India baru-baru ini mengumumkan pembebasan pajak selama dua dekade bagi perusahaan teknologi asing yang menggunakan pusat data di negara Asia Selatan itu untuk menyediakan layanan bagi pelanggan di luar negeri. Namun, pembebasan tersebut tidak berlaku untuk layanan yang diberikan kepada klien di India, yang tetap akan dikenakan pajak.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya India untuk menarik investor ke sektor infrastruktur digitalnya yang berkembang pesat dan menjadikannya pusat global untuk  kecerdasan buatan (AI) dan komputasi awan.

Pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi sebelumnya telah meluncurkan berbagai insentif, seperti memberikan status infrastruktur bagi pusat data untuk mempercepat pengembangannya. Beberapa pemerintah negara bagian juga telah melonggarkan aturan penggunaan lahan.

Bulan lalu, New Delhi menjadi tuan rumah sebuah KTT AI global, yang mempertemukan tokoh-tokoh yang membentuk masa depan teknologi tersebut, seperti Sam Altman dari OpenAI, Sundar Pichai dari Google, dan Dario Amodei dari Anthropic. Acara ini menunjukkan bahwa India ingin suaranya didengar terkait dampak AI terhadap negara berkembang dan mengenai siapa yang menentukan bagaimana AI dibangun dan digunakan.

Rencana investasi AI yang ambisius

Kawasan Asia-Pasifik diproyeksikan akan menarik sekitar $800 miliar investasi pusat data pada tahun 2030, menurut firma konsultan Deloitte. New Delhi ingin menarik porsi besar dari aliran modal tersebut. Konglomerat India seperti Reliance Industries Ltd., yang dipimpin orang terkaya Asia Mukesh Ambani, serta Adani Enterprises dan Tata Group, juga telah membuat komitmen investasi miliaran dolar untuk membangun infrastruktur AI nasional—sebagian bekerja sama dengan raksasa teknologi Amerika Serikat.

Investasi tersebut diharapkan dapat memposisikan India sebagai pemimpin global dalam AI dan komputasi awan serta menciptakan ribuan lapangan kerja baru. Namun direktur pendiri Internet Freedom Foundation, Apar Gupta, mengatakan bahwa "pusat data tidak sama dengan kepemimpinan AI. "Mereka menambah server dan penyimpanan, bukan kemampuan untuk membangun dan mengendalikan AI tingkat lanjut,” katanya. Gupta khawatir India terlalu fokus membangun infrastruktur sambil mengabaikan area penting lainnya.

Tanpa investasi dalam riset, sumber daya manusia, dan dataset lokal India, ia memperingatkan negara itu berisiko hanya "menjadi tuan rumah infrastruktur bagi perusahaan global, bukan membentuk teknologinya atau menetapkan aturannya.”

Peneliti di lembaga think tank Overseas Development Institute di London, Divij Joshi menyampaikan pandangan serupa: "Menjadi tuan rumah server tidak berarti mengendalikan apa yang berjalan di atasnya,” katanya kepada DW.

"Untuk memperoleh pengaruh nyata, India perlu memiliki infrastruktur dalam skala yang membuat rantai pasokan AI global benar-benar bergantung padanya. Mengingat AS dan Cina sudah jauh di depan, hal itu sulit dicapai.”

Untuk bersaing dalam perlombaan AI global, kata Joshi, "India terlebih dahulu membutuhkan jaringan listrik yang efisien, regulasi yang jelas, transfer teknologi, dan investasi dalam riset serta pengembangan.”

Pusat data AI yang boros energi menimbulkan tantangan bagi kota-kota yang kekurangan air

Beberapa pengamat juga menyoroti dampak lingkungan dari pusat data AI yang sangat boros energi. Fasilitas ini biasanya menampung puluhan ribu server yang beroperasi secara bersamaan serta cip canggih yang bekerja pada suhu sangat tinggi. Cip paling canggih, yaitu GPU (graphics processing units) yang digunakan untuk AI, dapat mencapai suhu lebih dari 90°C.

Agar dapat beroperasi optimal, pusat data membutuhkan pasokan listrik yang sangat besar dan stabil serta air dalam jumlah besar untuk mendinginkan server dan peralatan lainnya.

Peneliti Divij Joshi mengatakan kebutuhan tersebut menjadi tantangan besar bagi kota-kota di India yang sudah mengalami tekanan kekurangan air. "Fasilitas ini membutuhkan air dalam jumlah sangat besar, listrik yang konstan, dan bahan baku yang stabil, sementara India memiliki masalah nyata pada ketiga hal tersebut. Yang mungkin lebih menarik bagi perusahaan dibandingkan keringanan pajak adalah minimnya regulasi lingkungan di India serta kemudahan memperoleh lahan,” paparnya.

Direktur Regional Asia dari Internet Governance Project, Jyoti Panday, juga menyoroti meningkatnya penolakan masyarakat terhadap pusat data di berbagai negara: "Secara global, pusat data AI menghadapi penolakan karena penggunaan listrik yang sangat besar,” katanya.

Ia menambahkan bahwa keunggulan India seperti listrik yang lebih murah, pengambilan keputusan yang terpusat, dan resistensi lokal yang terbatas membuat negara itu menarik bagi perusahaan teknologi. Namun, keterbatasan infrastruktur di kota-kota seperti Mumbai dan Chennai merupakan tantangan nyata yang bisa semakin besar.

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

Editor: Yuniman Farid