Seminggu sekali, Chitra Jayaraju dan anak-anaknya bangun lebih pagi untuk mengantri air di keran umum di  di selatan kota Bengaluru.

"Dulu kami mendapat air dua kali seminggu, sekarang hanya mendapat satu kali,” kata dia. "Dalam tiga hingga empat bulan terakhir, harga air minum juga naik dua kali lipat,” imbuhnya kepada DW.

Bengaluru, salah satu kota terpadat dan pusat teknologi India, menggantungkan suplai air pada sungai Kavery dan sumur bor. Namun sumber air tidak lagi terjamin akibat kekeringan berkepanjangan yang menurunkan muka air tanah.

Banyak yang akhirnya bergantung pada kiriman air dari truk tangki, meski berharga mahal. Seorang warga setempat, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan kepada DW bahwa air tanah di lingkungannya telah terkuras karena terlalu banyak sumur bor.

Warga tersebut menyalahkan sebuah perusahaan air swasta yang menggali sumur-sumur air dan akibatnya mempercepat penurunan muka air tanah. Kini dia harus membeli suplai air dari perusahaan tersebut. Harga air di Bengaluru naik secara drastis dalam beberapa bulan terakhir, sehingga mendorong campur tangan pemerintah demi membatasi dampak inflasi pada kebutuhan dasar masyarakat.

Pada bulan Maret 2024, Menteri Utama Karnataka Siddaramaiah mengatakan bahwa ibu kota Bengaluru, yang berpenduduk lebih dari 13 juta orang, menghadapi defisit air harian sebesar 500 juta liter, hampir 20 persen dari total kebutuhan air.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Perubahan iklim dalam pemilu

Isu lingkungan sejatinya jarang dilirik sebagai tema kampanye pemilu di India. Tapi di Bengaluru, kelangkaan air menjadi aspirasi terbesar pemilih jelang pencoblosan tanggal 26 April silam.

Kontestasi terbesar mempertemukan dua partai, Partai Bharatiya Janata, BJP, yang mengusung Perdana Menteri Narendra Modi, dan Partai Kongres Nasional India, dengan Rahul Gandhi sebagai kandidat utama.

Dukungan elektoral di Negara Bagian Karnataka bersifat dinamis, dengan adanya pergeseran antara Kongres dan BJP dalam pemilu baru-baru ini. Adalah Kongres yang saat ini memerintah di Karnataka.

Ketika India mulai mengalami imbas perubahan iklim, isu lingkungan yang berdampak langsung pada pemilih, seperti akses air, ikut menjadi senjata politik.

BJP, misalnya, menuduh Kongres telah salah mengelola air di Bengaluru. Malavika Avinash, juru bicara BJP di Karnataka, mengatakan kepada DW bahwa krisis air akan menipiskan dukungan elektoral bagi Kongres.

"Kegagalan pemerintahan Kongres dalam menangani krisis air hanya akan meningkatkan sentimen anti-Kongres di Bengaluru,” katanya.

Menurutnya, pemerintahan Karnataka "sama sekali tidak siap menghadapi kurangnya curah hujan pada musim panas ini."

Krisis yang disengaja?

Partai Kongres sebaliknya menyalahkan pemerintah pusat pimpinan BJP. Wakil Ketua Menteri Utama Karnataka, D.K. Shivakumar, menuduh pemerintah Modi secara sengaja memperburuk krisis air di Bengaluru dengan menghentikan proyek infrastruktur pengalihan sungai dan distribusi air di Karnataka.

"Tidak ada kelangkaan air di Bengaluru, BJP-lah yang menciptakan kelangkaan tersebut,” kata Shivakumar kepada media India pada bulan Maret.

Malini Ranganathan, profesor di American University di Washington, DC, mengatakan kepada DW bahwa "mungkin media di India, yang sebagian besar dikuasai oleh BJP, fokus pada krisis air di Karnataka karena diperintah Kongres."

"Tidak diragukan lagi bahwa kota-kota di Karnataka secara berkala mengalami krisis air, terlepas dari siapa yang memegang kekuasaan politik di tingkat negara bagian,” tambahnya.

Namun, menurut Ranganathan, krisis air di Bengaluru "bersifat politis, bukan ekologis,” dan diperburuk oleh ekspansi properti yang tidak terkendali dan praktik korupsi.

Jatah air sesuai kasta

Ranganathan juga menyoroti politik kelas di balik timpangnya distribusi air di Bengaluru.

"Suplai air tidak hanya terdiferensiasi secara geografis, namun juga sangat terkotak-kotak berdasarkan kelas dan kasta,” katanya.

Anggota kelas atas dan menengah, yang sebagian besar merupakan kasta atas, kebanyakan tinggal di pemukiman resmi dan menerima pasokan air dari sungai Kavery. Daerah lain hampir seluruhnya bergantung pada air tanah dan truk tangki, kata Ranganathan.

Yang paling terdampak adalah orang-orang seperti Chitra Jayaraju. Dia meyakini kelangkaan air akan terus berlanjut, terlepas dari siapapun yang memenangkan pemilu.

"Saya dan para tetangga telah mencoba melobi politisi lokal dari partai BJP dan Kongres,” katanya, "tetapi mereka belum berhasil mengatasi masalah air bersih di sini.”

rzn/hp