Wakil dari politik dan masyarakat, dari gereja dan perhimpunan serta tentu saja dari berbagai perkumpulan masyarakat migran bertemu untuk membicarakan masalah integrasi. Skema integrasi di Jerman harus dihasilkan dalam konferensi ini. Namun menjelang konferensi integrasi tersebut, beberapa organisasi menyatakan protesnya menentang undang-undang keimigrasian yang baru saja disahkan dan menolak untuk hadir dalam konferensi integrasi. Dalam rangka konferensi nasional integrasi, Kanselir Jerman Angela Merkel menyatakan:

„integrasi dengan warga keturunan asing merupakan tugas terpenting saat ini. Dalam skema integrasi nasional kita wujudkan apa yang bisa dimanfaatkan kelompok masyarakat dalam integrasi.“

Konferensi nasional yang akan dihadiri seratus peserta semestinya menjadi puncak kegiatan yang dibayangi upaya pemerintah sebelumnya yaitu koalisi merah hijau mengenai integrasi. Sejak setahun yang lalu politisi, pejabat, pengusaha, fungsionaris olahraga, dan wakil gereja bertemu dengan wakil kelompok migran untuk membicarakan apa yang disebut sebuah rencana untuk hidup bersama yang lebih baik. Sesuatu yang disebut sebagai skema integrasi.

Pengumuman hasilnya ternyata masih dibayangi pertikaian antara perhimpunan masyarakat Turki di Jerman dan pemerintah Jerman. Peraturan mengenai ujian bahasa bagi anggota keluarga yang akan ikut tinggal di Jerman yang baru saja disahkan dan pemotongan bantuan sosial bagi mereka yang tidak ikut kursus integrasi, dianggap merugikan. Ketua Perhimpunan Masyarakat Turki di Jerman Kenan Kolat menyampaikan keberatannya pada pemerintah Jerman:

„Anda tidak bisa memberikan sanksi dalam upaya integrasi. Jika Anda ingin menerima kami, Anda harus juga mendengarkan kami agar kita dapat bersama melakukan sesuatu untuk integrasi. Hal itu yang mungkin tidak berhasil dilakukan Menteri dalam Negeri.“

Pemerintah Jerman sampai sekarang menolak tuntutan berbagai organisasi migran, agar parlemen dan dewan perwakilan negara bagian untung mengubah undang-undang keimigrasian yang baru saja disahkan parlemen Jerman. Petugas khusus pemerintah urusan integrasi Maria Böhmer mengatakan pada pemancar televisi Jerman ARD:

„Undang-undang ini berlaku segera setelah ditandatangani Presiden Jerman. Undang-undang ini dibuat berlandaskan alasan yang bagus, dan alasan ini yang kami pertahankan dan juga mengenai peraturan untuk belajar bahasa Jerman di negara asal.“

Meski pun terjadi pertikaian mengenai pengetatan dalam undang-undang keimigrasian, perhimpunan masyarakat Turki di Jerman tidak mempertanyakan apa yang disebut sebagai rencana integrasi. Selama berbulan-bulan, enam kelompok kerja dari wakil-wakil kelompok masyarakat migran menggarapnya.

Perhimpunan masyarakat migran juga ingin mengusung kampanye emansipasi perempuan yang bertajuk „Perempuan juga punya hak“ di kalangannya untuk menghadapi konflik yang selalu muncul kembali.

Pengusaha asing di Jerman juga memiliki masalah lain sehubungan sangat rendahnya kuota bagi remaja imigran maka sampai tahun 2010 diperlukan tambahan sepuluh ribu lowongan di tempat pendidikan latihan kerja.

Di sisi lain, pemerintah Jerman juga memiliki kewajiban, yaitu sejak Juni lalu 16 negara bagian menyepakati ditingkatkannya pemberian dana bagi sekolah yang banyak memiliki siswa dari keluarga imigran.