Apakah Inggris akan menuntut akses ke pasar tunggal Eropa? Bagi Uni Eropa, hal itu akan berarti terus membuka pintu bagi pergerakan tenaga kerja dari dan ke Inggris. Sebelum pemilu parlemen, PM Theresa May pernah menyatakan Inggris akan meninggalkan pasar tunggal Eropa.

Uni Eropa mengatakan, soal hak-hak warga Uni Eropa di Inggris tidak menjadi "prioritas utama" perundingan Brexit. Perunding UE Michel Barnier menyatakan, tidak akan ada diskusi sebelum semua negara anggota yakin, bahwa warga mereka di Inggris akan diperlakukan "baik dan manusiawi". Ada sekitar 3 juta warga UE di Inggris, sementara sekitar 1,1 juta keluarga Inggris tinggal di kawasan Uni Eropa.

Theresa May berjanji mengendalikan imigrasi dari Eropa setelah Brexit. Namun, anggota parlemen Inggris khawatir, penurunan tajam dalam imigrasi akan menyebabkan kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor utama, termasuk perawatan kesehatan, sosial dan konstruksi. Brussels menegaskan bahwa Inggris harus terus menerima gerakan bebas warga jika ingin mempertahankan akses ke pasar tunggal.

Tentu saja kerjasama keamanan yang sedang berlangsung antara Inggris dan UE ingin dipertahankan. Hal ini makin pentingnya dengan makin seringnya serangan teror. Namun, akses ke program seperti Europol akan bergantung pada kesediaan Inggris mematuhi aturan hukum Uni Eropa.

Theresa May pernah menyatakan akan mengakhiri yurisdiksi Mahkamah Eropa (ECJ) di Inggris. Namun, pemerintah Inggris belakangan memperlunak sikapnya. Artinya, perusahaan Inggris tetap bisa menyelaraskan peraturan yang mengatur mitra Eropanya. Sementara Brussel ingin agar ECJ menjamin perlakuan baik warganya yang ada di Inggris pasca Brexit.

Topik Irlandia bisa jadi salah satu tema pembicaraan yang paling sensitif. Kedua pihak telah menyatakan keinginan untuk menghindari adanya 'perbatasan keras' antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia seperti dulu. Namun karena hasil buruk pemilu, Theresa May terpaksa berkoalisi dengan partai nasionalis Irlandia DUP, yang sering bermasalah dengan Republik Irlandia. (Teks: David Martin /hp,ml)

Tidak tanggung-tanggung, penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Perdana Menteri Uni Emirat Arab, Syeikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Ini adalah kali pertama seorang menteri dari Asia mendapat penghargaan Menteri Terbaik di Dunia. Tidak heran jika nama Sri Mulyani kembali melambung sebagai seorang teknokrat ulung. Inilah lima prestasi Sri yang patut diapresiasi.

Sejak menjabat menteri keuangan di era Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani dianggap ikut membantu mengurangi angka kemiskinan sebanyak 40%. Saat ini Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin sebesar 26,5 juta orang, alias turun 1,7 juta sejak Maret 2017. Kepiawaian Sri menekan angka inflasi sebesar 1,45% pada periode tersebut dinilai turut menyumbang penurunan angka kemiskinan.

Indonesia tergolong negara di urutan teratas dalam hal <a target="_blank" href="http://p.dw.com/p/2Y8Iu">kesenjangan</a> pendapatan. Laporan terakhir menyebut empat orang terkaya Indonesia memiliki harta sebanyak 100 juta rakyat miskin. Melalui kebijakan pajak yang ketat dan efektif, pemerintah sedikit demi sedikit berhasil mengurangi kesenjangan pendapatan dan membagikan kemakmuran lebih merata.

Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan 10 juta lapangan kerja hingga 2019. Sejauh ini tim ekonomi di Kabinet Kerja telah berbuat banyak untuk mencapai sasaran tersebut. Tahun lalu sebanyak 2.61 juta kesempatan kerja tercipta di Indonesia. Rezim keuangan yang ketat, belanja infrastruktur dan kemudahan berbisnis menjadi jurus andalan buat merapal pertumbuhan ekonomi.

"Tata kelola keuangan yang baik adalah transparansi dan akuntabilitas," kata Sri Mulyani. Kredo yang sama membayangi masa kerjanya. Ia banyak menuntut transparansi anggaran dan membatasi ruang korupsi di Kementerian Keuangan. Ia juga ikut memantau penggunaan APBD di daerah-daerah, termasuk DKI Jakarta. Tidak heran jika pada masa jabatannya indeks transparansi Indonesia membaik sebanyak 3%.

Akhir Desember silam Bank Indonesia mengumumkan cadangan devisa sebesar US$130 miliar atau meningkat sekitar 4,03 miliar Dolar AS. Angka tersebut adalah yang tertinggi dalam sejarah. Sebagai perbandingan, cadangan devisa Indonesi pada 2014 adalah sebesar 111 miliar Dollar AS. Kelihaian Sri Mulyani mengelola utang negara dianggap salah satu alasan membaiknya postur cadangan devisa Indonesia.

Di tengah prestasi yang menggunung, Sri Mulyani mendedikasikan kemenangannya untuk pemerintahan Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia. Sang Presiden pun tak hemat pujian, "ini pengakuan dunia dan hanya satu orang menteri. Saya kira, kita semua bangga," ujarnya.