Nyatanya, bila ada pihak yang bisa mendapat jawaban jelas dari presiden Chad tersebut, kemungkinan besar pihak itu adalah Prancis. Sejak merebut kekuasaan di tahun 1990, Deby menerima dukungan konstan dari negara yang pernah menjajah Chad selama 40 tahun itu.

Bahkan sampai kini, Prancis menugaskan sedikitnya 1000 orang pasukan di negara Afrika Tengah ini. Selain itu, Prancis juga mendukung militer Chad dengan bantuan logistik dan intelijen. Sejak pekan lalu, presiden Prancis menyatakan akan turun tangan mengatasi konflik di Chad. Ketika itu Sarkozy mengatakan, “Apabila Prancis melakukan tugasnya, maka tak boleh ada yang meragukan legitimasi pemerintahan Chad.”

Sarkozy kemudian mengirim menteri pertahanan Prancis Herve Morin ke ibu kota N’Djamena untuk secara langsung menyampaikan dukungan Prancis itu.

Peran Prancis di bekas wilayah jajahan ini menjadi sorotan banyak pihak. Apalagi karena Chad memiliki lahan minyak bumi yang diincar banyak negara. Karena itu tak heran bila tudingan kerap terdengar, bahwa Prancis selama 18 tahun mendukung pemerintahan Deby yang korup karena memiliki kepentingan khusus. Demikian tuduh pihak pemberontak.

Prancis menyangkal hal ini, antara lain karena sejak Chad memberikan hak pemboran minyak bumi kepada perusahaan minyak Amerika Serikat, Exxon, hubungan kedua negara, Prancis dan Chad merenggang.

Prancis mengaku hanya mengevakuasi bagi 700 warga negara asing dalam kerusuhan awal tahun ini dan tidak melakukan intervensi militer untuk mendukung Deby. Meski begitu, militer Prancis akan menjadi tulang punggung misi Uni Eropa untuk Afrika EUFOR, yang sejak kemarin melanjutkan pengiriman pasukan ke Chad. Hal ini juga ditentang pihak pemberontak, yang mengancam negara Eropa lainnya bila menambah jumlah pasukannya di EUFOR.

Tumpahnya krisis Darfur ke wilayah Chad tidak hanya berarti bahwa Presiden Deby kembali menghadapi oposisi bersenjata, tapi juga memburuknya situasi pengungsi di kawasan itu.

Saat ini diperkirakan, ada sedikitnya 250.000 pengungsi Sudan dan 200.000 warga sipil Chad yang melarikan diri dari kecamuk perang yang meruncing di wilayah timur negara itu. Dalam dua hari pertempuran di ibu kota N’Djamena, 160 orang tewas awal 2008 ini. (ek)