Tekanan terhadap Facebook perihal sirkulasi konten berisi ujaran kebencian kembali memadat di tengah wabah corona di India.  

Kisruh berawal dari laporan harian Amerika Serikat, The Wall Street Journal, Jumat (14/8) yang mengklaim kepala kebijakan publik Facebook di India, Anhki Das, “menentang gagasan menerapkan aturan ujaran kebencian,” terhadap setidaknya empat individu dan grup yang berafiliasi dengan partai pemerintah, BJP, meski “sudah dicontreng secara internal karena mempromosikan atau berpartisipasi dalam tindak kekerasan.” 

Tuduhan tersebut dibantah jurubicara Bharatiya Janata Party. Sebaliknya sejumlah petinggi BJP menuduh Facebook “menyensor konten-konten pro-India dan pro-Hindu,” kata Tejasvi Surya, anggota Komite Teknologi Informasi di parlemen.  

“Ada jutaan unggahan yang menghina dewa-dewa Hindu dan menganiaya pemimpin kanan-tengah (BJP). Tapi algoritma Facebook gagal mendeteksinya. Sebaliknya, warga biasa yang mengelola laman pro kanan-tengah justru diblokir tanpa hak untuk mengajukan banding,” tulis anggota perlemen BJP lain, Rajyavardhan Singh Rathore di laman editorial harian Indian Express. 

Partai Kongres yang beroposisi berniat membawa laporan The Wall Street Journal ke parlemen. Ketua Umum Partai Kongres, Rahul Gandhi, menuduh BJP “mengontrol” Facebook dan menuntut penyelidikan oleh kedua kamar di parlemen. 

Gurita Islamofobia di media sosial 

Facebook melarang ujaran kebencian atau hasutan tindak kekerasan dan mengaku sudah menjalankan aturan ini di seluruh dunia,” tanpa mengindahkan posisi politik, partai atau afiliasi,” tulis perusahaan asal California, AS, itu dalam keterangn persnya, Senin (17/8). 

Petinggi BJP sejak lama dituduh berkampanye dengan klaim-klaim palsu yang mendiskreditkan minoritas muslim. Mereka antara lain mengunggah video atau gambar yang menuduh muslim memaksa gadis Hindu pindah agama, atau bahwa kaum muslim sengaja menyebar virus corona sebagai bentuk jihad. 

Analisa yang dibuat lembaga riset, Equality Labs, 2019 silam, mengungkap kebanyakan grup Facebook yang menebar konten bernada Islamofobia merupakan pendukung BJP atau berkaitan dengan organisasi Hindu-nasionalis fanatik, Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). Organisasi ini merupakan rumah ideologi bagi BJP. 

Sejak berkuasa pada 2014, Perdana Menteri Narendra Modi semakin rajin menggunakan Facebook buat mengakses pemilih di seluruh negeri. Nilai iklan yang dibeli BJP dari Facebook dikabarkan jauh melebihi Partai Kongres. 
Laman Facebook milik Modi sendiri mempunyai sekitar 45 juta pengikut. Dia juga berulangkali mengimbau fungsionaris partai di level lokal hingga nasional agar lebi aktif di Facebook. 

“BJP terlalu jauh dibandingkan yang lain dalam menyesap kekuatan komunikasi modern, termasuk media sosial, tidak hanya di Facebook tapi di platform lain juga,” kata Wakil Ketua BJP, Baijayant Panda, Senin (17/8), dalam sebuah kampanye virtual di tengah wabah corona. 

Nilai bisnis Facebook 

Kontroversi meruak ketika Facebook dan Jio, penyedia layanan telepon termurah di India, sedang menantikan putusan Mahkamah Agung terkait izin WhatsApp Pay, sebuah layanan pembayaran digital milik Facebook.  

Sejauh ini Facebook sudah menginvestasikan USD 5,7 miliar untuk membeli 9,9 saham Jio. Transaksi tersebut baru dikabulkan Badan Pengawas Persaingan pada akhir Juni lalu.  

“Mereka berusaha menyenangkan partai pemerintah karena mereka melihatnya sebagai peluang bisnis. Mereka tidak peduli terhadap etika terkait apa yang diunggah di Facebook. Mereka di sana buat mencari uang,” kata analis politik, Paranjoy Guha Thakaurta, yang 2009 lalu menulis buku tentang bisnis Facebook di India. 

Ketika BJP menyapu suara elektoral pada pemilu 2019 lalu, semua kanal media sosial dilarang oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menayangkan iklan politik 48 jam sebelum pencoblosan.

Namun laporan investigasi Associated Press mengungkap, iklan BJP tetap bertebaran selama masa tenang, terutama di negara bagian yang getir diperebutkan. Pada saat yang sama, Facebook menurunkan iklan politik Partai Kongres. 

rzn/vlz (ap, rtr)