Kerjasama untuk mendatangkan kembali pesawat tempur dari Rusia ini, merupakan bagian dari upaya pemerintah, Penandatanganan nota kesepahaman, untuk pengadaan enam pesawat Sukhoi Rusia dengan Indonesia dilakukan pada pembukaan Pameran Kedirgantaraan di Rusia, Selasa kemarin. Menurut Dirjen Sarana Pertahanan Departemen Pertahanan, keenam pesawat yang akan tiba bertahap mulai tahun 2008 itu, didatangkan melalui kerja sama antar pemerintah dengan menggunakan fasilitas kredit ekspor.

Slamet Prihartino : “Jadi sudah pasti kita membeli 6 pesawat Sukhoi, 3 Tipe SU27, 3 SU30. Total 335 juta US. Datang diperkirakan, paling tidak tahun 2008 untuk 2 pertama atau 3 pertama. Sumber dananya Kredit Ekspor KE, artinya 15 persen ditanggung Cash APBN Indonesia, 85 persen pendanaan dari luar negeri yang harus kita kembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai Down Agreement yang ditandatangani Departemen Keuangan.”

Pengadaan enam pesawat Sukhoi baru ini, nantinya akan melengkapi empat jet Sukhoi yang sebelumnya didatangkan dari Rusia pada 2003 lalu, melalui imbal dagang dengan komoditas karet dan minyak sawit mentah. Tambahan Ini sekaligus mendekatkan mimpi Indonesia untuk memiliki, satu skuadron atau 12 pesawat tempur.

Menurut Slamet Prihartino, Meski penambahan pesawat itu, belum memenuhi kebutuhan minimal, untuk mengamankan wilayah Indonesia yang begitu luas, namun sudah cukup membuat gentar negara lain yang mencoba mengusik kedaulatan wilayah Indonesia:

Slamet Prihartino: “Wilayah Indonesia itu kan harus diamankan. Salah satunya dengan Sukhoi ini. Ya Kalau dilihat dari luas wilayah, dengan kekuatan yang ada sekarang, kan tak memadai rasionya kan tak sampai dibanding Singapura yang negara kecil, dengan angkatan perangnya, rasionya kan lebih tinggi. Peta Indonesia kalau dibuat di Eropa, itu mulai Eropa barat sampai ke Eropa Timur. Kalau dibuat Amerika, itu dari pantai Barat sampai pantai Timur. Artinya kekuatan kita selama ini, belum mencukupi untuk mengamankan seluruh wilayah Indonesia.”

Sebetulnya untuk mengamankan wilayah seluas Indonesia, paling sedikit diperlukan dua skuadron atau 24 pesawat Sukhoi. Kenyataanya, hal itu sulit diwujudkan, di tengah kondisi keuangan negara yang sangat terbatas. Pada tahun 2007 saja, jumlah anggaran pertahanan, hanya sekitar 32,6 trilyun rupiah, setengahnya habis digunakan untuk belanja pegawai. Tak heran, jika upaya moderenisasi persenjataan TNI selama ini selalu terhambat.

Anggota Komisi I yang membidangi masalah pertahanan Yudi Chrisnandi, menyambut baik, kerjasama pengadaan Sukhoi ini:

“Ya sudah tepat, supaya kita tidak terlalu tergantung pada Amerika, dan harganya pun relatif lebih efisien dibanding pesawat sejenis, pembayarannya pun bisa diatur, sesuai dengan anggaran tahun tahun berjalan kedepan. Apalagi pihak Rusia menyediakan sejumlah dana, jadi kita tidak harus membayar menggunakan APBN pada tahun ini. Selama aspek aspek transparansi dan obyektivitas itu bisa dipertanggung jawabkan, tentu itu tidak ada masalah tapi kalau DPR komisi 1 mengetahui adanya penyimpangan penyimpangan, tentu akan menjadi persoalan yang serius.”

Setelah restu dari parlemen, kini tantangan bagi pemerintah adalah membuktikan bahwa proyek ini, akan berjalan transparan. Pada masa lalu sudah menjadi rahasia umum, kalau proyek-proyek pengadaan persenjataan TNI, termasuk yang menggunakan fasilitas kredit ekspor, kerap bermasalah. Salah satunya, karena keterlibatan para broker senjata. Sebut saja kasus Pengadaan Helikopter Mi17 dari Rusia, Tank Scorpion dari Inggris, hingga pengadaan kapal bekas dari Jerman Timur.