Saat mengunjungi kembali daerah terdampak banjir di Sumatra, Prabowo menyebut hunian sementara bagi korban akan dibangun.
Presiden Prabowo Subianto menyebut hunian sementara bisa kelar dalam waktu sebulanFoto: Garry Lotulung/Anadolu/IMAGO
Iklan
Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau kawasan yang terdampak bencana alam di Sumatra. Pagi ini, Prabowo berkunjung ke Agam, Sumatera Barat.
Di sana dia meninjau posko pengungsian dan pembangunan hunian sementara bagi warga yang terdampak bencana.
Prabowo cukup senang melihat hunian sementara sudah mulai dibangun dan akan segera bisa dipakai oleh masyarakat yang terdampak bencana. Menurutnya, hunian sementara akan dibangun hanya dalam waktu sebulan, sehingga masyarakat tak perlu lagi tinggal di tenda.
"Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara (berapa lama)? Sebulan. Supaya bapak2 ibu semua tidak perlu tinggal di tenda," kata Prabowo dalam video yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (18/12).
Bencana Sumatra: Krisis Kemanusiaan dan Kerusakan Lingkungan
Banjir dan longsor melanda Sumatra, menewaskan ratusan orang, dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi. Di balik tragedi ini, kerusakan ekosistem memperparah dampaknya. Bahkan, satwa liar turut menjadi korban.
Foto: Stringer/REUTERS
Melanda tiga provinsi
Banjir dan longsor melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra: Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, lebih dari 780 orang meninggal dunia, sementara sekitar 560 orang masih hilang di 50 kabupaten/kota yang terdampak.
Foto: Willy Kurniawan/REUTERS
Ribuan rumah dan infrastruktur hancur
Menurut data BNPB, kerusakan di Aceh mencakup 204 jembatan, 75 sekolah, 99 kantor, 48 rumah ibadah, dan 5.200 rumah. Di Sumatra Utara, 27 jembatan, 19 rumah ibadah, 1 fasilitas kesehatan, serta 2.400 rumah rusak. Sementara di Sumatra Barat, kerusakan meliputi 64 jembatan, 65 rumah ibadah, 8 fasilitas kesehatan, 1 kantor, 84 sekolah, dan 2.800 rumah.
Foto: Levie Wardana/DW
Modifikasi cuaca di Aceh dan Sumatra Utara
BNPB bersama BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca di Aceh dan Sumatra Utara untuk mempercepat penanganan dampak bencana. Langkah ini diharapkan mempercepat pembersihan jalur transportasi darat dan memastikan pengiriman logistik lewat udara tidak terhambat cuaca buruk.
Foto: Willy Kurniawan/REUTERS
Polemik status bencana nasional
Tingginya korban dan kerusakan membuat masyarakat menanti penetapan banjir Sumatra sebagai bencana nasional. Namun, Menko PMK Pratikno menegaskan status itu tidak diberikan karena penanganan sudah bertaraf nasional. "Dan kami telah mewaspadai dan mempersiapkan sedini mungkin untuk mengurangi risiko semaksimal mungkin," ujarnya.
Foto: Willy Kurniawan/REUTERS
Akibat kerusakan lingkungan
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Satgas Penertiban Kawasan Hutan sedang menelusuri penyebab terjadinya bencana banjir dan longsor Sumatra. "Selain faktor cuaca ekstrem, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana," katanya, Rabu (03/12). Selain itu, pemerintah juga terus berkonsentrasi untuk mengevakuasi dan menangani warga yang terdampak bencana.
Foto: Levie Wardana/DW
Bukti kondisi lingkungan kritis
Gelondongan kayu yang terseret arus memicu sorotan terhadap kerusakan hutan di hulu, dari konversi lahan hingga dugaan illegal logging. Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace, menilai hampir semua Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sumatra kritis dengan tutupan hutan alam kurang dari 25%, jauh di bawah batas ideal 30% sesuai UU Kehutanan sebelum dihapus Omnibus Law.
Foto: Levie Wardana/DW
Satwa liar turut jadi korban
Banjir dan longsor juga merusak habitat satwa liar. Jasad seekor gajah Sumatra ditemukan terseret arus di Pidie Jaya, Aceh, memicu kekhawatiran terhadap hilangnya keanekaragaman hayati. Ahli menilai bencana bukan hanya mengancam manusia, tetapi juga satwa yang kehilangan rumah dan sumber pakan.
Foto: Levie Wardana/DW
7 foto1 | 7
Dia bilang setelah hunian sementara selesai, pemerintah akan segera membangun hunian tetap bagi masyarakat yang rumahnya sama sekali tak lagi bisa ditinggali.
Menurutnya, rumah hunian tetap yang bakal ditempati masyarakat luasnya 70 meter persegi. Prabowo juga menjamin kualitas hunian tetap yang akan dibangun pemerintah.
"Segera sesudah itu kita bangun hunian tetap. Saya lihat cukup bagus kualitasnya, luasnya hunian tetap lumayan besar ya, 70 meter ya, 70 meter persegi," sebut Prabowo.
Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!
Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin lalu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memaparkan sudah ada sekitar 2.600 unit rumah yang akan dibangun pertama kali untuk korban bencana. Hunian itu dibangun dari biaya non-APBN.
"Saya laporkan sama bapak, 2.000 yang sudah siap hunian tetap yang dibiayai non-APBN. Mohon maaf pak, tadi malam ada tambah 500, tadi pagi 100, jadi terkumpul untuk 2.600," papar pria yang akrab disapa Ara itu dalam sidang kabinet yang dihelat di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/12) yang lalu.
Ada sekitar 30 titik lahan yang akan siap dibangun hunian korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
