Lembaga pemantau korupsi Transparency International (TI) yang berusat di Berlin, Jerman, hari Selasa (31/1) merilis Corruption Perceptions Index (CPI) 2022, yang mengukur persepsi korupsi sektor publik di mata para ahli dan pebisnis. TI mengatakan, pemerintahan yang gagal menangkal korupsi juga tidak punya kapasitas untuk melindungi rakyat, sementara ketidakpuasan publik cenderung berubah menjadi kekerasan.

"Korupsi telah membuat dunia kita menjadi tempat yang lebih berbahaya. Karena pemerintahan secara kolektif gagal membuat kemajuan melawannya, mereka memicu peningkatan kekerasan dan konflik saat ini - dan membahayakan orang di mana pun," kata Delia Ferreira Rubio, ketua Transparency International.

"Satu-satu jalan keluarnya adalah negara melakukan kerja keras, membasmi korupsi di semua tingkatan, untuk memastikan pemerintah bekerja untuk semua orang, bukan hanya untuk segelintir elit,” tambahnya.

Banyak negara Eropa turun skor

Laporan tersebut memeringkat negara-negara dalam skala dari 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"). Peringkat pertama diduduki oleh Denmark, sebagai negara yang dipandang paling tidak korup tahun 2022 dengan 90 poin, diikuti Finlandia dan Selandia Baru dengan 87 poin. Institusi demokrasi yang kuat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia juga menjadikan negara-negara ini salah satu yang paling damai di dunia, kata laporan itu.

Namun, laporan tersebut juga menunjukkan bahwa sementara Eropa Barat tetap menjadi wilayah dengan skor tertinggi, beberapa negara menunjukkan tanda-tanda penurunan yang mengkhawatirkan. Inggris anjlok lima poin menjadi 73, skor terendah yang pernah dicapainya.

Negara-negara seperti Swiss, dengan 82 poin, dan Belanda, dengan skor 80 poin, menunjukkan tanda-tanda penurunan di tengah kekhawatiran tentang lemahnya integritas dan peraturan kerja lobi - meskipun skor mereka tetap tinggi dibandingkan dengan negara lain di dunia. Indonesia menduduki peringkat 110 dari 180 negarta, dengan skor 34 poin, turun delapan posisi dan memburuk 4 poin dibanding 2021.

Rusia contoh mencolok hubungan korupsi dan kekerasan

Rusia khususnya disorot sebagai contoh mencolok dari dampak korupsi terhadap perdamaian dan stabilitas. Invasi ke Ukraina hampir setahun lalu adalah pengingat yang gamblang akan ancaman korupsi dan tidak adanya akuntabilitas pemerintah, kata laporan Transparency International. Disebutkan, kleptokrasi di Rusia telah menumpuk kekayaan besar dengan berjanji setia kepada Presiden Vladimir Putin untuk mendapat imbalan kontrak pemerintah. Rusia mendapat skor 28 poin.

"Tidak adanya pengawasan terhadap kekuasaan Putin memungkinkan dia mengejar ambisi geopolitiknya tanpa mendapat sanksi,” laporan itu menyimpulkan. "Serangan ini menggoyahkan benua Eropa, mengancam demokrasi, dan telah membunuh puluhan ribu orang.”

Sebelum invasi, Ukraina, yang mendapat skor 33, memiliki skor rendah namun melakukan reformasi penting. Bahkan setelah pecahnya perang, pemerintah terus memprioritaskan reformasi antikorupsi. Investigasi awal bulan ini misalnya berhasil mengungkap korupsi beberapa pejabat senior selama perang.

Yaman, Sudan Selatan dan Suriah terbawah

Indeks Persepsi Korupsi CPI 2022 menilai 180 negara dan wilayah dunia. Somalia menduduki posisi terbawah dengan 12 poin, Sudan Selatan dan Suriah berada di urutan kedua terbawah dengan 13 poin.

Laporan itu juga menunjukkan bagaimana setelah beberapa dekade konflik, Sudan Selatan berada dalam krisis kemanusiaan besar dengan lebih dari separuh populasi menghadapi kerawanan pangan akut - dan korupsi memperburuk situasi.

Di Yaman, di mana pengaduan korupsi turut memicu perang saudara delapan tahun lalu, situasinya makin memburuk, kata TI. Dua pertiga populasinya tidak mendapat makanan yang cukup, membuat kawasan itu menjadi salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

CPI dirilis setiap tahun sejak 1995 dan dihitung dengan menggunakan 13 sumber data berbeda yang memberikan persepsi korupsi sektor publik dari pelaku bisnis dan pakar negara. Sumber-sumber data termasuk dari Bank Dunia, Forum Ekonomi Dunia WEF, perusahaan penilaian risiko dan konsultan bisnis dan ekonomi. hp/yf (ap)