Dalam hari ketiga kunjungannya di Australia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sambangi Gedung Parlemen Australia di Canberra untuk bertemu Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Kunjungan kenegaraan yang dilakukan Jokowi ini bertepatan dengan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Australia.

Salah satunya membahas implementasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Ratifikasi perjanjian itu pun telah rampung dilakukan kedua negara. Nantinya perjanjian ini akan diimplementasikan melalui program 100 hari IA-CEPA, di antaranya ialah "pelaksanaan Australia Business Week di Indonesia yang akan dipimpin langsung oleh Menteri Perdagangan Australia, kunjungan sejumlah major private investors Australia ke Indonesia, pendanaan proyek infrastruktur, hingga kerja sama di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia."

Selain itu, Indonesia dan Australia tengah memperkuat kerja sama pembangunan di kawasan Indo-Pasifik dan Pasifik Selatan. Indonesia berkomitmen menjalin kesepakatan dagang dengan negara-negara di kawasan Pasifik seperti Fiji dan Papua Nugini, serta memberikan bantuan dana Rp 3 triliun rupiah untuk pembangunan ataupun bantuan bencana kepada negara-negara kecil di kawasan tersebut.

Dalam pidatonya di depan seluruh anggota Senat dan parlemen Australia, Jokowi mengatakan Indonesia ingin berperan aktif dalam meningkatkan fokus diplomasi, bantuan dana, dan investasi di kawasan Pasifik di tengah peran negara-negara Barat dan Cina. "Indonesia dan Australia harus menjadi jangkar bagi negara-negara berkembang di kawasan Pasifik. Indonesia memahami tantangan pembangunan," kata Jokowi.

Senada dengan Jokowi, PM Morrison pun mendukung penuh konsep pengembangan kawasan Indo-Pasifik.

"Australia mendorong dan mendukung karena kita memiliki pemikiran yang sama untuk kawasan Indo-Pasifik. Kita lihat potensi ekonomi dan potensi antar rakyatnya dan untuk menghilangkan hambatan yang tadinya ada di kawasan kita," tutur Morrison.

Kebakaran hutan dan lahan

Jokowi menambahkan bahwa Indonesia dan Australia memiliki kesamaan dengan negara-negara kecil lainnya di kawasan Pasifik terkait masalah perubahan iklim dan bencana alam, salah satunya kebakaran hutan. Negara-negara di kepulauan Pasifik juga tengah terancam dengan naiknya permukaan laut akibat efek perubahan iklim.

Mantan Wali Kota Solo ini pun meyakini kerja sama Indonesia dan Australia mampu memberikan keuntungan satu sama lainnya dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. "Maka intoleransi, proteksionisme, dan ancaman kemiskinan, serta ancaman perubahan iklim dapat kita atasi," jelasnya.

Sebelumnya dalam jamuan kenegaraan Minggu (09/02), Gubernur Jenderal Australia mengapresiasi kontribusi Indonesia dalam penanganan kebakaran hutan yang melanda Australia.

"Kita sangat berterima kasih untuk bantuan Indonesia dalam menghadapi kebakaran hutan di Australia dengan pengiriman lebih dari 30 insinyur angkatan bersenjata untuk berkontribusi pada Operation Bushfire Assist (Operasi Penanganan Kebakaran Hutan)," ujar Hurley dilansir siaran pers Kemensetneg.

"Pada saat kita memerlukan, negara Anda membantu negara kami, itulah tanda bagi sebuah persahabatan yang sejati," lanjutnya.

Hak Asasi Manusia

Terkait kunjungan kenegaraan Jokowi ke Australia, Amnesty International Australia menyoroti konflik bersenjata yang terjadi di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Konflik ini menyebabkan warga Nduga harus mengungsi dari wilayah mereka. Amnesty menyerukan pemerintah Australia untuk mendorong Indonesia menyelesaikan massalah tersebut.

"Amnesty International menekankan bahwa kedua negara merupakan anggota Dewan HAM PBB, mempunyai tangung jawab untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Amnesty menyerukan Australia untuk mendorong Indonesia menepati janjinya untuk memberikan akses kepada tim penyelidik HAM PBB di papua Barat," bunyi pernyataan Amnesty International Australia yang diterima DW Indonesia, Senin (10/02) siang.

rap/ (dari berbagai sumber)