkan bahwa Amerika Serikat harus “waspada agar tidak terseret kembali ke dalam kubangan konflik oleh pihak-pihak yang berniat buruk.”

Mengkritik blokade AS terhadap pelabuhan Iran, ia menegaskan, “Project Freedom adalah Project Deadlock.”

Menyusul laporan UEA tentang serangan rudal dan drone, Teheran tidak mengonfirmasi maupun membantah keterlibatannya.

Sebelumnya, televisi pemerintah Iran mengutip pejabat militer anonim yang mengatakan Teheran “tidak memiliki rencana” untuk menargetkan UEA atau fasilitas minyaknya.

Iran juga menyatakan bahwa “insiden itu merupakan akibat petualangan militer AS untuk menciptakan jalur ilegal,” merujuk pada upaya terbaru Donald Trump untuk membuka kembali Selat Hormuz.

Editor: Rizki Nugraha

Matt Ford Reporter dan editor DW Sports, spesial meliput sepak bola Eropa, budaya fans, dan politik olahraga.@matt_4d