Setelah hampir dua dekade bernegosiasi, India dan Uni Eropa akhirnya menyepakati perjanjian dagang besar yang memangkas tarif sejumlah barang dan dijuluki sebagai “mother of all deals”.
India dan UE telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas untuk memperkuat hubungan ekonomi dan strategis, Selasa (27/01)Foto: Altaf Hussain/REUTERS
Iklan
India dan Uni Eropa akhirnya mencapai kesepakatan dagang yang telah dinegosiasikan selama hampir dua dekade. Perjanjian ini akan memangkas tarif atas sebagian besar barang, dengan tujuan meningkatkan perdagangan dua arah serta mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat (AS) di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan global.
Perjanjian yang dinilai akan memengaruhi nasib 2 miliar orang ini resmi disepakati pada Selasa (27/01) oleh pimpinan eksekutif Uni Eropa. Traktrat ini disebut sebagai "mother of all deals", perjanjian yang akan membuka perdagangan bebas untuk hampir seluruh barang antara 27 negara anggota Uni Eropa dan India.
Cakupannya meliputi sektor tekstil hingga obat-obatan, sekaligus memangkas bea masuk tinggi untuk anggur dan mobil asal Eropa. Namun, implementasi perjanjian ini diperkirakan baru akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.
Setelah lama menunjukkan minatnya, Indonesia akhirnya resmi menjadi anggota penuh BRICS sejak awal Januari 2025. Bergabungnya Indonesia dalam kelompok ekonomi besar ini membuka berbagai peluang dan manfaat.
Foto: Wu Hong/AP Images/picture alliance
Apa itu BRICS?
BRICS, dibentuk pada 2009 oleh Brasil, Rusia, India, dan Cina, serta Afrika Selatan yang bergabung pada 2010. Pada 2024, aliansi ini diperluas untuk mencakup Iran, Mesir, Etiopia, dan Uni Emirat Arab. Blok ini dirancang sebagai penyeimbang terhadap negara-negara maju dalam Group of Seven (G7) yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang.
Foto: BRICS Press Information Bureau/AP/picture alliance
Alasan negara-negara Asia Tenggara gabung BRICS
Selain Indonesia, Thailand dan Malaysia juga tertarik bergabung dengan BRICS. Menurut Rahul Mishra, profesor di Universitas Jawaharlal Nehru, blok ini dapat membantu ekonomi digital Malaysia tumbuh lebih cepat melalui integrasi dengan pasar digital kuat dan praktik terbaik dari anggota lainnya. Thailand juga akan menarik investasi di sektor jasa, manufaktur, dan pertanian.
Foto: Alexander Shcherbak/Tass/IMAGO
Indonesia jadi anggota penuh BRICS
Indonesia menjadi anggota penuh ke-10 dalam kelompok internasional BRICS yang terdiri dari negara-negara dengan ekonomi berkembang pada hari Senin (06/01). Pengumuman ini disampaikan oleh Brasil, salah satu pendiri blok tersebut dan pemegang presidensi bergilir untuk tahun 2025. "Pemerintah Brasil menyambut baik masuknya Indonesia ke dalam BRICS,” merujuk pada rilis pemerintah Brasil.
Foto: Yao Dawei/AP Photo/picture alliance
Kata Kemenlu soal keanggotaan penuh Indonesia
Pencapaian ini disebut menjadi peningkatan peran aktif Indonesia dalam tatanan global. BRICS dianggap jadi langkah strategis meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dengan negara berkembang lain. Kemenlu menyebut BRICS menjadi wadah untuk memastikan suara dan aspirasi Global South terdengar dan terwakilkan dalam proses pengambilan keputusan global.
Foto: Kemlu/Adit
Peluang terbuka di banyak bidang
Kepada DW, pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menyatakan keanggotaan BRICS memberikan RI pengaruh global yang signifikan, terutama dengan potensi negara-negara seperti Rusia dan Cina, sambil menjaga hubungan baik dengan Barat. Keanggotaan ini membuka peluang di bidang ekonomi, politik, dan keamanan, meskipun akses ke pasar Eropa mungkin sulit. (mh/ha)
Foto: Maxim Platonov/SNA/IMAGO
5 foto1 | 5
Pemangkasan tarif besar-besaran
Uni Eropa optimis kesepakatan ini akan melipatgandakan ekspor Blok tersebut ke India pada 2032 dengan menghapus atau menurunkan tarif terhadap 96,6% dari barang yang diperdagangkan berdasarkan nilai. Langkah ini, kata pihak UE, juga diproyeksikan akan menghasilkan penghematan sekitar 4 miliar euro (sekitar Rp68 triliun) per tahun bagi bea masuk perusahaan Eropa.
Sebagai imbalannya, Brussel akan memangkas tarif atas 99,5% barang impor dari India secara bertahap selama tujuh tahun. Kementerian Perdagangan India menyebut tarif akan diturunkan hingga nol untuk produk kelautan, kulit, tekstil, bahan kimia, karet, logam dasar, serta permata dan perhiasan asal India.
Meski cakupannya luas, kedua pihak sepakat mengecualikan sejumlah produk sensitif dalam perjanjian, misalnya kedelai, daging sapi, gula, beras, dan produk susu.
India juga mengecualikan sereal, susu, dan keju karena "sensitivitas domestik", sementara Uni Eropa menolak tarif preferensial atau lebih rendah untuk gula, daging, unggas, dan daging sapi asal India.
"Mother of all deals"
Perdana Menteri India Narendra Modi menyebut kesepakatan ini sebagai terobosan bersejarah.
"Kemarin, sebuah kesepakatan besar ditandatangani antara Uni Eropa dan India. Orang-orang di seluruh dunia menyebutnya sebagai 'mother of all deals.' Perjanjian ini akan membawa peluang besar bagi 1,4 miliar penduduk India dan jutaan orang di Eropa," ungkap Perdana Menteri India Narendra Modi.
Dalam konferensi pers bersama di New Delhi dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa António Costa, Modi mengatakan kemitraan dengan Uni Eropa "akan memperkuat stabilitas dalam sistem internasional" di tengah "kekacauan tatanan global."
"Eropa dan India sedang mencetak sejarah hari ini. Kami telah menyelesaikan mother of all deals," kata Ursula von der Leyen lewat akun X nya.
Dalam pidato selanjutnya, Ursula von der Leyen menyebut kesepakatan tersebut sebagai kisah "dua raksasa" yang memilih kemitraan "dalam semangat win-win yang sesungguhnya." Dia juga menegaskan bahwa perjanjian ini mengirimkan "pesan kuat bahwa kerja sama adalah jawaban terbaik atas tantangan global."
Iklan
Membuka sektor yang selama ini dilindungi
Kesepakatan ini akan membuka akses ke pasar India yang selama ini dikenal sangat protektif. Menurut pernyataan Uni Eropa, India akan memangkas tarif impor mobil, dari sebelumnya bisa mencapai 110% menjadi 10% dalam lima tahun.
Kedua pihak menyebutkan, tarif yang lebih rendah tersebut akan berlaku untuk 250.000 unit mobil per tahun dengan nilai di atas 15.000 euro. Begitu kesepakatan mulai diterapkan, tarif impor kendaraan juga akan langsung dipangkas ke kisaran 30 hingga 35%.
Selain itu, India juga akan memangkas tarif impor anggur dari sebelumnya 150% menjadi 75% secara langsung, yang selanjutnya akan diturunkan secara bertahap hingga 20%. Sementara itu, Uni Eropa menyebut tarif impor minuman keras akan dipangkas menjadi 40%.
Kesepakatan ini, sambung pihak Uni Eropa, juga mencakup penurunan tarif untuk sejumlah produk UE yang masuk ke India, termasuk mesin, peralatan listrik, bahan kimia, serta besi dan baja.
Setelah dilantik kembali pada 20 Januari 2025, Donald Trump memperkenalkan kebijakan kontroversial seperti tarif tinggi, pembekuan dana internasional, hingga perubahan kebijakan luar negeri yang memicu ketegangan global.
Foto: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance
Deportasi migran ilegal
Dalam pidato pelantikannya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan niat mendeportasi 'jutaan dan jutaan' migran ilegal. Pada minggu pertama Trump menjabat, hampir 2.400 migran ditangkap ICE, terutama yang pernah terjerat kasus hukum. Kongres AS juga telah meloloskan Lakes Riley Act, yang memungkinkan penahanan migran tanpa status sah untuk kejahatan berat dan pelanggaran ringan.
Foto: Isaac Guzman/AFP
AS mundur dari Perjanjian Paris
Pada hari pertama menjabat, Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk menarik AS dari Perjanjian Paris, yang kedua kalinya ia lakukan. Tindakan ini menuai kontroversi. "Emisi AS berperan besar dalam menentukan apakah kita bisa tetap di bawah batas 2 derajat dan 1,5 derajat," kata Laura Schäfer dari LSM lingkungan dan HAM, Germanwatch.
Foto: JIM WATSON/AFP
Hengkang dari WHO
Trump menarik Amerika Serikat keluar dari WHO. Para ahli memperingatkan langkah ini akan menghambat penanganan wabah penyakit dan masalah kesehatan global. Namun, resolusi kongres mengharuskan pemberitahuan satu tahun dan pelunasan kewajiban sehingga perintah ini baru berlaku penuh Januari 2026. Trump juga menghentikan transfer dana AS ke WHO, yang berdampak pada pendanaan organisasi tersebut.
Foto: Maksym Yemelyanov/Zoonar/picture alliance
Ganti nama Teluk Amerika
Presiden Trump menandatangani dekret untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika dan mengembalikan nama Gunung Denali di Alaska menjadi McKinley. Dalam posting di X pada 27 Januari 2025, Google menyatakan akan mengikuti praktik lama untuk menerapkan perubahan nama lokasi sesuai pembaruan resmi pemerintah yang merujuk pada Geographic Names Information System (GNIS).
Foto: Roberto Schmidt/AFP/Getty Images
Rencana setop hibah dan pinjaman federal
Pada Senin (27/01), Trump menginstruksikan badan-badan federal untuk menghentikan sementara pencairan hibah dan pinjaman federal di seluruh AS. Kebijakan ini dianggap mengancam program vital seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan bantuan bencana. Namun, seorang hakim federal memblokir sementara rencana tersebut beberapa menit sebelum kebijakan dijadwalkan berlaku pada Selasa (28/01) malam.
Foto: Jim Watson/AFP/Getty Images
Larang atlet transgender di olahraga perempuan
Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang atlet transgender berkompetisi dalam olahraga perempuan dan anak perempuan, Rabu (05/02). Langkah ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan untuk membatasi hak LGBTQ+. Perintah ini juga menyatakan bahwa negara hanya akan mengakui dua jenis kelamin, pria dan perempuan. Sekolah yang melanggar aturan ini berisiko kehilangan dana federal.
Foto: Andres Caballero-Reynolds/AFP
Pembekuan dana USAID ke 130 negara
Keputusan Presiden Trump untuk menangguhkan dana bantuan USAID telah menghentikan proyek-proyek di sekitar 130 negara, termasuk Indonesia, berdampak dramatis pada jutaan orang dan pekerja bantuan. Trump menuduh USAID melakukan pemborosan, dengan menulis di Truth Social, "Sepertinya miliaran dolar telah dicuri di USAID.” Namun, ia tidak memberikan bukti apa pun.
Foto: Sofia Toscano/colprensa/dpa/picture alliance
Satgas DOGE untuk efisiensi
Satuan Tugas Department of Government Efficiency (DOGE) dibentuk Presiden AS Donald Trump untuk merombak sistem birokrasi federal. DOGE, yang dipimpin oleh Elon Musk, bertujuan mengurangi peraturan, pengeluaran, dan staf pemerintah. Banyak pihak mengkritik minimnya transparansi dalam perekrutan tim DOGE dan mempertanyakan jika tim tersebut telah melalui pemeriksaan terkait kesesuaian dan keamanan.
Foto: Andrew Harnik/Getty Images via AFP
Keinginan AS ambil alih Gaza
Presiden Trump mengusulkan agar AS mengambil alih Jalur Gaza. Usulan ini disampaikan saat kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke AS, Selasa (04/02). "AS akan mengambil alih Jalur Gaza dan kami juga akan melakukan sebuah pekerjaan. Kami akan memilikinya. Dan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata lainnya di tempat tersebut," kata Trump.
Foto: Khalil Ramzi/REUTERS
Kenaikan tarif impor baja dan alumunium
Trump mengumumkan tarif 25% untuk impor baja dan aluminium, berlaku Maret 2025. Kebijakan ini bertujuan "membuat Amerika kaya kembali," kata dia. Namun, banyak ekonom menolak asumsi ini, dan menyatakan justru merugikan semua pihak. Tarif dimaksudkan melindungi produsen dalam negeri, tetapi industri AS masih bergantung pada impor logam, yang dapat meningkatkan biaya produksi dan memicu inflasi.
Selain perdagangan, India dan Uni Eropa juga menyepakati kerangka kerja sama yang lebih dalam di bidang pertahanan dan keamanan, serta pakta terpisah untuk mempermudah mobilitas tenaga kerja terampil dan pelajar. Langkah ini menandakan bahwa kemitraan kedua pihak tidak terbatas pada isu ekonomi semata.
Nilai perdagangan India dan Uni Eropa tercatat mencapai 136,5 miliar dolar AS pada tahun fiskal 2024-2025, lebih tinggi dibandingkan perdagangan India dengan Amerika Serikat maupun Cina. Menurut pejabat India, kedua pihak menargetkan peningkatan nilai perdagangan hingga sekitar 200 miliar dolar AS (sekitar Rp3.343 triliun) pada 2030.
Penandatanganan resmi perjanjian ini akan dilakukan setelah proses peninjauan hukum yang diperkirakan memakan waktu lima hingga enam bulan.
"Kami memperkirakan kesepakatan ini akan diterapkan dalam waktu satu tahun," kata seorang pejabat pemerintah India, dikutip dari Reuters.
Pajak karbon dan dukungan iklim
Kendati sudah mencapai kesepakatan, tapi perjanjian ini belum memberikan keringanan langsung bagi perusahaan India yang terdampak Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) atau mekanisme pajak karbon Uni Eropa, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Pajak ini mencakup baja, semen, listrik, pupuk, dan produk lainnya.
Pemerintahan Modi menyatakan bahwa mereka telah memperoleh komitmen dari Uni Eropa bahwa India akan menerima fleksibilitas terkait pajak karbon tersebut apabila fleksibilitas serupa diberikan kepada negara ketiga mana pun.
Secara terpisah, Uni Eropa sepakat memberikan dukungan finansial sebesar 500 juta euro (sekitar Rp8,4 miliar) dalam dua tahun ke depan untuk membantu India menurunkan emisi gas rumah kaca.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris