Kepolisian India telah memasang barikade berbahan logam dan beton di jalan raya menuju ibu kota negara, New Delhi, pada hari Senin (12/02/2024) dan melarang pertemuan publik di Delhi.

Hal ini dilakukan karena ribuan petani dari India utara dijadwalkan akan bergerak menuju parlemen untuk menuntut harga panen minimum.

Beberapa serikat petani memang telah menyerukan protes 'Delhi Chalo' atau 'Pawai ke Delhi', menggemakan kembali agitasi yang dimulai pada akhir tahun 2020 lalu, dalam menentang tiga rancangan undang-undang pertanian yang akan menghapus dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian di India.

Protes tersebut sebelumnya telah berlangsung selama lebih dari satu tahun dengan ratusan pengunjuk rasa terbunuh, dan mencapai puncaknya ketika pemerintah nasional Perdana Menteri Narendra Modi akhirnya mencabut undang-undang tersebut.

Peristiwa tersebut akhirnya dikenal sebagai kerusuhan publik dan protes massa terbesar yang dihadapi oleh pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi sejak Partai Bharatiya Janata (BJP) berkuasa pada tahun 2014.

Pengamanan di perbatasan diperketat

Sebelumnya, konvoi panjang traktor telah terlihat berkumpul di perbatasan antara ibu kota negara dan tetangganya Haryana, pada hari Senin (12/02/2024).

Polisi pun merespons hal ini dengan memasang barikade dengan paku-paku logam, menyiapkan penjara sementara dan rute alternatif untuk ambulans, demikian menurut laporan media lokal.

Publikasi berita Times of India dan ANI melaporkan bahwa polisi juga telah menguji coba drone untuk menjatuhkan gas air mata di perbatasan Shambhu dekat Ambala, sebelah utara Delhi, sebagai antisipasi protes.

Selain itu, polisi juga telah melarang pertemuan publik lebih dari lima orang di Delhi.

Para petani di India memang memiliki kekuatan politik karena jumlah mereka yang besar. Dan unjuk rasa yang dijadwalkan pada hari Selasa (13/02/2024) pagi ini hanya terjadi beberapa bulan sebelum pemilihan umum 2024, sehingga isu petani kemungkinan dapat berubah menjadi agenda utama dalam kampanye pemilihan nanti.

Apa saja tuntutan para petani?

Hal utama dalam daftar tuntutan para petani adalah undang-undang yang menjamin harga dukungan minimum (minimum support price/MSP) untuk hasil panen mereka.

Ini adalah syarat yang telah disetujui pemerintah pada tahun 2021, tetapi serikat petani menuduh pemerintah ingkar janji.

Pemerintah India sebelumnya memang telah mengumumkan harga dukungan untuk lebih dari 20 jenis tanaman setiap tahunnya, menetapkan harga minimum yang akan dibayarkan untuk tanaman tersebut, meski tidak berlaku bagi pembeli swasta.

Namun, beberapa badan pemerintah hanya membeli beras dan gandum pada tingkat harga dukungan. Ini artinya, yang diuntungkan hanya para petani yang menanam kedua tanaman itu saja, yang diperkirakan hanya sekitar 6% dari seluruh petani di India.

Para petani juga menuntut implementasi dari rekomendasi-rekomendasi yang diajukan oleh Komisi Swaminathan antara tahun 2004-2006 yang berfokus pada kesusahan para petani dan meningkatnya kasus bunuh diri di kalangan para petani. Komisi ini sebelumnya mengeluarkan beberapa rekomendasi antara lain dana pensiun, pembebasan hutang dan perawatan kesehatan petani.

Sementara itu, setelah melalui beberapa pembicaraan pada hari Senin (12/02/2024), pemerintah akhirnya setuju untuk menarik kasus-kasus terhadap para petani yang terdaftar selama agitasi tahun 2020-21, demikian dilaporkan oleh Press Trust of India dengan mengutip beberapa sumber.

Para menteri pemerintah juga konon telah setuju untuk memberikan kompensasi kepada keluarga petani yang meninggal selama protes tersebut.

Menurut laporan media lokal, delegasi pemerintah juga masih mendiskusikan tuntutan-tuntutan lain dengan para pemimpin serikat pekerja.

"Para petani dari seluruh negeri siap untuk berbaris di Delhi mulai hari Selasa (13/02/2024) jika pemerintah tidak memenuhi tuntutan kami," kata Swaran Singh Pandher, pemimpin asosiasi petani nasional kepada AFP.

bh/gtp (AFP, Reuters)