Pemandangan dari gedung tertinggi Jakarta, Autograph Tower di kompleks Thamrin Nine, sangat menakjubkan. Menurut laporan terbaru PBB, Jakarta kini menjadi kota terpadat di dunia, dengan hampir 42 juta penduduk. Pertumbuhan pesat ini membawa peluang ekonomi, tetapi juga memberi tekanan pada infrastruktur, lingkungan, dan kualitas hidup.

Di Jakarta, kompleks perumahan mewah dan gedung perkantoran kaca sering hanya berjarak beberapa meter dari permukiman kumuh. Menurut sebuah studi, kepadatan penduduk Jakarta kini mencapai 22.000 orang per kilometer persegi. Akibatnya, kontras sosial sangat terlihat. Sementara sebagian tinggal di gedung pencakar langit modern, banyak lainnya kesulitan mencari hunian yang terjangkau.

Pertumbuhan penduduk juga berdampak pada lalu lintas perkotaan. Jalanan macet dan kemacetan menjadi hal biasa, menurunkan kualitas udara. Menurut studi terbaru Universitas Pertahanan Republik Indonesia, polusi partikel sangat kritis di kawasan padat penduduk seperti Jakarta Pusat.

Jakarta masih memiliki banyak ruang untuk meningkatkan area hijau. Meski terdapat beberapa proyek berkebun lokal, jumlahnya masih jauh dari cukup. Berdasarkan pemantauan satelit bertenaga AI oleh Husqvarna Urban Green Space Insights (HUGSI), yang memantau ruang hijau dan perkembangannya, area hijau hanya mencakup 18% dari total luas Jakarta, dan dari jumlah itu, hanya 14% yang tertutup pepohonan.

Urbanisasi menjadi faktor utama tingginya kepadatan penduduk Jakarta. Angka kelahiran relatif rendah, dan angka kematian tidak di atas rata-rata. Selain orang yang pindah ke Jakarta, sebagian masyarakat juga berpindah ke wilayah pinggiran Jakarta atau kota penyangga menciptakan arus komuter yang memadati Jakarta.

Jakarta tidak hanya menghadapi masalah kepadatan penduduk, tetapi juga terdampak krisis iklim. Warga di kawasan pesisir yang padat harus menghadapi banjir rutin atau tinggal di rumah apung. Tanah yang tenggelam akibat ekstraksi air tanah berlebihan, naiknya permukaan laut, dan hujan deras membuat Jakarta sangat rentan.

Ibukota baru Indonesia, Nusantara, di Kalimantan, direncanakan untuk mengurangi beban Jakarta. Rencananya membangun “kota hutan pintar” dengan banyak ruang hijau, energi ramah lingkungan, infrastruktur modern, dan sistem transportasi cerdas. Namun, kritikus menilai proyek ini lebih bermotif politik dan untuk memperkuat citra pemerintah daripada menyelesaikan masalah nyata.