Sebuah pesan singkat dari Presiden Prancis Emmanuel Macron kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump awalnya dimaksudkan untuk tetap bersifat rahasia. "Sahabatku, kita sepenuhnya sejalan soal Suriah. Kita sama-sama melakukan banyak hal besar terkait Iran. Saya tidak memahami apa yang sedang Anda lakukan soal Greenland," tulis Macron dalam pesan tersebut.

Namun pada Selasa (20/01) malam, Trump justru memublikasikan pesan tersebut di jejaring sosial miliknya, Truth Social. Di hadapan wartawan, Trump kemudian melontarkan candaan tentang Macron dengan mengatakan, "dia akan segera meninggalkan jabatannya."

Saat Macron berupaya menjaga dialog tetap berjalan, Trump justru mempermalukan presiden Prancis itu secara terbuka. Dalam sejumlah kesempatan di depan publik, Trump berulang kali menirukan aksen Macron. 

Kerenggangan hubungan keduanya diperkirakan makin melebar setelah sebuah film dokumenter yang ditayangkan stasiun televisi publik France 2 pada Selasa (20/01) malam. Dokumenter itu menampilkan rekaman percakapan telepon pribadi saat kunjungan Macron ke Kyiv pada 10 Mei 2025, yang diduga direkam tanpa sepengetahuan Trump.

Macron membalas serangan Trump pada Selasa (20/01) dengan nada satir. "Ini adalah masa damai, stabil, dan penuh kepastian," katanya saat membuka World Economic Forum di Davos, yang langsung memancing tawa hadirin.

Namun, tak lama berselang arah pidatonya langsung bergeser. Macron menyoroti dunia yang semakin tanpa aturan dan menegaskan bahwa Eropa perlu kembali memperkuat posisinya di tengah perubahan global. Menurutnya, menerima "pendekatan kolonial baru" tidaklah masuk akal. Bagi Macron, langkah Trump terkait Greenland menjadi contoh paling jelas dari menguatnya politik kekuasaan. 

Kirim sinyal militer kepada sekutu

Beberapa hari sebelumnya, sejumlah negara mitra NATO di Eropa, termasuk Prancis yang menjadi salah satu yang pertama dan paling menonjol, bereaksi atas pernyataan agresif Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin menguasai Greenland. Atas undangan Denmark, Prancis mengirim sekitar 15 personel pasukan infanteri gunung ke ibu kota Greenland, Nuuk. Langkah itu kemudian disusul manuver pengisian bahan bakar pesawat di udara di wilayah Arktik.

Pada saat yang sama, Prancis juga melanjutkan rencana yang telah disiapkan sejak 2025 untuk membuka konsulat jenderal di Nuuk. Kehadiran Prancis di kawasan tersebut dipandang sebagai respons langsung atas pernyataan Trump yang kian frontal dan keras.

Seiring itu, arah kebijakan luar negeri Prancis juga menunjukkan sikap yang semakin tegas, sejalan dengan sikap yang diambil AS. Dalam pidato Tahun Baru kepada angkatan bersenjata di pangkalan udara Istres pada akhir pekan lalu, Emmanuel Macron menggunakan bahasa bernada keras. "Untuk tetap bebas, seseorang harus ditakuti, dan untuk ditakuti, seseorang harus kuat," ujar Macron.

Dalam kesempatan yang sama, Macron mengumumkan rencana penempatan tambahan pasukan darat, udara, dan laut ke Greenland. Namun, hingga kini belum ada rincian lebih lanjut mengenai langkah tersebut.

Upaya memikat di balik jabat tangan

Saat Donald Trump pertama kali menyambut Presiden Prancis Emmanuel Macron di Gedung Putih pada Mei 2017, Macron tampil dengan sikap yang menunjukkan kekuatan posisinya. Saat itu, Macron yang masih tergolong pendatang baru di panggung politik dunia, mampu menahan jabat tangan Trump yang dikenal dominan selama hampir satu menit.

Pesannya jelas. Pemimpin Prancis tidak akan gentar menghadapi presiden Amerika Serikat yang kerap menyamakan rasa hormat dengan dominasi. Macron memilih berdiri sejajar, bukan berada di posisi tunduk. Di Paris, keyakinannya waktu itu sederhana, Trump hanya akan merespons semua yang ia anggap memiliki "kekuatan".

Pada saat yang sama, Macron juga memanfaatkan kesombongan Trump dan kerentanannya terhadap sanjungan. Ia mengundang Trump sebagai tamu kehormatan pada perayaan hari nasional Prancis, 14 Juli, di Paris, termasuk jamuan makan malam di Menara Eiffel. Undangan itu sarat makna. Meski memiliki perbedaan pandangan, Prancis ingin tetap menjaga hubungan erat dengan sekutunya.

Melalui pendekatan keramahan diplomatik, Macron berupaya mendorong Trump untuk bekerja sama di tingkat internasional, dengan Prancis mengambil peran sebagai jembatan dialog.

Pernyataan Macron guncang hubungan diplomatik

Namun, Macron tidak berhasil mendorong perubahan arah kebijakan yang bertahan lama di Amerika Serikat. Hubungan kedua kepala negara pun memburuk. Pada 11 November 2018, bertepatan dengan peringatan 100 tahun berakhirnya Perang Dunia I, Presiden Prancis Emmanuel Macron berbicara di hadapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang bahaya nasionalisme. Trump menilai pernyataan itu sebagai kritik terselubung terhadap strategi “America First" yang ia usung.

Pada 2019, Macron kembali memicu perhatian internasional ketika menyebut NATO sebagai "brain dead" atau mati otak. Pernyataan yang disampaikan dalam sebuah wawancara itu tidak semata ditujukan pada aliansi tersebut, melainkan pada sikap Trump yang kerap bersikap konfrontatif terhadap NATO. Melalui pernyataan itu, Prancis ingin memaksa perdebatan tentang sejauh mana Eropa dapat terus bergantung pada mitra yang secara terbuka mempertanyakan kewajibannya sendiri. Kini, pernyataan yang kala itu menuai kritik keras tersebut juga dibaca sebagai peringatan awal atas krisis yang sedang berlangsung.

Penentuan bagi Greenland

Tidak ada lagi masa bulan madu bagi hubungan antara Emmanuel Macron dan Donald Trump setelah Trump kembali terpilih dan kembali ke Gedung Putih setahun lalu. Memasuki musim semi 2025, suasana hubungan transatlantik sudah semakin tegang. Prancis menjadi salah satu sasaran kebijakan tarif Trump setelah Macron kembali mendorong penerapan koordinasi pajak digital Eropa. Trump sempat mengancam akan mengenakan tarif balasan terhadap anggur dan produk mewah Prancis, sebelum kemudian memperluas sasarannya ke berbagai produk Eropa lainnya.

Prancis dan Uni Eropa merespons dengan keras dan mulai menyiapkan langkah balasan. Paris menegaskan bahwa Eropa tidak boleh hanya mengandalkan seruan dan perundingan, tetapi juga perlu menggunakan instrumen kebijakan perdagangan yang tegas dalam situasi serius. Saat itu, Macron menyatakan Eropa tidak akan membiarkan pihak lain mendikte cara benua tersebut menjalankan kedaulatan perpajakannya.

Dalam pertemuan di Davos pada Selasa (20/01), Macron merujuk pada instrumen anti-pemaksaan Uni Eropa yang dirancang untuk menghadapi pemerasan ekonomi. Instrumen ini memungkinkan penerapan langkah balasan, seperti pengenaan tarif atau pembatasan akses pasar. Dalam perdebatan politik, mekanisme tersebut dikenal dengan sebutan "bazooka."

Macron lemah di dalam negeri

Unjuk posisi Macron di panggung luar negeri berbanding terbalik dengan situasinya di Prancis. Di dalam negeri, Presiden Emmanuel Macron memiliki ruang gerak yang terbatas. Pemerintahannya hingga kini belum berhasil meloloskan anggaran 2026 di parlemen. Di tingkat Eropa pun, Macron masih harus mengamankan dukungan mayoritas untuk menjalankan arah kebijakannya.

Ketika Macron mendorong penggunaan instrumen keras Uni Eropa yang kerap disebut "bazooka", Jerman justru bersikap lebih menahan diri. Kanselir Jerman Friedrich Merz yang dikenal kuat mendukung hubungan Eropa dan Amerika Serikat, memilih pendekatan deeskalasi dalam krisis Greenland. Jika Macron berbicara tentang "pemerasan ekonomi" dan menuntut penerapan tarif, Merz justru menyerukan kehati-hatian dan berharap dapat menarik Trump kembali ke jalur diplomasi melalui perundingan. Sekali lagi, Jerman dan Prancis saling berebut peran kepemimpinan di Eropa. 

Eropa kehilangan penggerak

Bahkan dibandingkan periode pertamanya menjabat, berbagai inisiatif Macron kini semakin sering ditolak oleh Amerika Serikat. Upayanya menjaga keseimbangan antara dialog dan perlawanan mulai menemui batas. Sejak beberapa waktu terakhir, pertanyaan yang terus mengemuka adalah apakah Eropa masih mampu menentukan agenda politiknya sendiri.

Jacob Ross, pakar Prancis di lembaga pemikir Jerman German Council on Foreign Relations, melihat situasi ini sebagai persoalan struktural dalam strategi Eropa menghadapi Trump. "Emmanuel Macron selalu bereaksi terhadap Trump," katanya. Menurutnya baik Macron maupun kepala negara dan pemerintahan Eropa lainnya sejauh ini belum berhasil menetapkan agenda sendiri yang memimpin arah. Sebaliknya, mereka terus sibuk merespons provokasi terbaru dari Washington.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

Editor: Muhammad Hanafi