India Gelar Pertemuan G20 di Kashmir Meski Menuai Kritik
Samaan Lateef
23 Mei 2023
Pertemuan pariwisata G20 telah dimulai di Kashmir dengan penjagaan ketat. New Delhi ingin menunjukkan citra normalitas di wilayah yang disengketakan itu, namun Pakistan dan Cina mengecam keputusan tersebut.
India mengambil alih kepresidenan G20 pada bulan Desember tahun laluFoto: Anushree Fadnavis/File Photo/REUTERS
Iklan
Para delegasi dari negara-negara G20 tengah mengikuti pertemuan pariwisata di wilayah Kashmir yang dikelola oleh India, dari tanggal 22 hingga 24 Mei.
Ini merupakan pertama kalinya sebuah acara penting internasional diadakan di sana, sejak New Delhi mencabut otonomi terbatas wilayah ini pada tahun 2019 dan membaginya menjadi dua wilayah yang dikelola secara federal.
Pertemuan tiga hari ini berlangsung di sebuah tempat yang luas di tepi Danau Dal di kota utama wilayah ini, Srinagar, dengan penjagaan keamanan yang ketat.
Menjelang pertemuan, kota ini dipercantik. Jalanan yang mengarah ke tempat pertemuan telah di aspal dan tiang-tiang listriknya dihiasi dengan warna bendera nasional India. Jalan layang, jembatan hingga objek atraksi lainnya di kota tersebut juga diterangi dan dihiasi dengan mural-mural yang artistik.
Pemerintah setempat juga membangun jalanan baru, trotoar, ruang pejalan kaki hingga area parkir.
Dalam pertemuan G20 di Kashmir ini, para delegasi akan mendiskusikan topik-topik seputar pariwisata hijau dan manajemen destinasi. Topik lainnya seperti ekowisata dan peran film dalam mempromosikan tujuan-tujuan pariwisata, juga telah dijadwalkan.
Pada hari Senin (22/05), kota Srinagar tampak tenang. Sebagian besar pos-pos pemeriksaan keamanan telah dipindahkan atau diubah menjadi pos bilik penjagaan dengan papan bertanda G20, yang di belakangnya berdiri para petugas keamanan.
Pakistan dan Cina mengecam keputusan New Delhi yang tetap menggelar pertemuan di Srinagar.Foto: Aamir Ansari/DW
Bagaimana reaksi Pakistan dan Cina?
Kashmir adalah salah satu wilayah yang paling termiliterisasi di dunia, dengan ratusan ribu tentara India ditempatkan di sana.
Iklan
Sejak New Delhi mengambil alih wilayah ini dan menindak tegas aksi separatisme di sana, tindakan kekerasan memang sebagian besar mereda. Namun warga Kashmir mengatakan perdamaian sesaat ini tentu memiliki harga yang harus dibayar. Dan pertempuran antara pasukan pemerintah dan militan yang menentang pemerintahan India, masih meletup secara berkala.
Para kritikus mengatakan bahwa dengan menggelar acara bergengsi internasional di wilayah Kashmir, pemerintahan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi ingin menunjukkan kepada dunia bahwa wilayah yang disengketakan itu dalam situasi normal.
Pekan lalu, pelapor khusus organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk isu-isu minoritas, Fernand de Varennes, mengatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menciptakan "kenormalan semu", sementara "pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang masif" terus berlanjut di wilayah tersebut.
Misi India untuk PBB di Jenewa pun membantah pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa pernyataan itu "tidak mendasar" serta mengandung "tuduhan yang tidak beralasan."
Derita Warga Kashmir Akibat Konflik Politik India-Pakistan
India dan Pakistan terus berseteru karena Kashmir, wilayah bergejolak yang telah dilanda pemberontakan bersenjata selama hampir tiga dekade. Banyak warga Kashmir yang sudah muak dengan Islamabad dan New Delhi.
Foto: Getty Images/AFP/T. Mustafa
Bahaya yang belum pernah ada sebelumnya?
Pada tanggal 27 Februari 2019, militer Pakistan mengatakan bahwa mereka telah menembak jatuh dua jet tempur India. Seorang juru bicara militer Pakistan mengatakan jet itu ditembak jatuh setelah mereka memasuki wilayah udara Pakistan. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah, di mana dua negara, yang memiliki senjata nuklir melakukan serangan udara terhadap satu sama lain.
Foto: Reuters/D. Ismail
India menjatuhkan bom di Pakistan
Militer Pakistan merilis gambar ini untuk menunjukkan bahwa pesawat tempur India menyerang wilayah Pakistan untuk pertama kalinya sejak kedua negara terlibat perang tahun 1971. India mengatakan serangan udara itu sebagai tanggapan terhadap serangan bom bunuh diri baru-baru ini terhadap pasukan India yang berbasis di Jammu dan Kashmir.
Foto: AFP/ISPR
Militer bukan solusi
Warga sipil India percaya bahwa pemerintah India tidak dapat membebaskan dirinya dari tanggung jawab dengan menuduh Islamabad menciptakan kerusuhan di lembah Kashmir. Sejumlah organisasi HAM menuntut agar pemerintahan Narendra Modi mengurangi jumlah pasukan di Kashmir dan membiarkan rakyat menentukan nasib mereka.
Foto: Getty Images/AFP/T. Mustafa
Kekerasan tiada akhir
Pada 14 Februari 2019, setidaknya 41 polisi paramiliter India tewas dalam serangan bom bunuh diri di wilayah Kashmir yang dikuasai India. Kelompok militan yang berbasis di Pakistan, Jaish-e-Mohammad, mengaku bertanggung jawab. Serangan itu meningkatkan ketegangan dan memicu kekhawatiran konfrontasi bersenjata antara dua negara yang memiliki kekuatan senjata nuklir.
Foto: IANS
Konflik yang pahit
Sejak tahun 1989, gerilyawan Muslim telah memerangi pasukan India di bagian Kashmir yang dikelola India. Wilayah ini berpenduduk 2 juta orang, dan sekitar 70 persen di antaranya adalah Muslim. Dua dari tiga perang antara India dan Pakistan sejak kemerdekaan tahun 1947 adalah karena sengketa wilayah Kashmir.
India menumpas pemberontakan militan
Pada Oktober 2016, militer India melancarkan serangan terhadap pemberontak bersenjata di Kashmir, yang mengepung sedikitnya 20 desa di distrik Shopian. New Delhi menuduh Islamabad mendukung militan, yang melintasi "Line of Control" Pakistan-India dan menyerang pasukan paramiliter India.
Foto: picture alliance/AP Photo/C. Anand
Kematian seorang separatis Kashmir
Situasi keamanan di Kashmir bagian India memburuk setelah peristiwa pembunuhan Burhan Wani, seorang pemimpin muda gerakan separatis Kashmir pada Juli 2016. Protes terhadap pemerintahan India dan bentrokan antara separatis dan tentara telah merenggut ratusan nyawa sejak saat itu.
Foto: Reuters/D. Ismail
Serangan Uri
Pada September 2016, militan Muslim membunuh setidaknya 17 tentara India dan melukai 30 lainnya di Kashmir India. Tentara India mengatakan para pemberontak telah menyusup ke bagian Kashmir India dari Pakistan. Investigasi awal menunjukkan bahwa gerilyawan itu adalah anggota kelompok Jaish-e-Mohammad yang bermarkas di Pakistan, yang telah aktif di Kashmir selama lebih dari satu dekade.
Foto: UNI
Pelanggaran HAM
Pihak berwenang India memblokir sejumlah situs media sosial di Kashmir setelah video yang menunjukkan pasukan India melakukan pelanggaran HAM berat menjadi viral di internet. Video-video itu menimbulkan kemarahan di media sosial. Salah satu video menunjukkan pemrotes Kashmir diikat pada jip tentara India, diduga digunakan sebagai tameng hidup.
Foto: Getty Images/AFP/
Demiliterisasi Kashmir
Mereka yang mendukung Kashmir untuk merdeka ingin Pakistan dan India membiarkan rakyat Kashmir menentukan masa depan mereka. "Sudah saatnya India dan Pakistan menarik pasukan mereka dari wilayah yang mereka kendalikan dan mengadakan referendum yang diawasi secara internasional," kata Toqeer Gilani, Presiden Front Pembebasan Jammu dan Kashmir, kepada DW.
Foto: picture-alliance/dpa/J. Singh
Tidak ada peluang untuk memisahkan diri
Sebagian besar pengamat Kashmir tidak melihat Kashmir merdeka dalam waktu dekat. Mereka mengatakan, meskipun sebagian strategi keras yang digunakan India untuk berurusan dengan militan dan separatis di Kashmir telah berhasil, cepat atau lambat New Delhi harus menemukan solusi politik untuk krisis ini. Perpisahan Kashmir, kata mereka, bukan bagian dari solusi. (Teks: Shamil Shams. Ed.: na/ap)
Foto: Getty Images/AFP/T. Mustafa
11 foto1 | 11
Pakistan dan Cina juga mengecam keputusan New Delhi yang tetap menggelar pertemuan di Srinagar.
Islamabad menyebutnya sebagai "keputusan yang tidak bertanggung jawab", sementara Cina menyarankan agar pihak-pihak terkait menghindari "keputusan sepihak" yang dapat "memperumit" situasi.
New Delhi menepis keberatan dan kritikan tersebut dengan mengatakan bahwa konferensi tingkat internasional semacam itu "wajar” untuk digelar di seluruh wilayah India, terutama Kashmir, karena wilayah itu adalah bagian yang "tidak terpisahkan dan tidak bisa dipisahkan" dari negara tersebut.
Sejak tahun 1947, wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam itu telah menjadi titik perselisihan antara India dan Pakistan. Cina juga mengklaim sebagian kecil dari wilayah itu.
India saat ini secara ‘de facto' menguasai sekitar 45% dari wilayah Kashmir dan mayoritas penduduknya, sementara Pakistan menguasai sekitar 35%. Sisanya, 20% berada di bawah kendali Cina.
Konservasi arsitektur tradisional diklaim jadi prioritas utama pada percepatan pembangunan di Srinagar.Foto: NOAH SEELAM/AFP/Getty Images
Mempercantik Srinagar demi pertemuan G20
Percepatan pembangunan infrastruktur di kota Srinagar menjelang pertemuan G20 kali ini juga memicu beragam reaksi.
Beberapa mengkritik pemerintah India karena tidak mempertimbangkan kekayaan warisan budaya dan kerentanan ekologis kota Srinagar dalam rencana pembangunannya.
Seorang arsitek, yang tidak ingin disebutkan namanya, berpendapat bahwa pemerintah setempat tidak memberikan perhatian yang cukup untuk melindungi identitas arsitektur kota tersebut, karena terkesan tergesa-gesa dalam merombak Srinagar.
Tetapi Kepala Eksekutif Proyek Srinagar Smart City, Athar Aamir Khan, menepis kritikan tersebut, dan mengatakan bahwa konservasi arsitektur tradisional merupakan prioritas utama. Dia juga menekankan betapa pentingnya pertemuan G20 ini dalam meningkatkan prospek ekonomi dan lapangan kerja di kota itu.
"G20 telah memberikan momentum, di mana pekerjaan yang biasanya memakan waktu satu tahun dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan. Perubahan wajah kota ini terinspirasi dari arsitektur tradisional, sementara desain dan prinsip-prinsip perkotaan modern juga tetap dipertimbangkan," jelas Khan.
Perang, Inflasi, Krisis Energi dan Kenaikan Harga Bebani 2022
Inflasi, krisis energi, ketakutan resesi - tahun 2022 ditandai dengan dampak perang Ukraina yang memicu krisis ekonomi hingga ambruknya bursa krypto. Ekonomi global sedang tidak baik, berikut kilas balik ekonomi 2022.
Foto: picture alliance / Inderlied/Kirchner-Media
Harga bahan bakar meroket
Dampak perang yang dilakukan Rusia di Ukraina terasa secara global. Harga bahan bakar di seluruh dunia naik drastis. Di Jerman, harga Solar tembus rekor baru, yakni 2,32 Euro (sekitar Rp38.000) per liter. Sejumlah negara mengambil langkah antisipasi dan penyelamatan, yang terbukti hanya aksi sementara.
Foto: Lennart Preiss/dpa/picture alliance
Krisis suplai chips komputer
Langkah AS dan Eropa melarang sebagian ekspor chips komputer dari Cina berdampak pada sektor industri. Suplai global turun drastis, sejumlah pabrikan mobil menjadwal ulang pasokan ke pelanggan. Samsung laporkan penurunan omset sekitar 30%. Intel memindahkan sebagian produksinya ke Eropa, tapi pabrik di Jerman dengan investasi 17 miliar Euro baru akan berproduksi 2027.
Foto: Intel Corporation
Bank Sentral Eropa naikkan suku bunga
Bank Sentral Eropa untuk pertamakalinya sejak 11 tahun pada bulan Juli menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,5%, yang lebih tinggi dari prediksi. Dengan begitu tingkat suku bunga acuan di Eropa pada bulan itu mencapai 2,5%. Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde mengumumkan, sehubungan dengan inflasi yang tinggi, akan ada kenaikkan berikutnya.
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS
Harga energi naik drastis
Konsumen di Eropa terutama menjerit, karena harga gas dan tarif listrik naik drastis. Pasokan gas murah dari Rusia diembargo Uni Eropa, gara-gara invasinya ke Ukraina. Konsumen di Inggris, Jerman dan Spanyol harus membayar harga gas dua kali lipat lebih mahal. Toko-toko roti di Jerman juga mengeluh, karena ongkos produksi naik drastis, dan terpaksa menaikkan harga jual.
Foto: Davide Bonaldo/Zuma/picture alliance
Jaringan pipa gas Rusia disabotase
Jaringan pipa gas Rusia Nord Stream 1 dan 2 di laut Baltik dekat Bornholm, Denmark meledak dan mengalami kebocoran. NATO dan Uni Eropa menuding ada sabotase, tetapi akhirnya menghentikan pengusutan. Saat ledakan, jaringan gas sudah lama tidak dioperasikan oleh Rusia untuk memasok gas ke Eropa.
Foto: Danish Defence Command/AP/picture alliance
Bos Tesla Elon Musk akuisisi Twitter
Twitter resmi jadi milik milyarder Elon Musk. Pemilik Tesla ini membeli si burung biru seharga 44 miliar Dollar setelah proses yang alot berbulan-bulan. Setelah pembelian menyusul kekacauan. Musk mengurangi jumlah pegawai separuhnya, pengiklan menyetop order, sejumlah akun kontroversial kembali muncul dan pembersihan akun dengan centang biru dilakukan secara ugal-ugalan.
Foto: Dado Ruvic/REUTERS
Bursa mata uang Krypto bangkrut
Bursa Krypto FTX bangkrut dan pengusahanya Sam Bankman-Fried mengajukan proteksi dari para kreditor. Perusahaan yang oleh investor ditaksir bernilai 32 miliar Dollar itu ambruk hanya dalam hitungan hari. Krisis di platform perdagangan mata uang digital seperti Bitcoin, menarik pasar krypto makin dalam ke pusaran krisis.
Foto: Jonathan Raa/NurPhoto/picture alliance
Inflasi mencapai tingkat tertinggi
Jerman yang jadi lokomotif ekonomi Eropa, mencatat kenaikan harga tertinggi sejak 70 tahun terakhir. Inflasi yang diseret kenaikan harga energi dan bahan pangan, tembus angka 10%. Pemerintahan negara-negara di Asia, Eropa dan Afrika berjuang untuk mengerem inflasi, agar tidak menyeret ke krisis ekonomi yang memicu resesi. Tahun 2023 tingkat inflasi global diprediksi akan tetap tinggi. (as/pkp)
G20 muncul sebagai forum diskusi antarpemerintah utama di dunia, yang terdiri dari negara-negara maju dan berkembang. Forum ini mencakup sekitar dua pertiga dari populasi dunia dan 80% dari perdagangan dunia.
India memegang kursi kepresidenan G20 di tengah masa-masa sulit, dimana dunia tengah menghadapi serangkaian krisis geopolitik dan ekonomi. Yang paling utama adalah invasi Rusia terhadap Ukraina, yang telah memicu rekor krisis pangan dan energi, bersamaan dengan melonjaknya inflasi.
Pemerintahan Modi menjadi tuan rumah dari 215 pertemuan G20 di lebih dari 55 lokasi tahun ini, empat di antaranya akan difokuskan untuk mempromosikan sektor pariwisata. Dan India akan menjadi tuan rumah dari pertemuan para pemimpin G20 di New Delhi pada awal September mendatang. (kp/gtp)