Rancangan undang-undang baru, yang menjadi program unggulan Partai Kongres yang berkuasa, menganggarkan setiap tahun dana senilai 19 milyar euro, dan dimaksudkan untuk “menghapus“ kelaparan endemik dan malnutrisi di negara yang ekonominya sedang berkembang pesat tersebut.

Setelah disahkan majelis tinggi parlemen dan disetujui presiden, aturan itu akan mereformasi sistem pembagian makanan yang kini berlaku di India, dengan menyediakan lima kilogram makanan pokok bersubsidi per bulan kepada lebih dari 800 juta orang.

Masalah Anggaran

“Setelah mengesahkan Undang-undang Keamanan Pangan, kita masih dalam batas yang saya tetapkan dalam anggaran,“ kata Menteri Keuangan P. Chidambaram kepada wartawan.

Pemerintah telah menganggarkan tambahan 230 milyar rupee setiap tahun untuk program tersebut, membuat total nilai subsidi untuk tahun anggaran 2013-2014 menjadi 1,25 trilyun rupee atau sekitar 19 milyar euro, demikian pernyataan pemerintah.

Chidambaram, yang telah berusaha meyakinkan para investor mengenai kondisi keuangan India, menegaskan bahwa defisit 4,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) masih merupakan “garis merah” yang tidak akan terlewati tahun ini.

Bank Sentral India sebelumnya telah memperingatkan bahwa meningkatnya belanja pemerintah yang berasal dari Undang-undang Pangan baru itu akan memperdalam defisit dan akan semakin meningkatkan inflasi yang sudah naik saat ini.

“Sentimen dunia terhadap rupee masih lemah. Rancangan Undang-undang Pangan akan menjadi tekanan pada keuangan pemerintah,” kata Siddhartha Sanyal, kepala ekonom India di Barclays Capital.

Program Populis untuk Politik?

Kepala Partai Kongres Sonia Gandhi mengatakan kepada anggota parlemen di kongres pada hari Senin lalu bahwa rancangan undang-undang pangan akan mengirimkan sebuah “pesan besar” kepada dunia bahwa India “mengambil tanggung jawab menyediakan keamanan pangan bagi semua warganya“.

“Tujuan kita di masa depan adalah kewajiban menghapus kelaparan dan kekurangan gizi Negara kita,“ kata politisi India kelahiran Italia berusia 66 tahun tersebut.

Gandhi kemudian dibawa ke rumah sakit sebelum pengambilan suara parlemen atas undang-undang itu dilakukan -- memperluas spekulasi mengenai kondisi kesehatannya yang dua tahun lalu menjalani operasi di Amerika untuk suatu penyakit yang tidak diungkapkan.

Ia kemudian dirawat semalam setelah pemeriksaan, dengan seorang pemimpin partai mengatakan bahwa Gandhi menderita demam dan kelelahan setelah “bekerja di bawah tekanan tinggi”.

Meski telah melewati dekade pertumbuhan ekonomi yang cepat, India masih berjuang untuk menyediakan makanan bagi 1,2 milyar penduduknya, di mana 40 persen anak-anak di bawah lima tahun menderita kekurangan gizi, demikian hasil survei tahun lalu.

Pesimisme

Kritik atas rancangan program pangan mencemaskan India akan mengalami kesulitan akibat skema kebijakan kesejahteraan baru ini, di tengan pertumbuhan ekonominya yang melambat. Program ini dilihat dengan sinis sebagai sebuah upaya politik untuk memenangkan dukungan masyarakat sebelum pemilihan umum nasional tahun depan.

Pertumbuhan ekonomi India turun menjadi 5 persen per tahun, dan merupakan yang terendah selama sepuluh tahun terakhir.

Para penentang juga berargumen bahwa perlu sumber daya tambahan untuk menjalankan program ini dengan menyediakan lagi 5 juta ton makanan pokok setiap tahun – yang akan disalurkan melalui lembaga Sistem Distribusi Rakyat yang dikenal korup.

Kris Gopalakrishnan, presiden Konfederasi Industri India, mengatakan bahwa beban belanja publik memang mencemaskan tapi “keprihatinan lebih besar adalah terkait keefektifan dari pelaksanaan program yang sangat terkenal dan penting tersebut”.

Sekitar 240 juta keluarga telah memiliki kartu jatah yang akan membuat mereka masing-masing akan menerima 35 kilo makanan pokok bersubsidi – beras, gandum dan jagung – yang akan bisa mereka beli dengan harga rendah bersubsidi di 500.000 Toko Harga Adil yang dijalankan pemerintah di seluruh negeri.

Di seluruh negeri, 75 persen warga pedesaan dan 50 persen penduduk kota akan mendapat subsidi lewat RUU Keamanan Pangan, dan pemerintah perlu mendata terlebih dulu siapa yang berhak mendapatkannya.

Rancangan undang-undang itu juga akan menyediakan tambahan makanan bagi perempuan hamil, anak-anak dan ibu menyusui yang berhak atas uang bersalin senilai paling sedikit 6.000 rupee.

Sementara tekanan atas mata uang India rupee dan pasar saham India terus berlangsung sebagaimana terjadi di banyak negara lainnya, Rupee merupakan salah satu mata uang dengan performa terburuk di Asia tahun ini.

Chidambaram mengatakan bahwa rancangan undang-undang ini akan diloloskan majelis tinggi dalam beberapa hari ke depan. Setelah itu akan ditandatangani presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.

ab/ hp (afp,rtr,ap)